DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu penambahan pengaturan tentang pengawasan sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8321);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
16.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 50); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 50) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Provinsi Jambi.
5.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
8.Perangkat Daerah Pemungut, yang selanjutnya disingkat PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut, yang selanjutnya disingkat UPTD Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada PD Provinsi Jambi yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
10.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15.Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakn oleh sektor swasta.
16.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi terutang.
18.Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
19.Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Provinsi yang dapat dijadikan objek retribusi.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terhutang retribusi terhutang atau tidak seharusnya terutang.
22.Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi Daerah penentuan besarnya Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
23.Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan penyampaian SPTRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
24.Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
25.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah.
26.Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STS-RD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a.Dihapus;dan
b.Retribusi pelayanan pendidikan.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Ketentuan pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah merupakan tugas dan tanggungjawab kepala PD Pemungut menurut peraturan perundangan-undangan dalam hal :
1. a.melakukan inventarisasi, menghitung potensi/obyek dan target pendapatan Retribusi;
2. b.mengusulkan bendahara penerima dan/atau bendahara penerima pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
3. c.melaksanakan pengelolaan, pemungutan dan penagihan Retribusi;
4. d.melaksanakan koordinasi dan evaluasi dalam melakukan Pemungutan Retribusi Daerah secara periodik; dan
5. e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.
(2)Badan selaku koordinator Pemungutan Retribusi bertugas untuk :
1. a.fasilitasi penetapan target penerimaan terhadap PD pengelola/Pemungut Retribusi Daerah;
2. b.evaluasi/kajian pelaksanaan pengelolaan dan Pemungutan Retribusi bersama dengan PD Pemungut;
3. c.melakukan pengawasan, penindakan pelaksanaan pengelolaan dan Pemungutan Retribusi;
4. d.melakukan promosi terhadap objek Retribusi Daerah; dan
5. e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
  1. 4.Ketentuan ayat (7) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas dengan melihat jenis dan obyek Retribusi.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pembayaran Retribusi dan/atau tempat yang telah disediakan.
(3)Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar kepada bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu pada SKPD dan/atau UPTD pemungut.
(5)Bendahara peneriman dan/atau bendahara penerima pembantu pada SKPD dan/atau UPTD pemungut membuat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan Retribusi ke Kas Daerah pada Bank Jambi.
(6)Bendahara penerima paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetor hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah pada Bank Jambi sedangkan bendahara penerima pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah pada Bank Jambi.
(7)Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formulir surat tanda bukti setoran yang dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk :
1. a.lembar ke 1 dan 2 : Bendahara Penerima;
2. b.lembar ke 3 : Kasda (Kas Daerah);
3. c.lembar ke 4 : Bidang Akutansi Badan;
4. d.lembar ke 5 : Bank Persepsi/Bank Jambi;
5. e.lembar ke 6 : Bidang Retribusi Badan;
(8)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.
(9)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila kondisi geografis sulit dijangkau melalui komunikasi/transportasi sehingga melebihi batas waktu, penyetorannya dapat dilakukan pada hari berikutnya.
(10)Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(11)Setiap SKPD pemungut wajib menatausahakan setiap penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Bagan alir tata cara pendaftaran dan pendataan tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5.Ketentuan huruf Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

PD Pemungut membuat laporan penetapan, realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut :

a.pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi SKRD/SKRDT, SKRDKBT dan STRD, menjadi bahan laporan PD Pemungut untuk disampaikan ke Badan;
b.bendahara penerima pembantu pada UPTD Pemungut yang melakukan pungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola, kepada kepala PD dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan;
c.bendahara penerima pada PD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan perjenis Retribusi yang dikelola kepada Gubernur melalui Badan;
d.Kepala Badan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur;
e.laporan realisasi Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan ke Bidang Akutansi dan Bidang Retribusi Badan; dan
f.Format laporan penerimaan Retribusi tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi setelah mendapat saran dan pertimbangan dari kepala PD pemungut.
(2)Pemberian pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 15 % (lima belas persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.
(3)Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial atau bencana alam serta akibat lain diluar kemampuan/kekuasaan Wajib Retribusi.

7.Ketentuan Pasal 19 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan SKRD/SKRDT dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam Pemungutan Retribusi.
(2)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kelalaian Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(3)Permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminsitrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
(4)Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
(5)Dihapus
(6)Permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak menunda pembayaran Retribusi.
(7)Formulir pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8.Ketentuan Pasal 20 ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Gubernur melalui Kepala PD yang ditunjuk.
(2)Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
(4)Gubernur memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
(5)Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(6)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Gubernur.
(2)Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alam Wajib Retribusi;
2. b.Masa Retribusi;
3. c.jumlah pengembalian;
4. d.bentuk pengembalian; dan
5. e.bukti pembayaran Retribusi.
(3)Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(4)Dihapus.
(5)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(6)Sejak diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus diberikan dengan menerbitkan surat perintah membayar.
(7)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran APBD Provinsi.

17.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Badan selaku koordinator melakukan pembinaan sacara umum terhadap PD Pemungut dalam penyelanggaran pemungutan, meliputi koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi dan penetapan target.
(2)Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas dan Kepala PD masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(3)Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh PD Pemungut, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi.
(4)Dalam rangka pengawasan penggunaan karcis sebagai alat pembayaran Retribusi, Badan mencetak karcis/kupon dan bill dan alat pembayaran elektronik lainnya yang sah.
(5)Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan PD Pemungut dengan melampirkan surat permohonan.
(6)Karcis/kupon dan bill harus diperporasi dengan penomoran dan tahun.
(7)Bonggol karcis dilaporkan dan diserahkan kembali ke Badan.
(8)Pengambilan karcis/kupon dan bill serta pengembalian bonggol karcis dituangkan dalam berita acara antara PD Pemungut/pengelola Retribusi dengan Badan.
(9)Dalam rangka objek Retribusi yang belum melunasi Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan penyegelan.
(10)Penyegelan sebagaimana dimasud pada ayat (9) dapat ditandai berupa pita pengamanan dan/atau stiker. Pasal II

1.Segala Penyebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi harus dimaknai Badan.
2.Segala penyebutan SKPD dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah harus dimaknai PD.
3.Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2021 GUBERNUR JAMBI, ttd H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…