DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meliputi perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, pendanaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan GERMAS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
c.bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1223);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
7.Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Provinsi Jambi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1)Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang GERMAS dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
(2)Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur tentang GERMAS adalah:
1. a.meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
2. b.meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
3. c.mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, Dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, Individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

a.perencanaan kegiatan GERMAS;
b.kelembagaan kegiatan GERMAS;
c.pelaksanaan kegiatan GERMAS;
d.pendanaan kegiatan GERMAS; dan
e.monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GERMAS.

Pasal 6

(1)Perencanaan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi;
1. a.penetapan sasaran GERMAS; dan
2. b.penyusunan pedoman pelaksanaan.
(2)Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu, keluarga dan masyarakat.
(3)Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoodinasikan oleh Bappeda Provinsi

Pasal 7

(1)Kelembagaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan forum komunikasi GERMAS sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
(2)Forum komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LNS.
(3)Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi :
1. a.koordinasi pelaksanaan;
2. b.penerapan pelaksanaan;
3. c.kegiatan utama; dan
4. d.sosialisasi.
(2)Koordinasi pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dikordinasikan oleh Bappeda Provinsi Jambi.
(3)Penerapan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan melibatkan seluruh komponen meliputi :
1. a.Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
2. b.Lembaga Pendidikan formal dan non formal;
3. c.Dunia usaha;
4. d.Organisasi kemasyarakatan; dan
5. e.Individu, keluarga dan masyarakat
(4)Kegiatan utama GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.peningkatan aktivitas fisik;
2. b.peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
3. c.penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. d.peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. f.peningkatan edukasi hidup sehat.
(5)Pelaksanaan kegiatan utama GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Sosialisasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.

Pasal 9

Pendanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Tim Forum Germas Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas dan funginya.
(2)Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.memantau/ observasi kegiatan di lapangan; dan
2. b.dengar pendapat/ rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
(3)Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan Germas Provinsi Jambi untuk tahun selanjutnya.
(4)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…