DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
7.Desa adalah Desa di Provinsi Jambi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan Provinsi ke Desa dianggarkan pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan.
10.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKBK adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi kepada Desa.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
13.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
14.Program Jambi MANTAP adalah Terwujudnya Visi Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT, melalui memantapkan Tata kelola Pemerintahan, memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, serta Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia.
15.Penerima Bantuan adalah Desa di Provinsi Jambi.
16.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa.
(2)Tujuan pemberian BKBK adalah :
1. a.pemerataan pembangunan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
2. b.membantu meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi guna mengatasi kesenjangan fiskal dalam melaksanakan pembangunan;
3. c.membantu Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; dan
4. d.membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang tidak tersedia alokasi dananya.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Mekanisme pemberian BKBK dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan BKBK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas paling lambat diterima Tanggal 31 Maret Tahun sebelumnya;
b.Dinas melakukan verifikasi usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penerima BKBK; dan
c.penerima BKBK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PADA DESA

Pasal 4

(1)BKBK dianggarkan dalam APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota tahun berkenaan.
(2)Besaran BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota pada kelompok pendapatan transfer.

Pasal 5

Program/kegiatan pada BKBK yang digunakan untuk program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Desa lainnya.

Pasal 6

(1)Peruntukan BKBK terdiri dari :
1. a.bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa;
2. b.penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai adat di Desa;
3. c.insentif bagi petugas syara’, marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kuburan, guru ngaji, dan guru madrasah dinniyah takmiliyah Desa;
4. d.insentif bagi petugas administrasi dan keuangan BKBK di Desa;
5. e.biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk:
  1. 1.pembiayaan makan minum rapat Pemerintahan Desa dan BPD; dan
  2. 2.rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi Pemerintah Desa dan BPD.
6. f.pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Administrasi Pemerintahan Desa (Komputer PC dan Printer);
7. g.pembiayaan untuk Penegasan Batas Desa;
8. h.bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau;
9. i.pembiyaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin Ekstrem.
(2)Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
1. a.pembangunan jalan lingkungan/permukiman/gang;
2. b.pembangunan jerambah, jembatan dan jalan Desa;
3. c.pembangunan prasarana pendukung jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase);
4. d.peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin;
5. e.pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin; dan/atau
6. f.pembangunan sumber air bersih milik Desa (sumur galian/sumur bor).
(3)Pelaksanaan kegiatan BKBK harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB IV

PENYALURAN DANA

Pasal 7

(1)Penyaluran dana BKBK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota penerima.
(2)Penyaluran dana BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
1. a.tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
2. b.tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
(3)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota:
1. a.mencantumkan Dana BKBK dalam Penerimaan APBD Kabupaten/Kota;
2. b.melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan BKBK pada tahun berkenaan;
3. c.melampirkan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK); dan
4. d.menyampaikan laporan realisasi penyerapan, dan capaian output dana transfer Bantuan Keuangan pada Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan lengkap sebagaimana ketentuan yang berlaku.
(4)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output BKBK Tahap I.

Pasal 8

(1)Penyaluran dari RKUD Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana tersebut diterima di RKUD.
(2)Penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa; dan
2. b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana BKBK tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
(3)Format penyaluran BKBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Dana BKBK tidak disalurkan.

Pasal 10

Apabila terdapat sisa Dana BKBK, dikembalikan ke rekening Kas Daerah bersamaan dengan penyampaian laporan BKBK.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…