DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, meliputi: Ruang Lingkup dan Prinsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan;
2. b.Perjalanan Dinas Pindah; dan
3. c.Perjalanan Dinas Pemulangan jenazah.
(3)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
3. c.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
4. d.menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
5. e.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
6. f.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
7. g.mengikuti pendidikan setara Program Diploma/Program Sarjana /Program Magister/Program Doktor;
8. h.mengikuti pendidikan dan pelatihan;
9. i.PNS yang pindah tugas ke UPT dan/atau antar SKPD yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah dan/atau di luar Daerah.
10. j.PNS yang purna tugas pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan kembali ke tempat kelahiran dan/atau kediaman terakhir yang bersangkutan;
11. k.Menjemput dan/atau mengantar ke kota tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan/atau
12. l.Menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
b.efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
c.efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja;
d.akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.perjalanan dinas luar daerah; dan
2. b.perjalanan dinas dalam daerah.
(2)Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
(3)Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi dan kembali ke tempat kedudukan.

Pasal 5

(1)Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Perjalanan dinas luar daerah untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Struktural dan dapat didampingi staf.
(3)Perjalanan dinas luar daerah di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat melebihi 3 (tiga) hari dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 6

(1)Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam rangka pembinaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
1. a.dari ibukota Provinsi ke Kabupatan Muaro Jambi, Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sebaliknya, dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;
2. b.dari ibukota Provinsi ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo, Kabupaten Bungo, dan sebaliknya, dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari; dan
3. c.dari ibukota Provinsi ke Kabupaten Kerinci dan/atau Kota Sungai Penuh, dan sebaliknya, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Struktural dan dapat didampingi staf.
(3)Perjalanan dinas dalam daerah di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat melebihi jangka waktu yang ditentukan dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 7

Lama hari perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di DPRD.

Pasal 8

(1)Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas pindah bukan atas permintaan sendiri dari tempat kedudukan lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan pindah dari Pejabat yang berwenang, yang terdiri atas :
1. a.PNS yang pindah tugas ke UPT dan/atau antar SKPD yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah dan/atau di luar Daerah;
2. b.PNS yang purna tugas pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan kembali ke tempat kelahiran dan/atau kediaman terakhir yang bersangkutan.
(2)Biaya perjalanan dinas pindah diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga yang sah.
(3)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.istri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
2. b.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
3. c.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak mempunyai penghasilan sendiri;
4. d.anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(4)Selain keluarga yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III dapat mengikutisertakan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga.

Pasal 9

(1)Perjalanan dinas dalam rangka mengantar dan/atau menjemput jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas :
1. a.menjemput dan/atau mengantar ke kota tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan /atau
2. b.menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
(2)Biaya perjalanan dinas pemulangan jenazah diberikan kepada 3 (tiga) orang Pelaksana SPD, yaitu :
1. a.1 (satu) orang Pejabat/Pegawai dari SKPD dimana jenazah dari Pejabat/PNS tersebut terakhir bertugas; dan
2. b.2 (dua) orang dari keluarga almarhum/almarhumah Pejabat/PNS akan dijemput dan/atau diantar jenazahnya.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :

a.Tingkat A, terdiri dari : - Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD; - Pejabat Eselon I dan Anggota DPRD.
b.Tingkat B, Pejabat Eselon II;
c.Tingkat C, Pejabat Eselon III, Pejabat Komisioner pada KIP dan KPID, Tenaga Ahli DPRD, PNS Non Eselon Hol IV/c s.d Hol IV/d;
d.Tingkat D, Pejabat Eselon IV, PNS Non Eselon Gol IV/a s.d IV/b dan Tokoh Masyarakat;
e.Tingkat E, PNS Non Eselon Golongan I s.d Golongan III, dan
f.Tingkat F, Pegawai Tidak Tetap dan anggota masyarakat

Pasal 11

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
1. a.uang harian;
2. b.biaya transpor;
3. c.biaya penginapan
4. d.uang representasi;
5. e.sewa kendaraan dalam Kota;
(2)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan :
1. a.uang harian dibayarkan secara lumpsum;
2. b.biaya transpor dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
3. c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya riil;
4. d.uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan
5. e.sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya riil;
(3)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Format rincian biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran III.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…