DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub tersebut mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial pada pemerintah provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
19.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 59), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Ayat (5) Pasal 6 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diber ikan kepada satuan kerja dari k ementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Ja mbi .
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamatkan peraturan perundang -undangan yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provins i Jambi .
(3)Hibah kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di berikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
(4)Hibah kepada badan usaha milik d aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga : (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasark an peraturan perundang -undangan; 5 (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/ Walikota; (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkemb angan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mela lui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi verti kal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan (d) Koperasi yang didirikan berd asarkan ketentuan peraturan perundang -undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(6)Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
(7)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbada n hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapa tkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

2.Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1)Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependu dukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
(2)Hibah dari Pemerintah Dae rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
(3)Tumpang tindih s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), dimaknai penyediaan setiap k eping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
(4)Hibah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

3.Kete ntuan ayat (2) Pasal 7 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut : 6

Pasal 7

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : (a) m emiliki kepengurusan di daerah domisili; (b) m emiliki kete rangan domisili dari lurah/kepada des a setempat atau sebutan lainnya; dan (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wil ayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaia n sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum da n hak asasi manusia; (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jambi ; dan (c) m emiliki sek retariat tetap di Provinsi Jambi .
(3)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya.
(4)Badan dan lembaga calon penerima hibah yang berkedudukan diluar administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf c, pengesahan dan/atau penetapan badan/lembaga oleh Pemerint ah Daerah atau instansi vertik al dimana badan, lembaga berkedudukan sesuai dengan kewenangannya.
(5)Dalam hal badan dan lembaga calon penerima hibah yang berkedudukan diluar administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disamping mendapatkan pengesahan dan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilampirkan surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat sesuai kewenangan .

4.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian Hibah da n Bantuan Sosial di lakukan oleh PD teknis terkait.
(2)Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jambi dan Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi selaku PPKD .
(3)Inspektur Daerah Provinsi Jambi dapat melaksanakan pemeriksaan khusus/tertentu atas belanja Hibah dan Bantuan Sosial seuai kebutuhan. 7

5.Ketentuan Pasal 55 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi serta peme riksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(2)dan ayat (3) terdapat adanya penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui , penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
(2)Hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi bahan rekomendasi PD teknis terkait dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada periode berikutnya. Pasal II Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi . Ditetapkan di Jambi pada tanggal 26 Maret 2020 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 26 Maret 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…