DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur pakaian dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9.Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI PROVINSI JAMBI. Pasal I Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2017 nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 3) dihapus, dan diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a.1 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari :

a.pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu : 1) PDH warna khaki; 2) PDH putih hitam; 3) dihapus; dan 4) PDH batik bermotif batik jambi; a.1 Pakaian khas melayu jambi;
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f.Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
g.Pakaian seragam KORPRI; dan
h.Pakaian Linmas.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dikecualikan pada saat pelaksanaan acara atau kegiatan tertentu, Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.PDH Pria : 1) PDH warna khaki : a) kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); b) kemeja lengan pendek, berlidah bahu bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) celana panjang; dan d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam; 2) PDH putih hitam : a) kemeja putih lengan panjang/pendek bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); b) kemeja putih lengan pendek bagi bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) celana panjang warna hitam atau gelap; d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam; 3) PDH batik bermotif Batik Jambi : a) kemeja Batik Jambi lengan panjang/pendek bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); b) kemeja Batik Jambi lengan pendek bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) celana panjang warna hitam atau gelap; d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
2. b.PDH Wanita : 1) PDH warna khaki : a) baju lengan panjang, berlidah bahu bagi; b) baju lengan panjang berlidah bahu bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) rok panjangnya sebatas mata kaki; d) sepatu pantovel warna hitam; e) bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab, menyesuaikan model pakaiannya dan warna jilbab sesuai dengan warna baju; f) bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh; g) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam; 2) PDH putih hitam : a) kemeja putih lengan panjang bagi JPT; b) kemeja putih lengan panjang bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) rok/celana panjang warna hitam atau gelap; d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam; e) bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab, menyesuaikan model pakaiannya dan warna jilbab sesuai dengan warna baju; f) bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh; 3) PDH batik bermotif Batik Jambi: a) kemeja Batik Jambi lengan panjang bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); b) kemeja batik lengan panjang bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) rok/celana panjang warna hitam atau gelap; d) bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab, menyesuaikan model pakaiannya dan warna jilbab sesuai dengan warna baju; e) bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh. f) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
  1. 3.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA dan disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 5A sehingga BAB IIA dan Pasal 5A berbunyi sebagai berikut : BAB IIA PAKAIAN KHAS MELAYU JAMBI

Pasal 5A

(1)Pakaian khas melayu jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.1, dipakai pada acara atau melaksanakan tugas tertentu.
(2)Pakaian khas melayu jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pakaian khas melayu jambi pria terdiri dari : a) kemeja teluk belango dengan warna yang sama dengan celana; b) mengenakan kain sarung sebatas lutut/paha; c) mengenakan kopiah hitam.
(3)Pakaian khas melayu jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pakaian khas melayu jambi wanita terdiri dari : (a) baju kurung yang diselaraskan pemakaiannya dengan kain sarung bermotif batik jambi; (b) mengenakan tutup kepala berupa tengkuluk jambi; (c) sepatu pantovel warna hitam; (d) pakaian khas melayu jambi wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : NO JENIS PAKAIAN HARI KETERANGAN

1.PDH Warna Khaki Senin dan Selasa - 2. PDH Warna Putih Hitam Rabu - 3. PDH Batik Bermotif Batik Jambi Kamis - 4. PDH Batik Bermotif Batik Jambi Jum’at - 5. Pakaian Khas Melayu Jambi - Digunakan pada saat acara tertentu dan /atau sesuai ketentuan acara
6.PSH Pada acara atau melaksanakan tugas tertentu Sesuai kebutuhan
7.PSL dan /atau PSR Pada Acara Resmi Sesuai Ketentuan Acara
8.KORPRI - Digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara
9.Pakaian Linmas - Digunakan pada saat Peringatan Hari Linmas dan/ atau sesuai ketentuan acara

(2)Pada saat pelaksanaan kegiatan pengajian atau olahraga, jadwal pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan kegiatan.

5.Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 Februari 2019 Plt. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 25 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TANGGAL 2019 TENTANG STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Model Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
1.PDH warna khaki PDH Pria warna khaki Keterangan :

a.Lidah Bahu h. Nama Pemerintah Provinsi
b.Kancing Baju i. Logo Pemerintah Provinsi
c.Ikat Pinggang j. Tanda Pengenal
d.Saku Baju k. Sambungan Bahu
e.Saku Celana Depan l. Saku Belakang
f.Lencana KORPRI m. Lengan Panjang
g.Papan Nama n. Nama Pemerintah Provinsi PDH Wanita Warna Khaki Keterangan :
a.Lencana KORPRI g. Saku Depan
b.Nama Pem Prov h. Rok
c.Logo Pem Prov i. Celana Panjang
d.Papan Nama j. Lengan Panjang
e.Tanda Pengenal k. Kerah Rebah
f.Kancing Baju a b c d e f g h PDH Wanita Berjilbab Warna Khaki Keterangan :
a.Lencana KORPRI f. Kancing Baju
b.Nama Pemerintah Provinsi g. Saku Depan
c.Logo Pemerintah Provinsi h. Rok
d.Tanda Pengenal i. Celana Panjang
e.Papan Nama j. Kerah Rebah h i
1. 2.PDH Pria Putih hitam Keterangan :
a.Lencana KORPRI
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal PDH Wanita Putih Hitam Keterangan :
a.Lencana KORPRI
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal PDH Putih Hitam Wanita Berjilbab Keterangan :
a.Lencana KORPRI
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal
1. 4.PDH Batik Bermotif Batik Jambi PDH Batik Pria PDH Batik Wanita Keterangan : Keterangan :
a.Lencana Korpri a. Lencana Korpri
b.Papan Nama b. Papan Nama
c.Tanda Pengenal c. Tanda Pengenal
d.Batik Jambi d. Batik Jambi
e.Celana Hitam/Gelap e. Rok Hitam/ Gelap b a d c e a b c d e a.1 Pakaian Khas Melayu Jambi Pakaian Khas Melayu Jambi Pria Keterangan :
a.Peci Hitam
b.Kancing baju sebanyak 5 buah
c.Kantong baju atas
d.Kain Sarung a b c d Pakaian Khas Melayu Jambi Wanita Keterangan :
a.Tengkuluk batik Jambi
b.Asesoris kalung khas Jambi (dapat digunakan)
c.Kain batik Jambi a b c . ZUMI ZOLA ZULKIF
b.Pakaian Sipil Harian (PSH) PSH Pria Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda Pengenal.
e.Kancing.
f.Papan nama. a b c e f d PSH Wanita Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda Pengenal.
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama. a b c d e f g PSH Wanita Berjilbab
c.Pakaian Sipil Resmi (PSR) Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda pengenal
e.Kancing.
f.Saku bawah dengan tutup.
g.Papan nama a b c d e f g PSR Pria Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda Pengenal.
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama. PSR Wanita / Berjilbab Keterangan :
a.Kerah rebah.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju atas.
d.Tanda Pengenal.
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama.
d.Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PSL Pria Keterangan :
a.Kemeja warna putih.
b.Dasi.
c.Lengan Panjang.
d.Saku atas jas.
e.Saku bawah jas dengan tutup.
f.Kancing. PSL Wanita / Berjilbab Keterangan :
a.Kemeja warna putih.
b.Dasi.
c.Lengan Panjang.
d.Saku atas jas.
e.Saku bawah jas dengan tutup.
f.Kancing.
e.Pakaian Dinas Lapangan Keterangan :
a.Lidah bahu
b.Kancing baju
c.Papan nama
d.Saku baju
e.Ikat pinggang
f.Saku depan
g.Krah baju
h.Lencana Korpri
i.Nama Pemda Jambi
j.Lambang Daerah Provinsi Jambi
k.Tanda Pengenal
l.Sambungan baju a b c d f g f h i j l
f.Pakaian Seragam KORPRI Seragam Korpri Pria Keterangan :
a.Kopiah hitam
b.Krah berdiri
c.Lencana Korpri
d.Papan nama
e.Tanda pengenal
f.Manset satu kancing b c a d e f Seragam Korpri Wanita Keterangan :
a.Papan Nama
b.Lencana Korpri
c.Tanda Pengenal Plt. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR c b a Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 Pergub Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas di Lingkup pemerintah Provinsi Jambi Berlaku sejak diundangkan tanggal 25 Januari 2019 Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : NO JENIS PAKAIAN HARI KETERANGAN
1. 1.PDH Warna Khaki Senin dan Selasa - 2. PDH Warna Putih Hitam Rabu - 3. PDH Batik Bermotif Batik Jambi Kamis - 4. PDH Batik Bermotif Batik Jambi Jum’at - 5. Pakaian Khas Melayu Jambi - Digunakan pada saat acara tertentu dan /atau sesuai ketentuan acara
2. 6.PSH Pada acara atau melaksanakan tugas tertentu Sesuai kebutuhan
3. 7.PSL dan /atau PSR Pada Acara Resmi Sesuai Ketentuan Acara
4. 8.KORPRI - Digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara
5. 9.Pakaian Linmas - Digunakan pada saat Peringatan Hari Linmas dan/ atau sesuai ketentuan acara Catatan : Pada saat pelaksanaan kegiatan pengajian atau olahraga, jadwal pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud dapat menyesuaikan kegiatan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…