DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Provinsi Jambi Tahun 2017-2019, meliputi Sistematika; Pendanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Laporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi di Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI PROVINSI JAMBI TAHUN 2017- 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan di tingkat nasional untuk periode lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program serta kerangka ekonomi makro.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
7.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kurun waktu lima tahun.
8.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi untuk periode lima tahun.

Pasal 2

RAD PG disusun dengan maksud sebagai rencana program/kegiatan pembangunan lima tahunan dalam melaksanakan percepatan penurunan angka kemiskinan dan kelaparan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi, sebagai bahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Jambi.

Pasal 3

RAD PG disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, swasta dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

RAD PG Provinsi Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.BAB
b.BAB
c.BAB
d.BAB
e.BAB I II III IV V PENDAHULUAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PANGAN DAN GIZI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 5

(1)Kepala PD melaksanakan RAD-PG sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
(2)Pelaksanaan dan pemantauan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
(3)Pelaksanaan RAD-PG pada masing-masing PD diatur lebih lanjut oleh kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan RAD-PG Provinsi Jambi bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG Provinsi Jambi dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.memantau/ observasi kegiatan di lapangan; dan
2. b.dengar pendapat/ rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Hasil dari Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan RAD-PG Provinsi Jambi untuk tahun selanjutnya.

BAB V

LAPORAN

Pasal 8

PD melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-PG Provinsi Jambi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Jambi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

RAD-PG Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 – 2 – 2018 GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI Diundangkan di Jambi pada tanggal 23 – 2 – 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…