1.Kode Etik adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara.
2.Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
3.Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan, ucapan dan/atau gambar Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
4.Laporan adalah pemberitahuan atau aduan terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pegawai baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung oleh pelapor.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Pegawai Negeri Sipil/Pemerintah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6.Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dan/atau aduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh Pegawai.
7.Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat, BKD dan/atau tim pengawas.
9.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10.Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai terlapor.
11.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
12.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh Pegawai secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/ pemberitahuan serta disetujui oleh Majelis Kode Etik.
13.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
14.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15.Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18.Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota adalah Suku Badan Kepegawaian pada Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19.Tingkat Provinsi adalah Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20.Tingkat Kota adalah Sekretariat Kota dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21.Tingkat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.