DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Tarif Jasa Layanan Pendidikan Mahasiswa Badan Layanan Umum Daerah Akademi Farmasi Provinsi Jambi; Meliputi Nama, Objek, Subjek dan Golongan Tarif; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Jasa Layanan; Besarnya Tarif Jasa Layanan; Pemanfaatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Layanan Umum Daerah, dalam rangka pemungutan Jasa layanan Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi, perlu ditetapkan tarif Jasa layanan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Tarif Jasa Layanan Pendidikan Mahasiswa Badan Layanan Umum Daerah Akademi Farmasi Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan SALINAN 2 2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 49, 3 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3359);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036); 4 4
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : TARIF JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
5.Badan Layanan Umum Daerah Akademi Farmasi yang selanjutnya disingkat BLUD Akfar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
6.Direktur adalah Kepala atau Pimpinan AKFAR Provinsi Jambi.
7.Tarif adalah besaran biaya yang timbul dari imbalan atas barang dan/jasa layanan yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah.
8.Jasa Layanan adalah kegiatan AKFAR berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati mahasiswa.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif Jasa layanan pendidikan mahasiswa BLUD Akfar. 5 5
(2)Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan jasa atas layanan yang diberikan oleh BLUD Akfar.

Pasal 3

(1)Dengan nama Tarif Jasa Layanan Pendidikan, dipungut Tarif Jasa atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan berupa :
1. a.Jasa layanan pendidikan mahasiswa reguler;
2. b.Jasa layanan pendidikan mahasiswa pindahan
3. c.Jasa layanan pendidikan mahasiswa kelas khusus; dan
4. d.Jasa layanan pendidikan mahasiswa Ujian Akhir Program.
(2)Objek Tarif adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang di selenggarakan oleh BLUD Akfar.

Pasal 4

Subjek Tarif adalah mahasiswa yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh BLUD Akfar.

Pasal 5

Jasa Layanan Pendidikan digolongkan kedalam jenis jasa layanan umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penyelenggaraan pendidikan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF JASA LAYANAN

Pasal 7

(1)Tarif Jasa Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya penyediaan Jasa Layanan Pendidikan.
(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan jasa layanan pendidikan.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 6 6

Pasal 8

(1)Tarif layanan diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(2)Penetapan tarif Jasa layanan dengan mempertimbangkan kontiunitas dan pengembangan Layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kompetisi yang sehat.

BAB IV

BESARNYA TARIF JASA LAYANAN

Pasal 9

(1)Besarnya tarif jasa layanan, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
(2)Besarnya tarif jasa layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…