DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Mekanisme pemberanian bantuan keuangan, Penganggaran dan peruntukan bantuan keuangan bersifat khusus, Penyaluran dana, Laporan, Monitoring dan evaluasi, Tim koordinasi, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus provinsi ke kabupaten/kota untuk kecamatan dan kelurahan diperlukan pengaturan tentang tata cara pemberian bantuan keuangan bersifat khusus program pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan Dalam Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA UNTUK KELURAHAN DAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
7.Kecamatan/Kelurahan adalah Kecamatan/Kelurahan di Provinsi Jambi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bantuan Keuangan Besifat Khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat Biro Pem dan Otda adalah Biro Pem dan Otda Setda Provinsi Jambi.
12.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
13.Penerima Bantuan adalah Kecamatan/Kelurahan di Provinsi Jambi.
14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Program Jambi MANTAP adalah Program Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kecamatan/Kelurahan sesuai dengan program Jambi MANTAP.
(2)Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah :
1. a.pemerataan pembangunan Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
2. b.membantu meningkatkan kemampuan keuangan Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi guna mengatasi kesenjangan fiskal dalam melaksanakan pembangunan;
3. c.membantu Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dan inflasi; dan
4. d.membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang tidak tersedia alokasi dananya.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kecamatan dan kelurahan penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi;
b.Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi memverifikasi usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus; dan
c.Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 4

(1)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota tahun berkenaan.
(2)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh perundang-undangan kecuali ditentukan lain.
(3)Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota pada kelompok pendapatan transfer.

Pasal 5

Program/Kegiatan pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus digunakan untuk :

a.program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD; dan/atau
b.program/kegiatan yang telah didanai oleh APBN/APBD dan sumber pendapatan Kelurahan/Kecamatan lainnya dengan output/sasaran yang berbeda.

Pasal 6

(1)Peruntukan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kelurahan terdiri dari :
1. a.bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Kelurahan;
2. b.penguatan lembaga adat digunakan untuk bantuan operasional untuk pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat di Kelurahan;
3. c.penguatan petugas syara’, marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kuburan, guru ngaji dan guru madrasah dinniyah takmiliyah Kelurahan;
4. d.insentif bagi petugas administrasi dan keuangan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Program Dumisake di Kelurahan.
5. e.biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan digunakan untuk :
  1. 1.pembiayaan makan minum rapat Pemerintahan Kelurahan dan LPM; dan
  2. 2.rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi Pemerintahan Kelurahan dan LPM.
6. f.pengadaan Peralatan dan Mesin Penunjang Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Komputer PC dan Printer) bagi kelurahan yang belum melaksanakan pengadaan;
7. g.pembiayaan untuk Penegasan Batas Kelurahan/Kecamatan;
8. h.bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum di biayai oleh APBN dan APBD Kabupaten/Kota;
9. i.kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN);
10. j.Pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Miskin ekstrim minimal 10% (sepuluh persen) dan pekerja rentan minimal 5% (lima persen);
11. k.bantuan operasional untuk Kegiatan PKK Kelurahan; dan
12. l.penanggulangan inflasi.
(2)Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
1. a.peningkatan sanitasi pemukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin;
2. b.pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin; dan
3. c.kendaraan Roda 3 (tiga) untuk operasional pengangkutan sampah.

Pasal 7

Peruntukan Bantuan khusus Kecamatan terdiri dari:

a.koordinasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan dan pembangunan yang ada di Kecamatan yang berasal dari Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
b.pemantauan, sosialisasi, pelaporan dan evaluasi program DUMISAKE;
c.Rapat Koordinasi, sosialisasi, penanggulangan inflasi dan kemiskinan ekstrim; dan
d.pengadaan alat komunikasi Handy Talkie (HT).

BAB IV

PENYALURAN DANA

Pasal 8

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota penerima.
(2)Penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu :
1. a.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kelurahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap 1 (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tahap 2 (dua) sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah menyampaikan pelaporan realisasi penyerapan tahap 1 (satu); dan
2. b.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kecamatan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
(3)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota:
1. a.mencantumkan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam Penerimaan APBD Kabupaten/Kota;
2. b.melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada tahun berkenaan; dan
3. c.melampirkan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK);

Pasal 9

Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak disalurkan.

Pasal 10

(1)SiLPA Bantuan Keuangan Bersifat Khusus digunakan untuk mendanai kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada tahun anggaran berikutnya sesuai peruntukannya.
(2)SiLPA Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi akan diperhitungkan menjadi pengurangan besaran transfer Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tahap I tahun 2023.
(3)Apabila alokasi anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus masih terdapat SiLPA sampai dengan berakhirnya Program Jambi MANTAP, harus dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…