DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK/07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
14.Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16);
15.Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 13); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2016. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan pajak Pemerintah Provinsi jambi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Diundangkan di Jambi pada tanggal 2-2- 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ttd H. ERWAN MALIK BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 7 Ditetapkan di Jambi pada tanggal 25-1- 2017 GUBERNUR JAMBI ttd H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2016 REKAPITULASI PEMBAGIAN BAGI HASIL UNTUK KABUPATEN/KOTA NO WILAYAH JENIS PEMBAGIAN JUMLAH PKB BBN-KB PBB-KB PAJAK ROKOK AIR PERMUKAAN (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 KOTA 26,018,827,219.95 10,057,524,900.00 29,454,134,246.96 14,396,549,504.83 223,269,371.50 80,150,305,243.23 2 BATANGHARI 8,005,174,551.83 9,051,772,410.00 16,354,789,699.93 9,712,235,401.68 27,716,957.50 43,151,689,020.93 3 BUNGO 8,485,716,624.31 9,051,772,410.00 21,754,854,544.09 9,855,494,890.87 42,707,048.50 49,190,545,517.77 4 T E B O 7,955,896,072.75 9,051,772,410.00 15,905,325,325.67 10,004,572,424.47 13,537,295.00 42,931,103,527.89 5 MERANGIN 9,357,133,624.14 9,051,772,410.00 18,207,161,248.12 10,099,474,346.70 31,607,197.00 46,747,148,825.96 6 SAROLANGUN 7,340,653,338.68 9,051,772,410.00 17,146,508,698.02 9,782,808,753.38 16,768,854.50 43,338,512,054.58 7 MA. JAMBI 7,774,377,779.98 9,051,772,410.00 17,691,821,227.78 10,511,041,862.26 31,033,103.50 45,060,046,383.52 8 TANJAB BARAT 7,334,839,585.53 9,051,772,410.00 17,331,575,696.01 9,911,625,617.43 235,774,155.00 43,865,587,463.97 9 TANJAB TIMUR 5,893,397,931.68 9,051,772,410.00 15,434,582,585.10 8,364,451,514.87 432,875.00 38,744,637,316.65 10 KOTASEI.PENUH 4,719,696,528.69 9,051,772,410.00 14,016,797,788.21 6,496,780,423.89 32,084,600.00 34,317,131,750.78 11 KAB. KERINCI 6,399,286,737.47 9,051,772,410.00 14,264,265,765.22 8,571,725,259.63 13,750,542.50 38,300,800,714.82 JUMLAH 99,284,999,995.00 100,575,249,000.00 197,561,816,825.10 107,706,760,000.00 668,682,000.00 505,797,507,820.10 H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI GUBERNUR JAMBI ttd

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…