DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. Diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Unsur Pola Karier, Pola Karier Dalam Jabatan, Pengembangan Karier, Penilaian dan Pengembangan Kompetensi, Mekanisme Pelaksanaan Rencana Suksesi, Penetapan Karier, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; GUBERNURJAMBI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURJAMB! NOMOR J c9 TAHUN2023 TENTANG POLAKARIERPEGAWAINEGERI SIPIL GUBERNUR JAMBI Mengingat Menimbang •

5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526); .. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jam bi.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jam.bi.
6.Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan, kompetensi serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
7.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional.
9.Talent Pool adalah ketersediaan profil potensi dan kompetensi serta kinerja pegawai yang rnernenuhi persyaratan jabatan secara berkelanjutan untuk meniti karier sebagai PNS.
10.Rencana Suksesi adalah proses penyiapan PNS yang diproyeksikan untuk jabatan tertentu berdasarkan Manajernen talenta yang berisi daftar PNS yang memiliki Kompetensi sesuai klasifi.kasi Jabatan, rnemenuhi kewajiban pengembangan kompetensi, dan merniliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
12.Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN

13.Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TIM Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
14.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
15.Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
16.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 1 7. Promosi adalah bentuk apresiasi terhadap pegawai dengan pemberian kenaikan Jabatan yang lebih tinggi dalam bentuk pola karier vertikal atau diagonal.
18.Demosi adalah tindakan penurunan jabatan dengan pangkat tetap, pembebasan dari jabatan, atau penurunan pangkat dalam rangka pembinaan pegawai.
19.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
20.Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21.Jabatan Pengawasan adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
22.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24.Alur Pengembangan Karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
25.Pola Karier Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antara kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau JPT.
26.Pola Karier Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau JPT.
27.Pola Karier Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional atau JPT.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANGUBERNUR TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 3

( 1) Pola Karier PNS terdiri atas :

a.pola karier instansi; dan
b.pola karier nasional

BAB II

JENlS DANUNSUR POLAKARIER

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini rneliputi :

a.jenis dan unsur pola karier;
b.pola karier dalarn jabatan;
c.pengembangan karier;
d.penilaian dan pengembangan kompetensi;
e.mekanisme pelaksanaan rencana suksesi;
f.penetapan karier; dan
g.pernantauan dan evaluasi.
1. 28.Tim Penilaian Kornpetensi adalah tirn di dalam Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang ditugaskan untuk rnenguji kernampuan secara spesifik dari setiap sikap, pengetahuan, keterarnpilan dan/ a tau keahlian serta penerapannya secara efektif dalarn pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratan.
2. 29.Pengernbangan Karier adalah suatu upaya pernenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat rnengernbangkan potensinya seoptimal rnungkin rnencapai karier setinggi-tingginya di dalarn organisasi.
3. 30.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang rnernpunyai kewenangan rnenetapkan pengangkatan, pernindahan, dan pernberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pernbinaan manajernen Aparatur Sipil Negara di instansi pernerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 31.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang rnernpunyai kewenangan rnelaksanakan proses pengangkatan, pernindahan, dan pernberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. 32.Sistem Informasi ASN yang selanjutnya disingkat SIASN adalah sistern inforrnasi berbasis teknologi inforrnasi yang rnengolah data dan informasi jabatan dan rencana suksesi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jarnbi rnenjadi bentuk yang bermanfaat untuk kepentingan kedinasan sesuai kebutuhan.
6. 33.Sekolah Kader adalah sistern pengernbangan kornpetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator rnelalui jalur percepatan peningkatan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan.
(2)Usia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf c berkaitan dengan pendidikan formal dan masal kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
(3)Masa kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf d diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalarn suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya, kecuali usia pengangkatan jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.
(4)Pangkat/golongan ruang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/ atau pendidikan formal yang dirniliki.
(5)Tingkat jabatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan jenjang jabatan yang terendah sarnpai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.

Pasal 5

(1)Dalarn rnenyusun pola karier sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 dilakukan dengan mernperhatikan unsur- unsur pola karier.
(2)Unsur-unsur pola karier sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pendidikan formal;
2. b.pendidikan dan pelatihan jabatan;
3. c.usia;
4. d.masa kerja;
5. e.pangkat/ golongan ruang;
6. f.tingkat jabatan;
7. g.pengalarnan jabatan;
8. h.penilaian prestasi kerja; dan
  1. 1.kompetensi jabatan.

Pasal 4

(1)Gubemur dalarn rnenetapkan pola karier instansi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) rnernperhatikan jalur karier yang berkesinarnbungan.
(2)Jalur karier sebagarnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi.
(2)Pola karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Pola karier nasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Menteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

(1)Jabatan yang diduduki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas :
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi;
3. c.Jabatan Fungsional.
(2)Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Provinsi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :
1. a.JPT Madya setara dengan eselon I. b yaitu Sekretaris Daerah
2. b.JPT Pratama setara dengan eselon II.a, meliputi :
  1. 1.Asisten Sekretaris Daerah;
  2. 2.Direktur Rumah Sa.kitUmum Daerah Kelas A;
  3. 3.Kepala Badan/Dinas;
  4. 4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. 5.Inspektur;
  6. 6.Sekretaris DPRD;dan
  7. 7.Staf Ahli Gubernur.
3. c.JPT Pratama setara dengan eselon 11.b, meliputi: Kepala Biro.
(3)Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :
1. a.Jabatan Administrator terdiri atas:
  1. 1.Jabatan Administrator setara dengan eselon III.a, meliputi: a) Sekretaris Badan / Dinas / Inspektorat / Satuan Polisi Pamong Praja; b) Kepala Bidang/Bagian; c) Kepala Badan Penghubung Daerah; d) Inspektur Pembantu; e) Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B; f) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C; g) Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A; dan h) Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B. BABIII POLAKARIERDALAMJABATAN
(6)Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terkait korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
(7)Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
(8)Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i ditetapkan untuk setiap jabatan.

Pasal 8

(1)Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional dengan alur pengembangan karier melalui pola perpindahan jabatan dengan :
1. a.Pola karier vertikal;
2. b.Pola karier horizontal; atau
3. c.Pola karier diagonal.
  1. 2.Jabatan Administrator setara dengan eselon III.b, meliputi: a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/ Dinas Kelas A; b) Kepala Cabang Dinas Kelas A; c) Direktur Rumah Sa.kit Umum Daerah Kelas D; d) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C; dan e) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B.
4. b.Jabatan Pengawas terdiri atas :
  1. 1.Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV.a, meliputi: a) Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi; b) Kepala Cabang Dinas Kelas B; dan c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Kelas B.
  2. 2.J abatan Pengawas setara dengan eselon IV.b meliputi: a) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Kelas B; b) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan kelas B; dan c) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.
5. c.Jabatan Pelaksana
(4)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.Jabatan Fungsional kategori keahlian dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah meliputi;
  1. 1.Ahli Utama;
  2. 2.Ahli Madya;
  3. 3.Ahli Muda; dan
  4. 4.Ahli Pertama.
2. b.Jabatan Fungsional kategori keterampilan dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah meliputi;
  1. 1.Penyelia;
  2. 2.Mahir;
  3. 3.Terampil; dan
  4. 4.Pemula.
(5)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagai berikut:
1. a.memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. b.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. c.memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
4. d.sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun; Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 9

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Madya sebagai berikut:
1. a.memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana a tau diploma IV;
2. b.memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
3. c.memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. d.sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. f.usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
7. g.sehat jasmani dan rohani.
(2)Pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.formasi jabatan;
2. b.jenjang pangkat dalam jabatan;
3. c.tingkat dan kualifikasi pendidikan;
4. d.pendidikan dan pelatihan jabatan;
5. e.pengalaman jabatan;
6. f.kompetensi; dan
7. g.penilaian prestasi kerja.
(3)Alur Pengembangan Karier dan pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagai berikut :
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
3. c.memilikiintegritas dan moralitas yang baik;
4. d.memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
5. e.setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh TIM Penilai Kinerja PNS di instansinya; dan
7. g.sehat jasmani dan rohani.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.
(3)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas se bagai berikut :
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
3. c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. d.memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
5. e.setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetnsi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNSdi instansinya; dan
7. g.sehat jasmani dan rohani.
(4)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
3. e.memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
4. f.usia paling tinggi 56 (limapuluh enam) tahun; dan
5. g.sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai berikut :

a.berstatus PNS;
b.memilikiintegritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…