DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara yang mecakup pakaian dinas aparatur sipil negara, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan,dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Jambi.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6.Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8.Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
9.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kedisiplinan;
2. b.pengawasan;
3. c.estetika;
4. d.motivasi kerja;
5. e.kewibawaan;
6. f.mewujudkan keseragaman; dan
7. g.identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi meliputi:

a.pakaian dinas harian;
b.pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu;
c.pakaian sipil lengkap:
d.pakaian dinas lapangan;
e.pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan
g.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.pakaian dinas harian khaki;
b.pakaian dinas harian kemeja putih;
c.pakaian dinas harian batik bermotif batik jambi; dan
d.pakaian khas melayu Jambi.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.pakaian dinas harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.pakaian dinas harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.pakaian dinas harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian Batik Bermotif Batik Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Provinsi Jambi pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Batik Bermotif Batik Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)Pakaian Khas Melayu Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat digunakan pada saat acara Dirgahayu Provinsi Jambi, acara tertentu atau melaksanakan tugas tertentu serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(2)Penggunaan Pakaian Khas Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN pria terdiri dari:
1. a.kemeja teluk belango dengan warna yang sama dengan celana;
2. b.mengenakan kain sarung sebatas lutut/paha; dan
3. c.mengenakan kopiah hitam.
(3)Penggunaan Pakaian Khas Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN wanita terdiri dari:
1. a.baju kurung yang diselaraskan pemakaiannya dengan kain sarung bermotif batik Jambi;
2. b.mengenakan tutup kepala berupa tengkuluk Jambi; dan
3. c.sepatu pantofel warna hitam.
(4)Pakaian Khas Melayu Jambi wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.

Pasal 10

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.pakaian dinas harian satuan polisi pamong praja & pemadam kebakaran.
(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…