DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur mengenai kelas-kelas jabatan untuk ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/228/M.SM.04.00 /2020 tanggal 24 Februari 2020 telah memberikan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1439);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
8.Jabatan Administrator adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon III.
9.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon IV.
10.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangannya.
14.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
15.Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
16.Nilai jabatan adalah nilai komulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
17.Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
18.Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai dasar untuk menentukan peringkat jabatan yang ada sehingga dapat digunakan sebagai dasar pola karir dan pemberian kompensasi.

Pasal 3

(1)Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi;
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi, yang terdiri dari;
  1. 1.Jabatan Administrator;
  2. 2.Jabatan Pengawas; dan
  3. 3.Jabatan Pelaksana;
3. c.Jabatan Fungsional.
(3)Proses Evaluasi Jabatan menggunakan Informasi Faktor Jabatan yang terdiri dari :
1. a.Informasi Faktor Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Informasi Faktor Jabatan Administrasi, terdiri dari;
  1. 1.Informasi Faktor Jabatan Administrator;
  2. 2.Informasi Faktor Jabatan Pengawas; dan
  3. 3.Informasi Faktor Jabatan Pelaksana;
3. c.Informasi Faktor Jabatan Fungsional; dan
4. d.Informasi Faktor Jabatan lainnya.
(4)Informasi Faktor Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b angka 1 dan 2 terdiri dari :
1. a.ruang lingkup dan dampak program;
2. b.pengaturan organisasi;
3. c.wewenang penyeliaan dan manajerial;
4. d.hubungan personal, yang terdiri atas :
  1. 1.sifat hubungan; dan
  2. 2.tujuan hubungan;
5. e.kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
6. f.kondisi lain.
(5)Informasi Faktor Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dan huruf c dan d terdiri dari :
1. a.pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2. b.pengawasan penyelia;
3. c.pedoman;
4. d.kompleksitas;
5. e.ruang lingkup dan dampak;
6. f.hubungan personal;
7. g.tujuan hubungan;
8. h.persyaratan fisik; dan
9. i.lingkungan pekerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Kelas Jabatan dan Persediaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi :

a.daftar nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Persediaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 1266 Jabatan dengan daftar rincian Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.daftar nama Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 9948 Jabatan dengan daftar rincian Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c.daftar nama Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Faktor Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 1266 Jabatan dengan daftar rincian Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
d.daftar nama Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Faktor Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 9948 Jabatan dengan daftar rincian Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi memiliki Kelas Jabatan 14 sampai dengan Kelas Jabatan16 .
(2)Kelas Jabatan untuk Jabatan Administrator memiliki Kelas Jabatan 10 sampai dengan Kelas Jabatan 12.
(3)Kelas Jabatan untuk Jabatan Pengawas memiliki Kelas Jabatan 8 sampai dengan Kelas Jabatan 9.
(4)Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana memiliki Kelas Jabatan 1 sampai dengan Kelas Jabatan 7.
(5)Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional memiliki Kelas Jabatan 5 sampai dengan Kelas Jabatan 13.

Pasal 6

(1)Penempatan dalam Jabatan Pelaksana ASN harus memenuhi syarat jabatan, pangkat, pendidikan, dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang- undangan;
(2)Penempatan dalam Jabatan Pelaksana ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur;

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2021 GUBERNUR JAMBI, ttd H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…