DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2024

Nomor: 18
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Subyek fasilitasi, Jenis fasilitasi, Tahapan fasilitasi, Kerta jasa fasilitasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, Ketentuan penutup,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota di Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota di luar Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi lain.
5.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jambi .
7.Lembaga Pemerintahan Non Kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
8.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jambi.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah profesi selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
13.Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14.Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15.Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
16.Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar cpns, orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pelatihan bagi pimpinan daerah, pelatihan pimpinan perangkat daerah dan sertifikasi kompetensi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
17.Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan perangkat lainnya.
18.Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja.
19.Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
20.Pelatihan Struktural Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
21.Pelatihan Dasar CPNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
22.Pelatihan Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan bagi perangkat daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan tertib administrasi di Provinsi Jambi;dan
b.mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.subyek Fasilitasi;
b.jenis Fasilitasi;
c.tahapan Fasilitasi;
d.kerjasama Fasilitasi;
e.pembiayaan;
f.monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
g.pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

SUBYEK FASILITASI

Pasal 5

(1)Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
(3)Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia diberikan kepada:
1. a.ASN; dan
2. b.Non ASN.
(4)Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
1. a.anggota DPRD;
2. b.Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
3. c.BUMN/BUMD;
4. d.Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan;
5. e.Tenaga Kesehatan; dan
6. f.sumber daya manusia lainnya.
(5)Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendasarkan permohonan dari pimpinan, instansi dan lembaga.

BAB III

JENIS FASILITASI

Pasal 6

(1)Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.pelatihan Teknis:
2. b.pelatihan Fungsional:
3. c.pelatihan Kepemimpinan;
4. d.pelatihan Prajabatan CPNS;
5. e.pelatihan Dasar CPNS;
6. f.pelatihan Pimpinan Daerah;
7. g.orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD;
8. h.orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
9. i.pengembangan kompetensi lainya.
(2)Fasilitasi jenis pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

TAHAPAN FASILITASI

Pasal 7

(1)Tahapan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) antara lain:
1. a.usulan proposal dari instansi pengirim;
2. b.pelaksanaan evaluasi pra penyelenggaraan diklat;
3. c.penerbitan rekomendasi/persetujuan;
4. d.penerbitan perjanjian kerjasama;
5. e.pelaksanaan diklat; dan
6. f.pelaporan hasil pelaksanaan diklat.
(2)Tahapan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) antara lain:
1. a.usulan uji kompetensi dari instansi pengirim;
2. b.sosialisasi pra uji kompetensi;
3. c.pelaksanaan uji kompetensi;
4. d.sidang assesor;
5. e.sidang pleno; dan
6. f.penerbitan sertifikat oleh pejabat yang berwenang.
(3)Tahapan fasilitasi jenis pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA FASILITASI

Pasal 8

(1)Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kerja sama teknis.
(2)Kerja sama teknis fasilitasi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan instansi/lembaga pengirim dan/atau instansi/lembaga terkait.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan tertulis dari instansi pengusul;
2. b.penyusunan naskah perjanjian;
3. c.penandatanganan naskah perjanjian oleh para pihak; dan
4. d.pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia.
(4)Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c, dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan instansi/lembaga pengirim dan/atau instansi/lembaga terkait.
(5)Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.para pihak;
2. b.hak dan kewajiban;
3. c.adendum;
4. d.jangka waktu;
5. e.pembiayaan;
6. f.keadaan memaksa (force majeur); dan
7. g.penyelesaian perselisihan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

BPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan.

Pasal 10

Kepala BPSDM melaporkan pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia kepada Gubernur secara periodik setiap 12 (dua belas) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…