DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang meliputi kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutan, klasifikasi dan pengukuran aset tetap

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); SALINAN

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 301);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1452);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Ketentuan lampiran XI huruf C dan lampiran XIV huruf A Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 26 Maret 2020 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 26 Maret 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 16 ……. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN A. UMUM
1.Definisi

a.Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP 07 Paragraf 4).
b.Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. (PSAP 07 Paragraf 4).
c.Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. (PSAP 07 Paragraf 4).
d.Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).
e.Masa manfaat adalah: Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
f.Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4).
g.Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. (PSAP 07 Paragraf 4).
1. 2.Klasifikasi Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalahsebagai berikut: LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
a.Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
b.Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c.Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
d.Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
e.Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
f.Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. B. PENGAKUAN Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
1. 1.berwujud;
2. 2.mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. 3.biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. 4.tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. 5.diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. 6.merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. 7.Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. C. PENGUKURAN ASET TETAP Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset perolehan pengadaan baru maupun Pengeluaran setelah Perolehan (Rehabilitasi, Renovasi dan Overhaul). Batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset sebagai berikut: No. Uraian Jumlah Harga Lusin/Set/Sa tuan untuk Tahun 2019 (Rp) Jumlah Harga Lusin/Set/Sa tuan untuk Tahun 2020 dst (Rp) 1 Tanah 1,00 1,00 2 Peralatan dan Mesin terdiri atas : 2.1 Alat Besar 1.000.000,00 1.250.000,00 2.2 Alat Angkutan 1.000.000,00 1.250.000,00 2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.000.000,00 1.250.000,00 2.4 Alat Pertanian 1.000.000,00 1.250.000,00 2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.250.000,00 2.6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1.000.000,00 1.250.000,00 2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.000.000,00 1.250.000,00 2.8 Alat Laboratorium 1.000.000,00 1.250.000,00 2.9 Alat Persenjataan 1.000.000,00 1.250.000,00 2.10 Komputer 1.000.000,00 1.250.000,00 2.11 Alat Eksplorasi 1.000.000,00 1.250.000,00 2.12 Alat Pengeboran 1.000.000,00 1.250.000,00 2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1.000.000,00 1.250.000,00 2.14 Alat Bantu Eksplorasi 1.000.000,00 1.250.000,00 2.15 Alat Keselamatan Kerja 1.000.000,00 1.250.000,00 No. Uraian Jumlah Harga Lusin/Set/Sa tuan untuk Tahun 2019 (Rp) Jumlah Harga Lusin/Set/Sa tuan untuk Tahun 2020 dst (Rp) 2.16 Alat Peraga 1.000.000,00 1.250.000,00 2.17 Peralatan Proses/Produksi 1.000.000,00 1.250.000,00 2.18 Rambu-rambu 1.000.000,00 1.250.000,00 2.19 Peralatan Olahraga 1.000.000,00 1.250.000,00 3 Gedung dan Bangunan terdiri atas : 3.1 Bangunan Gedung 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 3.2 Monumen 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 3.3 Bangunan Menara 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 4 Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri atas : 4.1 Jalan dan Jembatan 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 4.2 Bangunan Air 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 4.3 Instalasi 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 4.4 Jaringan 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 5 Aset Tetap Lainnya terdiri atas : 5.1 Bahan Perpustakaan 100.000,00 125.000,00 5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1,00 1,00 5.3 Hewan 1.000.000,00 1.250.000,00 5.4 Biota Perairan - 1.250.000,00 5.5 Tanaman 1.000.000,00 1.250.000,00 5.6 Barang Koleksi Non Budaya - 1.250.000,00 No. Uraian Jumlah Harga Lusin/Set/Sa tuan untuk Tahun 2019 (Rp) Jumlah Harga Lusin/Set/Sa tuan untuk Tahun 2020 dst (Rp) 5.7.1 Aset Tetap Renovasi (Partisi) - 1.000.000,00 5.7.2 Aset Tetap Renovasi (Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Bangunan) - 15.000.000,0 0 6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 15.000.000,0 0 20.000.000,0 0 Tabel : 1. Batasan Minimum Kapitalisasi Aset perolehan pengadaan baru maupun Pengeluaran setelah Perolehan (Rehabilitasi, Renovasi dan Overhaul)
8. 1.Komponen Biaya Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
9. 2.Konstruksi Dalam Pengerjaan Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
10. 3.Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
11. 4.Pertukaran Aset Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
12. 5.Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. 6.Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Menurut paragraf 49 PSAP 07 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000. Perbaikan sebesar Rp 12.200.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000. Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000 per tahun (Buletin Teknis Nomor 18). Untuk memastikan apakah suatu pengeluaran setelah perolehan masuk kedalam pencatatan Neraca dan catatan pada Buku Barang Milik Daerah atau tidak, perlu berpedoman pada tabel 1 di atas. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut: URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Besar Alat Besar Darat Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Besar Apung Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Bantu Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Angkutan Apung Bermotor Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Angkutan Bermotor Udara Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Bengkel Tak Bermesin Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Ukur Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Pertanian Alat Pengolahan Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Rumah Tangga Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Komunikasi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Peralatan Pemancar Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Peralatan Komunikasi Navigasi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Kesehatan Umum Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) ≥75% 4 Alat Laboratorium Fisika Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Radiation Application & Non Destrutive Testing Laboratory Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Persenjataan Senjata Api Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Persenjataan Non Senjata Api Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Senjata Sinar Overhaul ≤75% 1 ≥75% 2 Alat Khusus Kepolisian Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Komputer Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Pengeboran Alat Pengeboran Bensin Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Pengeboran Non Bensin Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Produksi Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Pengolahan dan Pemurnian Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Bantu Explorasi Alat Bantu Explorasi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Bantu Produksi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Pelindung Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Star Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Kerja Penerbang Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Peraltan Proses / Produksi Unit Peralatan Proses / Produksi Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu lintas Darat Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Rambu-rambu Lintas Udara Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) ≥75% 4 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat kerja Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Banguna Gedung Tempat Tinggal Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Monumen Candi / Tugu Peringatan / Prasasti Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Bangunan Menara Bangunan Menara Perambunan Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Tugu Titik Kontrol / Prasasti Tugu / Tanda Batas Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Jalan dan Jembatan Jalan Renovasi < 25% 3 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Jembatan Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Bangunan Pengairan Pasang Surut Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Bangunan Pengembangan Sumber air dan tanah Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Bangunan Air Bersih dan Air Baku Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Bangunan Air Kotor Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) ≥75% 15 Instalasi Instalasi Air Bersih / Air baku Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Instalasi Air Kotor Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Instalasi Pengolahan Sampah Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Instalasi Gardu Listrik Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Instalasi Pertahanan Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Instalasi GAS Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Instalasi Pengaman Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Awal (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) ≥75% 4 Instalasi Lain Renovasi < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Jaringan Air Minum Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Jaringan Listrik Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Jaringan telepon Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Jaringan GAS Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Alat Musik Modern Overhaul < 25% 1 25% s.d. <50% 2 50% s.d <75% 3 ≥75% 4 Aset Tetap Renovasi Renovasi < 25% 3 25% s.d. <50% 5 50% s.d <75% 10 ≥75% 15 Tabel: 2 Tambahan masa manfaatAset dari Rehabilitasi/ Overhaul/ Renovasi. Ilustrasi: Perhitungan persentase Aset Tetap pada mulai Tahun 2019/Tahun berjalan dan seterusnya adanya penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan berupa Rehabilitasi/overhaul/renovasi, berpedoman pada tabel 2 di atas dengan rumus sebagai berikut : Nilai Aset Overhoul/Renovasi ------------------------------------------- x 100 % = % Nilai Aset Induk (semula) Contoh : Rehab Gedung A Th. Berjalan Rp. 50.000.000,- ---------------------------------------------- x 100 % = 0,40 % = 40 % = 10 Tahun Nilai Gedung A (semula) Rp. 125.000.000 Untuk Penambahan masa manfaat dari Rehabilitasi, Renovasi dan Overhaul ditambah masa manfaat aset induk tidak melebihi masa manfaat aset yang bersangkutan. Contoh kasus sebuah gedung mempunyai masa manfaat 50 tahun, yang bernilai Rp1.000.000.000,00 telah disusutkan selama 5 tahun, saat itu ada rehabilitasi senilai Rp800.000.000,00 sesuai perhitungan rumus didapat tambahan masa manfaat 15 tahun, maka sisa manfaat gedung induk 45 tahun di tambah penambahan masa manfaat dari rehabilitasi 15 tahun sama dengan 60 tahun, ini berarti melebihi masa manfaat aset yang bersangkutan yakni 50 tahun. Untuk kasus ini maka masa manfaat yang harus dicatat sebagai dasar perhitungan penyusutan adalam 50 (lima puluh) tahun.
14. 7.Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
15. 8.Penyusutan Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) dengan rumus: (Nilai Perolehan – Nilai Residu ) Masa Manfaat Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset adalah sebagai berikut: Kodefikasi Barang Uraian Nama/Jenis Barang Masa Manfaat (Tahun) 1.3 Aset Tetap 1.3.2 Peralatan Dan Mesin 1.3.2.01 Alat Besar 1.3.2.01.01 Alat Besar Darat 10 1.3.2.01.02 Alat Besar Apung 8 1.3.2.01.13 Alat Bantu 7 1.3.2.02 Alat Angkutan 1.3.2.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 1.3.2.02.02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 1.3.2.02.03 Alat Angkutan Apung Bermotor 10 1.3.2.02.04 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3 1.3.2.02.05 Alat Angkutan Bermotor Udara 20 1.3.2.03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 1.3.2.03.01 Alat Bengkel Bermesin 10 1.3.2.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1.3.2.03.03 Alat Ukur 5 1.3.2.04 Alat Pertanian 1.3.2.04.01 Alat Pengolahan 4 1.3.2.05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga 1.3.2.05.01 Alat Kantor 5 1.3.2.05.02 Alat Rumah Tangga 5 1.3.2.05.03 Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 1.3.2.06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 1.3.2.06.01 Alat Studio 5 1.3.2.06.02 Alat Komunikasi 5 1.3.2.06.03 Peralatan Pemancar 10 1.3.2.06.04 Peralatan Komunikasi Navigasi 10 1.3.2.07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan 1.3.2.07.01 Alat Kedokteran 5 1.3.2.07.02 Alat Kesehatan 5 1.3.2.08 Alat Laboratorium 1.3.2.08.01 Unit Alat Laboratorium 8 1.3.2.08.02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1.3.2.08.03 Alat Peraga Praktek Sekolah 10 Kodefikasi Barang Uraian Nama/Jenis Barang Masa Manfaat (Tahun) 1.3.2.08.04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15 1.3.2.08.05 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10 1.3.2.08.06 Radiation Application And None Destructive Testing Laboratory Lainnya 10 1.3.2.08.07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 1.3.2.08.08 Alat Laboratorium Hydrodinamica 15 1.3.2.08.09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instruksi 10 1.3.2.09 Alat Persenjataan 1.3.2.09.01 Senjata Api 10 1.3.2.09.02 Persenjataan Non Senjata Api 3 1.3.2.09.03 Senjata Sinar 5 1.3.2.09.04 Alat Khusus Kepolisian 5 1.3.2.10 Komputer 1.3.2.10.01 Komputer Unit 5 1.3.2.10.02 Peralatan Komputer 5 1.3.2.11 Alat Eksplorasi 1.3.2.11.01 Alat Eksplorasi Topografi 5 1.3.2.11.02 Alat Eksplorasi Geofisika 5 1.3.2.12 Alat Pengeboran 1.3.2.12.01 Alat Pengeboran Mesin 5 1.3.2.12.02 Alat Pengeboran Non Mesin 3 1.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian 1.3.2.13.01 Sumur 10 1.3.2.13.02 Produksi 10 1.3.2.13.03 Pengolahan Dan Pemurnian 10 1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi 1.3.2.14.01 Alat Bantu Eksplorasi 5 1.3.2.14.02 Alat Bantu Produksi 5 1.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja 1.3.2.15.01 Alat Deteksi 5 1.3.2.15.02 Alat Pelindung 5 1.3.2.15.03 Alat Sar 5 Kodefikasi Barang Uraian Nama/Jenis Barang Masa Manfaat (Tahun) 1.3.2.15.04 Alat Kerja Penerbangan 5 1.3.2.16 Alat Peraga 1.3.2.16.01 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 5 1.2.3.17 Peraltan Proses/Produksi 1.3.2.17.01 Unit Peralatan Proses/Produksi 5 1.3.2.18 Rambu-Rambu 1.3.2.18.01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5 1.3.2.18.02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 1.3.2.18.03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 5 1.3.2.19 Peralatan Olahraga 1.3.2.19.01 Peralatan Olahraga 5 1.3.3 Gedung Dan Bangunan 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 1.3.3.01.02 Banguan Gedung Tempat Tinggal 50 1.3.3.02 Monumen 1.3.3.02.01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 1.3.3.03 Bangunan Menara 40 1.3.3.03.01 Bangunan Menara Perambuan 40 1.3.3.04 Tugu Titik Kontrol/Prasasti 1.3.3.04.01 Tugu/Tanda Batas 50 1.3.4 Jalan, Jaringan Dan Irigasi 1.3.4.01 Jalan Dan Jembatan 1.3.4.01.01 Jalan 10 1.3.4.01.02 Jembatan 50 1.3.4.02 Bangunan Air 1.3.4.02.01 Bangunan Air Irigasi 50 1.3.4.02.02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 1.3.4.02.03 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Folder 50 1.3.4.02.04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam 50 1.3.4.02.05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 50 1.3.4.02.06 Bangunan Air Bersih/ Air Baku 40 1.3.4.02.07 Bangunan Air Kotor 40 Kodefikasi Barang Uraian Nama/Jenis Barang Masa Manfaat (Tahun) 1.3.4.03 Instalasi 1.3.4.03.01 Instalasi Air Bersih 30 1.3.4.03.02 Instalsi Air Kotor 30 1.3.4.03.03 Instalasi Pengolahan Sampah 10 1.3.4.03.04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1.3.4.03.05 Instalsi Pembangkit Listrik 40 1.3.4.03.06 Instalasi Gardu Listrik 40 1.3.4.03.07 Instalasi Pertahanan 30 1.3.4.03.08 Instalasi Gas 30 1.3.4.03.09 Instalasi Pengaman 20 1.3.4.03.10 Instalasi Lain 10 1.3.4.04 Jaringan 1.3.4.04.01 Jaringan Air Minum 30 1.3.4.04.02 Jaringan Listrik 40 1.3.4.04.03 Jaringan Telepon 20 1.3.4.04.04 Jaringan Gas 30 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 1.3.5.02.01 Barang Bercorak Kesenian/Olah raga 1.3.5.07.01 Aset Tetap Renovasi (Partisi) 5 1.3.5.07.02 Aset Tetap Renovasi (gedung dan bangunan) 50 Tabel: 3 Masa manfaat Aset Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, Aset Tetap Lainnya (koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman), Aset Rusak Berat, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut termasuk Aset Tetap Renovasi. Aset Tetap Renovasi merupakan bagian dari pada aset tetap lainnya, secara lengkap Klasifikasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut: Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap- Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. 1) Pengakuan Aset Tetap Renovasi: Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut: a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap- Renovasi. Apabila renovasi aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional; b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan. c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional. 2) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Renovasi: Penyusutan Aset tetap Renovasi dilakukan sesuai umur ekonomi mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjam/sewa. 3) Masa manfaat aset tetap Renovasi tercantum dalam tabel Perkiraan Masa Manfaat (tabel 3).
16. 9.Nilai Residu Nilai residu merupakan nilai ekonomis suatu aset pada saat aset tersebut sudah habis masa manfaatnya. Akan tetapi Pemerintah bukan merupakan Organisasi yang profit oriented, maka tidak mengakui atau tidak menggunakan nilai residu.
17. 10.Perhitungan beban penyusutan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan,Irigasi dan Instalasi yang diperoleh dari berdirinya entitas yang bersangkutan sampai dengan 31 Desember 2014 dihitung sejak tahun perolehan aset tersebut dan dihitung penuh pertahun.
18. 11.Perhitungan beban penyusutan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan,Irigasi dan Instalasi yang diperoleh pada Tahun 2015/Tahun berjalan dan seterusnya, dihitung dari bulan saat perolehan, dengan rumus : Bulan perolehan dihitung s.d Bulan Desember Tahun bersangkutan Beban Penyusutan = ------------------------------------ x Beban Penyusutan Pertahun Pertahun(12) Nilai Buku = Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan.
19. 12.Perhitungan beban penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan, Irigasi dan Instalasi pada Tahun berjalan 2015/Tahun berjalan dan seterusnya, dinilai apabila pekerjaan fisik tersebut telah mencapai persentase 100 %. Sedangkan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, meliputi dari Nilai Perencanaan, administrasi, Fisik Pekerjaan dan Pengawasan.
20. 13.Terhadap biaya pendukung aset diperuntukan lebih dari satu aset, maka nilai perolehannya dihitung secara proporsional dengan ilustrasi sebagai berikut : Diasumsikan Pemda pada tahun 2014 membangun 2 buah Gedung 1 dengan Nilai pokok/kontrak 1 buah Rp. 10.500.000,- Gedung 2 Nilai pokok/kontrak 1 buah Rp. 15.750.000,- Total Kontrak = Rp. 26.250.000,- dan biaya honor dan administrasi Rp. 1.000.000,- maka harga perolehan masing-masing bangunan tersebut dihitung dibawah ini : No Jenis Kegiatan Harga Pokok/Kontrak % Proporsi Biaya Harga Perolehan 1 Gedung 1 10.500.000,- 40 % 400.000,- 10.900.000,- 2 Gedung 2 15.750.000,- 60 % 600.000,- 16.350.000,- Total 26.250.000,- 100 % 1.000.000,- 27.250.000,- Keterangan : Gedung 1 Rp. 10.500.000,- Harga Pokok (menurut Kontrak) Gedung 2 Rp. 15.750.000,- Harga Pokok (menurut Kontrak) -------------------- Total Rp. 26.250.000,- Harga menurut kontrak 10.500.000 : 26.250.000 x 100 % = 0,40 = 40 % Persentase Proporsi Biaya Pendukung Gedung 1 15.750.000 : 26.250.000 x 100 % = 0,60 = 60 % Persentase Proporsi Biaya Pendukung Gedung 2 Rp. 1.000.000 x 40 % = Rp. 400.000 Biaya Adm dan honor Gedung 1 Rp. 1.000.000 x 60 % = Rp. 600.000 Biaya Adm dan honor Gedung 2 Nilai Perolehan masing-masing Gedung : Rp. 10.500.000 + Rp. 400.000 = Rp. 10.900.000,- Rp. 15.750.000 + Rp. 600.000 = Rp. 16.350.000,-
21. 14.Penghentian dan Pelepasan Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. D. PENYAJIAN Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemer intah Daerah. E. PENGUNGKAPAN Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
22. 1.Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
23. 2.Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) Penambahan; b) Pelepasan; c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; d) Mutasi aset tetap lainnya. 20X1 20X0 ASET ASET LANCAR xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Jumlah Aset Lancar xxx xxx INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx Investasi Permanen Lainnya xxx xxx Jumlah Investasi Permanen xxx xxx Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx ASET TETAP Tanah xxx xxx Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) Jumlah Aset Tetap xxx xxx DANA CADANGAN Dana Cadangan xxx xxx Jumlah Dana Cadangan xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Aset Lain-lain xxx xxx Jumlah Aset Lainnya xxx xxx JUMLAH ASET xxx xxx PEMERINTAH PROVINSIJAMBI NERACA NERACA ASET TETAP (Dalam Rupiah) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Uraian
24. 3.Informasi penyusutan, meliputi: a) Nilai penyusutan; b) Metode penyusutan yang digunakan; c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
25. 4.Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA A. UMUM Tujuan Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Ruang Lingkup
26. 1.Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
27. 2.Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD Provinsi Jambi, tidak termasuk perusahaan daerah. Definisi Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
28. 3.Klasifikasi Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Bangun Serah Guna Aset Tidak Berwujud Goodwill Lisensi dan Frenchise Hak Cipta Paten Aset Tidak Berwujud Lainnya Aset Lain-lain Aset Lain-Lain Tabel 1. Rincian Aset Lainnya. Yang termasuk dalam Aset Lain-lain antara lain : 1) Piutang jangka panjang berupa komitemen kontribusi dari perjanjian BOT yang jatuh tempo lebih dari setahun 2) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah 3) Aset yang secara fungsi dan keberadaannya dikuasai oleh pihak lain 4) Aset rusak berat 5) Survei Investigasi dan Desain (SID) 6) Hewan ternak yang digulirkan Kepada petani 7) Aset yang hilang dan belum ditetapkan pembebanannya oleh Majelis TPTGR 8) Nilai kerugian atas Jaminan Pelaksanaan dan Kekurangan Volume yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Tabel 2. Rincian Aset Lainnya Aset lain-lain. Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
a.Tagihan Jangka Panjang;
b.Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
c.Aset lain-lain (point 1), dan 2)). Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
a.Aset Tak Berwujud; dan
b.Aset lain-lain (point 3), dan 8)).. B. PENGAKUAN Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
1. 1.Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
a.Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
b.Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
1. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
a.Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan- sewa.
b.Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
c.Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
d.Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintahdaerahuntuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
1. 3.Aset Tidak Berwujud (ATB) Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
a.Goodwill Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
b.Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
c.Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
d.Software Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
e.Lisensi Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkanperjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
f.Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
g.Aset Tak Berwujud Lainnya Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
h.Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
a.Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b.Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
1. 4.Aset Lain-Lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal dan menunggu penetapan Pembebanan TPTGR). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Secara rinci jenis aset lain- lain dapat dilihat pada tabel 2 di atas. C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN
2. 1.Tagihan Jangka Panjang
a.Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
1. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga
a.Sewa Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b.Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
c.Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
d.Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
1. 3.Aset Tidak Berwujud Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
a.Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
a.Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b.Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c.Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
1. 4.Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. D. PENYUSUTAN dan AMORTISASI
2. 1.Jenis aset lainnya yang disusutkan adalah:
a.Aset Kemitraan dengan pihak ketiga
b.Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah
c.Aset tidak Berwujud
1. 2.Teknis Penyusutan dan Amortisasi:
a.Penyusutan untuk Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan jika aset kemitraan tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (dalam pengelolaan pemerintah provinsi), sudah ada nilai aset yang wajar dan andal.
b.Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah disusutkan sesuai dengan jenis dan karakteristik aset pada kelompok aset tetap yang dioperasikan oleh pemerintah.
c.Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
d.Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa Nilai Residu, amortisasi dilakukan setiap akhir periode. Masa manfaat aset tak berwujud 40 tahun kecuali software masa manfaatnya 5 tahun. E. PENYAJIAN Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah. NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) 20X1 20X0 ASET ASET TETAP Tanah xxx xxx Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) Jumlah Aset Tetap xxx xxx DANA CADANGAN Dana Cadangan xxx xxx Jumlah Dana Cadangan xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Aset Lain-Lain xxx xxx Jumlah Aset Lainnya xxx xxx JUMLAH ASET xxxx xxxx Uraian F. PENGUNGKAPAN Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a.besaran dan rincian aset lainnya;
b.kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c.kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
d.informasi lainnya yang penting. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…