DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah, Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, dan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6.Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
7.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Provinsi berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 3

Tujuan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah:

a.memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi Pemerintah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya;
b.meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah;
c.meningkatkan koordinasi lintas sektoral dijajaran Pemerintah dan juga ditataran pemangku kepentingan Kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan Pemuda Jambi yang tangguh dan berdaya saing;
d.menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan Kepemudaan.

BAB II

RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2019- 2024.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(4)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
(5)RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(7)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB III

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 5

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

Hubungan kerja internal Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing perangkat Daerah/instansi Vertikal dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Ketua Tim Pelaksana Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Tim Pelaksana Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19730729 200012 1 002

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

a.Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Mei 2024 GUBERNUR JAMBI H. AL HARIS Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMB TAHUN 2024 NOMOR 11 ttd ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…