DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketranmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
10.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
11.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
12.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
13.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
14.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
15.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
19.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
20.Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
c.pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Aset dan Pertanahan.
3. c.Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Jasa Kontruksi;
  2. 2.Seksi Pengendalian Konstruksi dan Pemanfaatan Teknologi Konstruksi; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan dan Kerjasama Konstruksi
4. d.Bidang Bina Program dan Tata Ruang, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Bina Program;
  2. 2.Seksi Tata Ruang; dan
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
5. e.Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  2. 2.Seksi Irigasi dan Rawa; dan
  3. 3.Seksi Sungai, Danau, Pantai dan Air Baku.
6. f.Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I;
  2. 2.Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II; dan
  3. 3.Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah III.
7. g.Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Air Minum;
  2. 2.Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan
  3. 3.Seksi Penyehatan Lingkungan.
8. h.Bidang Perumahan, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengembangan Perumahan;
  2. 2.Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan; dan
  3. 3.Seksi Permukiman.
9. i.UPTD, dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Dinas;
b.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
c.penataan organisasi dan tatalaksana;
d.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
f.penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi;
g.penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi;
h.penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
i.penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
j.penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi;
k.pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program pengelolaan pegawai;
b.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan Dinas;
c.melaksanakan pembinaan pegawai;
d.menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
e.menyiapkan penataan organisasi dan tatalaksana;
f.mengelola tata naskah Dinas, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan Dinas;
g.melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam kepegawaian;
h.melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
i.melaksanakan pemeliharaan di bidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga kantor;
j.mengelola surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan;
k.melaksanakan pemeliharaan kantor dan inventaris kantor;
l.menghimpun peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas Dinas, bekerjasama dengan unit kerja lainnya;
m.melaksanakan fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada;
n.menyusun dan mengelola mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai;
o.menyusun rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS;
p.mengatur dan menyiapkan absensi pegawai;
q.menyusun rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup Dinas;
r.menyelenggarakan bimbingan teknis pekerjaan umum terhadap sumber daya manusia lingkup Dinas;
s.melaksanakan koordinasi tentang upaya penyelenggaran bimtek dengan unit dan instansi terkait;
t.memantau dan menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik;
u.mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
v.mengelola pengumuman dan penyelenggaraan publikasi informasi Dinas; dan
p.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a.melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
b.menyusun tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
c.melaksanakan sistem akuntansi;
d.melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
e.melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
g.melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan;
h.menyusun laporan Keuangan/pelaksanaan anggaran Dinas; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Aset dan Pertanahan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program pengelolaan barang milik Negara dan di bidang Pertanahan;
b.melaksanakan penatausahaan barang milik Negara pada tingkat Dinas;
c.melaksanakan pengendalian barang milik Negara;
d.melaksanakan pelaporan barang milik Negara;
e.melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik Negara;
f.mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
g.menyusun dan melaporkan aset Dinas;
h.menginventarisir kekayaan milik Negara dan Daerah;
i.menyusun kartu inventaris barang dan ruangan;
j.melaksanakan kegiatan sensus barang secara berkala;
k.menyiapkan bahan usulan penghapusan aset;
l.menyusun dan menetapkan produk hukum terkait perizinan di bidang pertanahan;
m.melaksanakan upaya penyesuaian terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian penetapan lokasi dengan RT/RW;
n.menyusun SOP pemberian izin lokasi;
o.melaksanakan iventarisasi dan validasi data pertanahan seperti status dan kepemilikan tanah;
p.menyusun SOP penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi;
q.melaksanakan validasi data lokasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
r.menyusun SOP penanganan sengketa tanah garapan;
s.melaksanakan validasi data lokasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui ganti kerugian dan santunan tanah;
t.menyusun SOP penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
u.melaksanakan validasi data subyek dan obyek redistribusi tanah;
v.melaksanakan penilaian atas ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
w.menyusun SOP terkait redistribusi tanah, penggantian kerugian, dan tanah absentee;
x.menyusun SOP penetapan tanah ulayat;
y.melaksanakan validasi data subyek dan obyek permasalahan tanah kosong;
z.menyusun SOP penyelesaian masalah tanah kosong; aa. melaksanakan validasi data subyek dan obyek pemanfaatan tanah kosong; bb. menyusun SOP inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong; cc. melaksanakan validasi data penggunaan tanah; dd. melaksanakan survei lapangan terhadap perencanaan penggunaan tanah; ee. menyusun SOP terkait penggunaan tanah; dan ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana penyelengaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…