DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Perubahan atas Pergub No. 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 32), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni 16 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
8.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Jambi.
10.Biro adalah biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
11.Bagian adalah bagian pada biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
12.Subbagian adalah Subbagian yang ada pada bagian biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
14.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaskanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Pergub Jambi.
16.Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut ULP Provinsi Jambi adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian Layanan Pengadaan Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.
2.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) mengoordinasikan:

a.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
b.Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
c.Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
d.Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
e.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi;
f.Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
h.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
i.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi;
j.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
k.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;
l.Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi; dan
m.Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
1. 3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) mengoordinasikan:

a.Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
b.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
c.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
d.Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
e.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
f.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
g.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
h.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
i.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
j.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
k.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
l.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
m.Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
n.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi; dan
o.Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
1. 4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Asisten III (Asisten Administrasi Umum) mengoordinasikan:

a.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
b.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi;
c.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
d.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
e.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi; dan
f.Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
1. 5.Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

6.Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Kepala Bagian Layanan Pengadaan secara ex-officio menjabat sebagai Kepala ULP Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program kerja dan anggaran bagian layanan pengadaan;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.pelaksanaan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di bagian layanan pengadaan dan pelaporan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
d.pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada atasan;
e.pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
f.pelaksanaan fasilitasi penugasan/penempatan/ pemindahan anggota kelompok kerja (Pokja) layanan pengadaan;
g.pelaksanaan pengusulan pemberhentian anggota kelompok kerja layanan pengadaan kepada Gubernur, apabila terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
h.pemberian bantuan dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa;
i.pelaksanaan administrasi ketatausahaan biro; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 7.Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Kepala Subbagian Manajemen Pengadaan dan Informasi secara ex-officio menjabat sebagai Sekretaris ULP Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan Subbagian Manajemen Pengadaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian manajemen pengadaan dan informasi;
b.pelaksanaan inventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
c.penyiapan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja layanan pengadaan;
d.pelaksanaan fasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja layanan pengadaan;
e.pengelolaan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
f.pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa;
g.pelaksnaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan;
h.penyiapan dan pengoordinasian tim teknis layanan pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 132 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subbagian Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Subbagian Sanggah, Pengaduan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
b.pengumpulan dan pengoordinasian sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
c.pengumpulan dan pengoordinasian pengaduan yang disampaikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
d.penyusunan usulan penugasan/penempatan/pemindahan anggota Kelompok Kerja (Pokja) layanan pengadaan;
e.pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 17 Maret 2017 GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI Diundangkan di Jambi pada tanggal 17 Maret 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. ERWAN MALIK BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 10 2017 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH NIP. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…