DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja UPTD Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, meliputi; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian; Eselonering; Tata Kerja;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Museum Siginjei yang telah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009, perlu disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan museum khusus yakni Museum Gentala ‘Arasy
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2 -2
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tetang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Oraganisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi; (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 1); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8.UPTD Museum Siginjei adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
9.Museum Umum adalah Museum Siginjei yang bertugas mengelola benda-benda budaya bersifat umum, yang berlokasi di Jalan Urif Sumaharjo Nomor 1 Jambi; 3
10.Museum Khusus adalah Museum Gentala ‘Arasy yang bertugas mengelola benda-benda budaya bernafaskan Islam yang berlokasi di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi; dan
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2)UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Museum Siginjei mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas-tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik Museum Singinjei yang bersifat museum umum, maupun Museum Gentala ‘Arasy yang bersifat museum khusus, dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda- benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional nasional.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Siginjei mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kerja Museum Siginjei dan Museum Gentala ‘Arasy;
2. b.pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
3. c.pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
4. d.pelaksanaan, perawatan, pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
5. e.pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah;
6. f.pelaksnaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi;
7. g.pengoodinasian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Museum Siginjei, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengelolaan Koleksi; dan
4. d.Seksi Bimbingan Publikasi.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
(2)Struktur Organisasi Museum Siginjei sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

a.melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan Museum Siginjei dan Museum Gentala ’Arasy meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kebersihan, ketertiban dan keamanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan urusan kepegawaian;
2. b.pelaksanaan urusan keuangan;
3. c.pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. d.pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
5. e.pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan Sub Bagian Tata Usaha, serta penyiapan konsep laporan tepat pada waktunya; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Pengelolaan Koleksi mempuyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang pengelolaan koleksi pada Museum Siginjei dan Museum Gentala ’Arasy.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Koleksi mempunyai fungsi: 5
1. a.pelaksanaan survei pengadaan koleksi;
2. b.pelaksanaan pengadaan koleksi;
3. c.pelaksanaan penelitian koleksi;
4. d.pelaksanaan konservasi koleksi;
5. e.pelaksanaan fumigasi koleksi;
6. f.pelaksanaan restorasi koleksi;
7. g.pelaksanaan pengendalian kelembaban udara di lingkungan tempat koleksi;
8. h.pelaksanaan pembuatan replika/reproduksi koleksi;
9. i.pelaksanaan perawatan/pelestarian tata ruang dan perlengkapan pameran tetap;
10. j.pelaksanaan inventarisasi dan reinventarisasi koleksi;
11. k.pelaksanaan katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi;
12. l.pelaksanaan penyusunan sumber data koleksi;
13. m.pelaksanaan dokumentasi koleksi dalam bentuk tulisan, audio, visual dan audio visual;
14. n.Pelaksanaan penyusunan naskah petunjuk koleksi;
15. o.Pelaksanaan penyusunan naskah buku tentang koleksi;
16. p.pelaksanaan penelitian koleksi;
17. q.pelaksanaan studi perbandingan koleksi
18. r.pembuatan dan penyampaian laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada atasan; dan
19. s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

(1)Seksi Bimbingan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang bimbingan dan publikasi pada Museum Siginjei dan Museum Gentala ’Arasy.
(2)Untuk melaksanakkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan dan Publikasi mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan pembuatan rencana dan program kerja Seksi Bimbingan dan Publikasi;
2. b.pelaksananaan dan penyusunan juklak kegiatan bimbingan dan publikasi;
3. c.pelaksanaan pembuatan pedoman materi bimbingan untuk setiap jenjang pendidikan;
4. d.penyelenggaraan pameran tetap;
5. e.pelaksanaan penyempurnaan tata pameran tetap;
6. f.pelaksanaan pameran khusus dan pameran keliling;
7. g.pelaksanaan pembuatan paket untuk setiap jenjang pendidikan;
8. h.pelaksanaan bimbingan pengunjung;
9. i.pembuatan alat peraga ceramah dan penyelenggaraan ceramah;
10. j.pembimbingan karya tulis untuk siswa dan mahasiswa;
11. k.pelaksanaan demonstasi/peragaan untuk siswa;
12. l.penyelenggaraan lomba untuk siswa; 6
13. m.penyelenggaraan pegelaran seni tradisional;
14. n.penyusunan skenerio video program tentang koleksi;
15. o.pelaksanaan pemutaran video program tentang koleksi maupun publikasi yang bernilai ilmiah;
16. p.pelaksanaan pembuatan teaching kit;
17. q.Pelaksanaan publikasi melalui media cetak, elektronik dan internet;
18. r.pelaksanaan pembuatan leaflet, booklet dan informasi lainya;
19. s.penyelenggaraan seminar, diskusi dan sejenisnya;
20. t.pembuatan dan penyampaian laporan berkala dan insidentil kepada atasan tepat pada waktunya; dan
21. u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Di lingkungan UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
(3)Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2015