Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Sekretariat • Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khuslis Ibukota Jakarta.
6.Sekretaris •Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Inspektur • adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi •Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11 Inspektorat Pembantu Wilayah adalah Inspektorat Pembantu Wilayah pada Kota/Kabupaten Administrasi.
12.Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
13.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14 . Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15.Tim adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) dan/ atau Pegawai yang bertugas di Inspektorat• Provinsi dan/ atau Inspektorat Pembantu Wilayah.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa fungsi.
18.Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah Daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun.
19.Pemeriksaan adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh _dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
20.Investigasi adalah upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada/ tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
21.Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
22.Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
23.Terlapor adalah aparatur daerah yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
24.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebaga Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
BAB II KRITERIA DAN RUANG LINGKUP PENGADUAN MASYARAKAT