DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan APBD Provinsi Jambi Tahun 2016, telah ditetapkan besarnya Pembagian Anggaran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi pada Target Pajak Tahun Anggaran Murni 2016 dan untuk Triwulan IV sudah dapat di bagikan untuk masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan pajak:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 971);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
16.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16); 4
17.Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 16). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

BAB II

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 2

Hasil Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Jambi pembagiannya setelah dikurangi insentif 3 % (tiga persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
b.Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
c.Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
d.Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen);
e.Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

Pasal 3

(1)Pembagian peruntukan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) berdasarkan potensi kendaraan bermotor dan 50 % (lima puluh persen) nya dibagi rata;
2. b.Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen). Dengan pembagian seluruhnya dibagi rata;
3. c.Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebear 70 % (tujuh puluh persen). Dengan pembagian 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 70 % (tukjuh puluh persen) nya dibagai rata; 6
4. d.Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen). Dengan pembagian seluruhnya berdasarkan potensi Pajak Air Permukaan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. e.Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) di bagi rata dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi penerimaan Pajak Rokok di kali Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan Pembagian bagi hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Jambi berada di Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

Pasal 4

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi berkewajiban mentransfer dana dimaksud pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
(2)Pengelolaan, Penggunaan dan pertanggungjawaban dana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman sepenuhnya kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan Moda dan sarana transportasi umum;
(2)Dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 6

Pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Jambi untuk Kabupaten /Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini,

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 10 Februari 2016 Pj. GUBERNUR JAMBI ttd H. IRMAN Diundangkan di Jambi pada tanggal 15 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ttd H. RIDHAM PRISKAP BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 7 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2016 PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015 REKAPITULASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL UNTUK KABUPATEN/KOTA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015 NO WILAYAH JENIS PEMBAGIAN JUMLAH PKB BBN-KB PBB-KB PAJAK ROKOK AIR PERMUKAAN 1 KOTA 6.084.232.703 1.524.326.546 7.101.274.587 91.213.180 43.889.663 14.844.936.679 2 BATANGHASI 1.872.857.695 1.524.326.546 3.898.541.199 58.733.182 6.757.069 7.361.215.691 3 BUNGO 1.988.745.835 1.524.326.546 5.251.310.056 67.028.182 9.929.817 8.841.340.436 4 T E B O 1.851.997.830 1.524.326.546 3.766.805.593 65.838.182 2.435.670 7.211.403.821 5 MERANGIN 2.185.755.673 1.524.326.546 4.317.828.719 69.513.182 5.008.062 8.102.432.182 6 SAROLANGUN 1.702.502.130 1.524.326.546 4.156.346.363 60.308.182 3.113.882 7.446.597.103 7 MA. JAMBI 1.814.913.625 1.524.326.546 4.214.423.351 72.453.182 9.268.253 7.635.384.957 8 TANJAB BARAT 1.701.343.248 1.524.326.546 3.953.785.163 63.738.182 58.057.371 7.301.250.510 9 TANJAB TIMUR 1.373.379.812 1.524.326.546 3.773.888.153 54.008.182 112.423 5.725.715.116 10 KOTA SEI. PENUH 1.103.360.446 1.524.326.546 3.588.325.095 40.848.182 3.976.030 6.260.386.299 11 KAB.KERINCI 1.498.539.003 1.524.326.546 3.194.534.789 56.318.182 5.964.045 6.279.682.565 23.177.628.000 16.767.592.006 42.217.063.069 700.000.000 148.512.285 88.010.795.359 Pj.GUBERNUR JAMBI ttd H. IRMAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…