DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Program Reformasi Birokrasi; Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi; Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi 2013-2017; Sasaran Perubahan Bidang Manajemen Perubahan; Sasaran Perubahan Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan; Sasaran Perubahan Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi; Sasaran Perubahan Bidang Penataan Tatalaksana; Sasaran Perubahan Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Sasaran Perubahan Bidang Penguatan Pengawasan; Sasaran Perubahan Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Sasaran Perubahan Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013-2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
5.Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah- langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
6.Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB), bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah, yakni Jambi EMAS 2015.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2013-2017 mencakup dua hal berikut:

a.Penguatan Birokrasi Pemerintah Daerah Terwujudnya penguatan birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi.
b.Tingkat Pelaksanaan Ada dua tingkat pelaksanaan, pertama pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi terhadap prioritas program reformasi birokrasi. Kedua, adalah tingkat pelaksanaan mikro yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan pelaksanaan.
c.Program pada tingkat makro dan mikro sebagaimana dimaksud huruf b adalah : 1) program makro terdiri dari : a) penataan organisasi; b) penataan tatalaksana; c) penataan SDM aparatur; d) penguatan pengawasan; e) penguatan akuntabilitas kinerja; f) peningkatan kualitas pelayanan public; 2) program mikro terdiri dari : a) manajemen perubahan; b) penataan peraturan perundang-undangan; c) penataan dan penguatan organisasi; d) penataan tatalaksana; e) penataan sistem manajemen SDM aparatur; f) penguatan pengawasan; g) penguatan akuntabilitas kinerja; h) peningkatan kualitas pelayanan publik; i) program monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

BAB IV

TIM REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAMBI

Pasal 5

(1)Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi terdiri dari :
1. a.Tim Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi Jambi;
2. b.Tim Pelaksana, mempunyai tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja (POKJA) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi Jambi dapat dilaksanakan;
3. c.Tim Pendukung/Kelompok Kerja (POKJA), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen program-program reformasi birokrasi, Quick Wins, dan Manajemen Perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi;
(2)Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
1. a.Pembina : Gubernur
2. b.Pengarah : Wakil Gubernur Jambi
3. c.Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
4. d.Anggota : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi
(3)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah

1.Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
3.Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2.Inspektur Provinsi Jambi
3.Kepala BKD Provinsi Jambi
4.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
5.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
6.Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur Biro Organisasi
7.Kepala Bagian Kepegawaian Biro Organisasi
8.Kepala Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi
9.Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi
10.Kasubbag Pembinaan dan Pengembangan Kinerja Aparatur
11.Kasubbag Tatalaksana Umum, Pemerintahan dan Pembangunan

(4)Tim Pendukung (Kelompok Kerja/POKJA) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah : I. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :

1.Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
3.Anggota : - Kepala Biro Organisasi Setda - Kepala KPDE - Sekretaris BKD Provinsi Jambi - Kepala Bandiklatda II. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan :
1.Ketua : Kepala Biro Hukum Jambi
2.Sekretaris : Kabag Perundang-undangan Biro Hukum
3.Anggota : - Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah - Sekretaris KORPRI - Kepala KPDE III. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi :
1.Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Sekretaris BPMD dan PPT Provinsi Jambi
3.Anggota : - Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi - Kepala Bagian Anforjab Biro Organsiasi IV. Kelompok Kerja Penataan Ketatalaksanaan :
1.Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3.Anggota : - Kepala KPDE - Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur V. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur :
1.Ketua : Kepala BKD Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Kepala Biro Organisasi
3.Anggota : - Sekretaris BKD Provinsi Jambi - Kepala Balitbangda - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kepala Biro Hukum - Sekretaris KORPRI - Sekretaris Inspektorat - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja - Kepala KPDE VI. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan :
1.Ketua : Inspektur Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.Anggota : - Kepala Biro Pemerintahan - Kepala BPMD dan PTT - Kepala BPKP - Sekretaris BKD VII. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas :
1.Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
3.Anggota : - Kepala Biro Organisasi - Kepala KPDE - Kepala Bidang SDM, Pemerintahan, dan Sosbud Bappeda Provinsi Jambi - Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur VIII. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
1.Ketua : Kepala BPMD dan PTT Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Kepala Biro Organisasi
3.Anggota : - Kepala Bappeda - Kepala Dinas Kesehatan - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Direktur RSUD Rd. Mattaher Provinsi Jambi - Direktur RSJD Provinsi Jambi - Kepala Biro Humas dan Protokol - Kepala KPDE IX. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :
1.Ketua : Inspektur Provinsi Jambi
2.Sekretaris : Kepala Biro Organisasi
3.Anggota : - Kepala Kantor PDE - Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Provinsi Jambi

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi program mikro yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja pada Pemerintah Provinsi Jambi dari Tahun 2013-2017.
(2)Pelaksanaan program mikro oleh masing-masing kelompok kerja mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2017.
(3)Setiap tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya.

BAB VI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAMBI 2013-2017

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
(2)Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan Kelompok Kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2017.
(3)Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi Program, Kegiatan, Agenda dan Hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2013-2017.

BAB VII

SASARAN PERUBAHAN BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN

Pasal 8

(1)Program mikro perubahan bidang manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2) huruf a) memiliki sasaran mengubah secara sistematis sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik.
(2)Program sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.
(3)Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.membentuk tim manajemen perubahan;
2. b.penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
3. c.menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi serta membangun komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan;
4. d.sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
5. e.membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai;

BAB VIII

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Pasal 9

(1)Program mikro perubahan bidang penataan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2) huruf b) bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif dengan sasaran yang telah ditetapkan.
(2)Program dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
(4)Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
1. a.penataan berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan/diterbitkan pemerintah daerah;
2. b.identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi;

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…