DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 455);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Jambi.
5.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
7.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8.Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
9.Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
10.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
11.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
12.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja Tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Pasal 2

(1)RAD-PPM Provinsi Jambi disusun berdasarkan kajian teknis RAD-PPM yang memuat strategi kegiatan dan target Pengurangan serta Penghapusan Merkuri.
(2)RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang :
1. a.energi;
2. b.pertambangan emas skala kecil; dan
3. c.kesehatan.
(3)RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2030.
(4)RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Strategi Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
2. b.penguatan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah; dan
3. c.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
(2)Strategi Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
2. b.penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Daerah;
3. c.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
4. d.pembentukan sistem informasi;
5. e.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
6. f.penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
7. g.pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
8. h.penguatan penegakan hukum.

Pasal 4

(1)Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.pengurangan Merkuri sebesar 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Jambi di Tahun 2030 untuk bidang prioritas energi.
2. b.penghapusan Merkuri sebesar: 1) 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Jambi di Tahun 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil; dan 2) 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Jambi di Tahun 2020 untuk bidang prioritas kesehatan.
(2)Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Pasal 5

(1)Penyusunan RAD-PPM sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi.
(2)Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RAN-PPM.
(3)Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
(4)Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga terkait di tingkat Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Pasal 6

(1)RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi :
1. a.Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah Provinsi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; dan
2. b.Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan RAD-PPM Kabupaten/Kota.
(2)Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Provinsi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
1. a.melaksanakan RAD-PPM Provinsi;
2. b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Provinsi;
3. c.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Provinsi;
4. d.menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM Provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
5. e.memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam penyusunan RAD-PPM Kabupaten/Kota.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah;
(4)Perangkat Daerah pelaksana RAD-PPM oleh sektor utama dan sektor pendukung sebagimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Jambi.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
1. a.penurunan jumlah penggunaan Merkuri; dan
2. b.ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
(4)Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
1. a.jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; dan
2. b.jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil.
(5)Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan RAD-PPM.
(6)Terhadap laporan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Gubernur melalui Dinas.
(7)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas melalui:
1. a.pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
2. b.identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
(8)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar perbaikan RAD-PPM Provinsi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Juli 2022 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR ttd LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI TARGET CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD PPM) PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2030 CAPAIAN T A H U N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A Bidang Prioritas Energi Baseline emisi (ton/Tahun): 0.001955506 0.001955506 0.001955506 0.001955506 0.001874353 0.001793199 0.001712046 0.001630892 0.001549739 0.001468585 0.001387432 0.001306278 Prosentase penurunan (%) 0 0 0 4.15 8.30 12.45 16.60 20.75 24.90 29.05 33.20 B. Bidang Prioritas PESK Baseline lokasi: 5 5 5 5 4 3 2 0 Prosentase penurunan (%) 0 0 0 20 40 60 100 C. Bidang Prioritas Kesehatan Baseline (unit): 3218 Target Capaian (unit): 3218 0 Prosentase penurunan (%) 0 100 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2030 I. PENGURANGAN MERKURI (Bidang Prioritas Energi) Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan lembaga lainnya Pengawasan penerapan Panduan B A T dan B E P Pengendalian emisi merkuri dari boiler berbahan baku batubara pada pembangkit listrik Melakukan pengawasan Penerapan Panduan BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri Tersedianya laporan pengawasan penerapan B A T dan B E P Pengendalian emisi merkuri dari boiler berbahan baku batubara pada pembangkit listrik Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota Pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala Melaksanakan pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala Terlaksananya pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala tiap Tahun di PLTU berbahan bakar batubara Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Dinas ESDM Prov. Jambi - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi Sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi Melaksanakan sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi Terlaksananya sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi di PLTU berbahan bakar batubara Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Dinas ESDM Prov. Jambi - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II. PENGHAPUSAN MERKURI

a.Bidang Prioritas Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait Sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan instansi terkait lainnya 5 5 5 5 Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota Melaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan instansi terkait lainnya 1 1 1 1 Peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK Melaksanakan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK Terlaksananya kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK di 5 kabupaten/ kota Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup, Polda, Dinas Kehutanan, BPDASHL, TNKS, LSM, dll 2 2 2 2 Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah Sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin Terlaksananya sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup, Polda, Dinas Kehutanan, BPDASHL, TNKS, LSM, dll 5 5 5 5 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Peningkatan kapasistas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia,dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan penghapusan pertambangan ilegal Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri Melaksanakan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan untuk medukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Dinas Kesehatan Prov. Jambi 1 1 1 1 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas Terlaksananya kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Dinas Kesehatan Prov. Jambi, instansi terkait lainnya 1 1 1 1 Pembentukan sistem informasi Identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral Melakukan identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral Terlaksananya identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral DLH Prov. Jambi Dinas ESDM Prov. Jambi. Dinas Kesehatan Prov. Jambi 1 1 1 1 Inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri. Terlaksananya inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri. DLH Prov. Jambi Dinas ESDM Prov. Jambi. Dinas Kesehatan Prov. Jambi, Badan Litbang Daerah 1 1 1 1 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Tersedianya data keragaan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di 5 lokasi PESK/PETI emas. Dinas ESDM Prov. Jambi DLH, Polda, Dishut, BPDASHL, TNKS, Biro Hukum Setda Prov Jambi, Satpol PP 1 1 1 1 Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi Kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarus utamaan gender Melaksanakan kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarus utamaan gender Terlaksananya penyebaran informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov.Jambi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo dan instansi terkait lainnya 1 1 1 1 Sosialisasi dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan akibat pajanan Merkuri Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan akibat pajanan Merkuri Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan tenaga kesehatan di 5 kabupaten terdapat lokasi PESK atau PETI Dinas Kesehatan Prov. Jambi DLH Prov. Jambi 1 1 1 1 Pengembangan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya Merkuri terhadap kesehatan Melaksanakan penyuluhan tentang bahaya merkuri kepada masyarakat Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya merkuri kepada masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup, Polda Jambi, dll 5 5 5 5 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Mengembangkan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat pajanan merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat Melaksanakan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK untuk meningkatkan pengetahu an mengenai dampak kesehatan akibat pajanan Merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjut an di masyarakat di 5 lokasi PESK atau PETI Terselenggaranya pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK melalui lembaga di pedesaan seperti PKK, karang taruna, dll Dinas Kesehatan DLH Prov. Jambi 3 3 3 3 Peningkatan pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan kepada pemegang IPR Terselenggaranya kegiatan pembinaan, bimbingan kepada pemegang IPR Dinas ESDM Prov. Jambi DLH Prov. Jambi 1 1 Reklamasi/rehabilit asi bekas tambang liardi 5 kabupaten lokasi PESK/PETI. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan reklamasi/rehabilita si bekas tambang liardi 5 kabupaten lokasi PESK/PETI. Terlaksananya kegiatan sosialisasi reklamasi/ rehabilitasi bekas tambang Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup 2 2 2 2 Terlaksananya kegiatan reklamasi/ rehabilitasi bekas tambang di 5 lokasi PESK atau PETI. Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, TNKS 5 5 5 5 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri Melakukan kegiatan pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan. Terlaksananya kegiatan pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , dan isntansi terkait lainnya 1 1 1 1 Melakukan kegiatan penerapan percontohan teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan. Terlaksananya kegiatan penerapan percontohan teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan. Dinas ESDM Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , dan isntansi terkait lainnya 5 5 5 Melakukan kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , dan isntansi terkait lainnya 1 1 1 1 Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang Melaksanakan identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang Tersedianya data kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang di 5 lokasi PETI. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaa n Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Jambi (BPMPKB) 1 1 1 1 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri Melaksanakan upaya untuk transformasi kehidupan sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri Terbentuknya model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang di 5 lokasi PETI. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaa n Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Jambi (BPMPKB) 5 5 5 5 Fasilitasi pemben- tukan kelembagaan koperasi dan UKM Memberikan fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM Terlaksananya pembentuk an kelembagaan koperasi dan UKM di 5 kabupaten lokasi PESK atau PETI Dinas Koperasi dan UKM Badan Pemberdayaa n Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Jambi (BPMPKB) 2 2 2 2 Penguatan penegakan hukum Pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran Merkuri di 5 kabupaten/kota Polda Jambi Dinas Perdagangan Prov. Jambi dan instansi terkait lainnya 5 5 5 5 Penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri. Melaksanakan penegakan dan penindakan hukum terhadap penyim- panan, penjualan dan penggunaan merkuri. Terlaksananya penegakan dan penidakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri. Polda Jambi Satpol PP, instansi terkait lainnya 5 5 5 5
b.Bidang Prioritas Kesehatan Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2021 2022 2023 2024 Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai upaya Penghapusan Merkuri di sektor kesehatan
1. 1.Melaksanakan sosialisasi kebijakan penghapusan merkuri di sektor kesehatan Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan di 11 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 1 - -
2. 2.Melakukan koordinasi dengan 11 pemerintah kabupaten/kota Terbangunnya koordinasi dengan 11 pemerintah kabupaten/kota mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan di 11 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 1 - - Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah Koordinasi penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penarikan/ penggantian alkes yang mengandung merkuri Terbentuknya jejaring kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/ penggantian Alkes yang mengandung Merkuri. Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 1 1 1 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri. Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 Pembentukan sistem informasi Inventarisasi penggunaan Merkuri Melaksanakan inventarisasi penggunaan merkuri pada produk dan alat kesehatan di 11 kabupaten/kota se- Provinsi Jambi Tersediannya data dan informasi mengenai penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Perdagangan Prov. Jambi 1 - - Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi Penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes.
3. 1.Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit vertikal dan rumah sakit provinsi Dinas Kesehatan Prov. Jambi Instansi terkait 1
4. 2.Melaksanakan sosialisasi kepada tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan penggunaan merkuri dan penanganan Merkuri di 11 kabupaten/kota Terlaksananya sosialisasi kepada tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan penggunaan merkuri dan penanganan Merkuri di 11 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 1 1 1 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2021 2022 2023 2024 Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri
5. 1.Penggantian Alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Melaksanakan penggantian Alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Terlaksananya penggantian Alkes ber- Merkuri dengan digital di rumah sakit dan fasilitas pelayan an kesehatan di 11 kabupaten/kota. Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 1 1 1
6. 2.Pengawasan penyimpanan alat kesehatan ber- merkuri Melakukan pengawasan penyimpanan alat kesehatan ber-merkuri Terlaksananya pengawasan terhadap penyimpanan Alkes ber-Merkuri di Storage Depo Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Dinas Kesehatan Prov. Jambi 1 - -
7. 3.Pengawasan pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan. Melakukan pengawasan pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan. Terlaksananya pengawas an pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di 11 kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Dinas Kesehatan Prov. Jambi 1 - - Penguatan penegakan hukum
8. 1.Pengawasan proses penarikan/penggan- tian alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Melakukan pengawasan proses penarikan/penggantian alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Terlaksananya kegiatan pengawasan penarikan/ penggantian alkes ber- Merkuri di fasiltas layanan kesehatan di 11 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Prov. Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 1 1 1
9. 2.Pengawasan peredaran alkes ber- Merkuri di distribusi/ pengecer alkes Melakukan pengawasan peredaran alkes ber- Merkuri di distribusi/ pengecer alkes Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran alkes ber- Merkuri di 11 kabupaten/kota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, Dinas Kesehatan Prov. Jambi, Polda Jambi 1 - - Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2021 2022 2023 2024
10. 3.Pengawasan dan penertiban tata niaga alkes ber- Merkuri Melakukan pengawasan dan penertiban tata niaga alkes ber- Merkuri Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban tata niaga alkes ber- Merkuri di 11 kabupaten/kota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, Dinas Kesehatan Prov. Jambi, Polda Jambi 1 1 1
11. 4.Pengawasan dan pengendalian peredaran alkes ber-Merkuri Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran alkes ber-Merkuri Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendali an dan penertiban peredaran alkes ber-Merkuri di 11 kabupaten/kota Polda Jambi Instansi Terkait 1 1 1
12. 5.Penegakan dan penindakan hukum terhadap penyim- panan, penjualan dan penggunaan alkes ber-Merkuri Melaksanakan penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan alkes ber-Merkuri Terlaksananya penegakan dan penidakan hukum terhadap penyimpan, penjualan, dan pengguna alkes ber- Merkuri. Polda Jambi Instansi Terkait 1 1 1 Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 2021 2022 2023 2024
13. 6.Penegakan dan penindakan hukum peredaran produk kosmetik mengandung Merkuri Melaksanakan penegakan dan penindakan hukum peredaran produk kosmetik mengandung Merkuri Terlaksananya kegiatan penegakan dan penindakan hukum terhadap pengedar produk kosmetik mengandung Mekuri di 11 kabupaten/kota Polda Jambi Instansi Terkait 1 1 1 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 ttd

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…