DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2016, meliputi: Alokasi Dana Bagi Hasil; Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Penggunaan, Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran dan Pelaporan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau; Monitoring Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL

Pasal 2

Alokasi DBH CHT ditetapkan sebagai berikut :

a.30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Jambi;
b.40 % ( empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
c.30 % ( tiga puluh persen) untuk Kabupaten /Kota Non Penghasil. 4

Pasal 3

(1)Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf b adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh sebagai daerah produksi tembakau.
(2)Kabupaten/ Kota non penghasil sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah
1. a.Kota Jambi;
2. b.Kabupaten Sarolangun
3. c.Kabupaten Bungo;
4. d.Kabupaten Tebo;
5. e.Kabupaten Batanghari;
6. f.Kabupaten Muaro Jambi;
7. g.Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
8. h.Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(3)Besarnya alokasi DBH CHT Kabupaten/Kota penghasil ditentukan oleh variabel luas kebun, produksi tembakau dan jumlah petani tembakau.
(4)Besarnya alokasi DBH CHT Kabupaten/Kota non penghasil dibagi rata dan atau ditentukan dengan variabel : jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, jumlah tenaga kerja dan jumlah pengangguran.

Pasal 4

Besarnya alokasi dana bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 5

(1)DBH CHT akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah penerima DBH CHT.
(2)Penyaluran DBH CHT dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
1. a.tahap I pada bulan April;
2. b.tahap II pada bulan Agustus; dan
3. c.tahap III bulan Nopember.
(3)Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
1. a.penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi;
2. b.penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan 5
3. c.penyaluran tahap III didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

BAB IV

PENGGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 6

(1)DBH CHT dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
(2)Besaran Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 digunakan untuk kegiatan :
1. a.peningkatan kualitas bahan baku tembakau bagi daerah penghasil; dan/atau
2. b.pembinaan lingkungan sosial bagi kabupaten/kota non penghasil.
(2)Pemerintah Daerah Penerima DBH CHT bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karateristik daerah masing-masing.

Pasal 8

Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT disusun bersama dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing penerima DBH CHT.

Pasal 9

Bupati/Walikota menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.

Pasal 10

Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran konsolidasi Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 6

Pasal 11

Kabupaten/Kota Penghasil dan Non Penghasil yang realisasi penyerapan dananya kurang dari 60%, naka alokasi DBH CHT tahun berikutnya akan dialihkan kepada Kabupaten /Kota Penghasil dan Non Penghasil yang realisasi penyerapan dananya di atas 60 % dengan mempertimbangkan variabel pada pasal 3 ayat (3) dan (4).

BAB V

MONITORING EVALUASI

Pasal 12

(1)Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dana evaluasi dilaksanakan untuk :
1. a.mengetahui kemajuan dan perkembangan pencapaian program;
2. b.menilai kesesuaian pelaksanaan program dan kebijakan;
3. c.tujuan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
4. d.mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
(3)Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan oleh tim Koordinasi dan Pembinaan penggunaan DBH CHT yang bertempat pada Kantor Bappeda Provinsi Jambi dan untuk Kabupaten penghasil dan non penghasil tembakau bertempat pada Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten/Kota.
(4)Tim Koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…