DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nosmor 154);
14.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
15.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
16.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 28);
17.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7.Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan antar media.
9.Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.
12.Government Chief Information Officer Pemerintah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat GCIO adalah kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
13.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam ukuran besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14.Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis, sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
15.Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16.Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah.
17.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk melakukan resource sharing.
18.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat- perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga dapat diakses secara bersama.
19.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
20.Integrasi Sistem adalah rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi sistem besar.
21.Network Operation Centre untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Provinsi Jambi.
22.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
23.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
24.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
25.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
26.Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem computer dan komponen- komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
27.System Development Life Cycle yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
28.Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat pemrosesan informasi (server, workstation dan peripheral), jaringan komunikasi dan software infrastruktur (sistem operasi, tool sistem).
29.Government Service Bus yang selanjutnya disingkat GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
30.User Interface adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi.
31.Source Code yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program computer atau aplikasi.

Pasal 2

(1)Tata Kelola SPBE dimaksudkan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE yaitu:
1. a.mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
2. b.mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah;
3. c.mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan
4. d.mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan entitas struktur Tata Kelola SPBE, terdiri atas:
1. a.Koordinator SPBE; dan
2. b.Government Chief Information Officer (GCIO).
(2)Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
(3)GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Daerah.
(4)Tata Kelola SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
(5)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.rencana induk SPBE;
2. b.arsitektur SPBE; dan
3. c.peta rencana SPBE.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

(1)Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
2. b.kebijakan dan strategi TIK SPBE ;
3. c.prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE ;
4. d.indikator kinerja utama TIK SPBE ;
5. e.framework implementasi rencana strategis TIK; dan
6. f.roadmap dan transition plan serta IT Budget Strategic Plan.
(3)Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan grand design reformasi birokrasi Daerah Provinsi.
(4)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE diseluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

(1)Rencana Induk SPBE, dapat diubah sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
1. a.perkembangan teknologi;
2. b.hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
3. c.perubahan peta Rencana Induk SPBE Nasional;
4. d.perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
6. f.perubahan kebijakan.
(2)Perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah.
(3)Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

BAB IV

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(7)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Untuk menyeleraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(6)Reviu Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

MANAJEMEN BELANJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 9

(1)Manajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah berpedoman kepada Rencana Induk SPBE.
(2)Belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3)Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 10

(1)Belanja SPBE mencakup belanja Infrastruktur SPBE, Aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
(2)Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
(3)Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018