DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Konfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pelaksanaan KSWP yaitu : a. menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah; dan b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1446);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Layanan Pajak Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); 2. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah yang Menangani Perizinan dan Nonperizinan, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang Menangani Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Jambi.
6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak.
7.Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP.
8.Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah.
9.Perpajakan adalah pajak pusat dan pajak daerah.
10.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12.Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan konsultasi Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2K adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
13.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14.Keterangan Status wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak dan Bakeuda dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan.
15.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16.Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
17.Konfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
18.Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KSWP yaitu :

a.menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah; dan
b.untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KSWP

Pasal 4

(1)KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka memberikan Layanan Publik Tertentu.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sistem informasi pada Perangkat Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak dan Bakeuda; atau
2. b.aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bakeuda.

Pasal 5

(1)KSWP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Bakeuda untuk mendapatkan konfirmasi status valid atau tidak valid.
(2)KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bakeuda atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Bakeuda;
2. b.telah menyampaikan SPT pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. c.telah menyelesaikan kewajiban atas Pajak.
(3)Dalam hal Wajib Pajak memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah dapat diberikan.
(4)Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan KSWP yang memuat status tidak valid.

Pasal 6

(1)Dalam hal KSWP oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Konfirmasi Status Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP dan Bakeuda.
(2)Wajib Pajak yang menerima KSWP yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSWP ke KPP atau KP2KP dan Bakeuda dengan melampirkan KSWP yang memuat status tidak valid.

BAB III

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

(1)Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Selain melakukan KSWP, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah pemohon Layanan Publik Tertentu.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon menunjukkan dokumen sebagai berikut:
1. a.bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir;
2. b.bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
3. c.KSWP valid sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
(2)Dalam hal Perangkat Daerah mendapat pelimpahan Layanan Publik Tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian Layanan Publik Tertentu dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jambi ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 Februari 2021 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG MEMERLUKAN KSWP

1.Izin Pemakaian Bahu Jalan Pemasangan Papan Reklame, Neon Box yang Terkena Jalan Provinsi;
2.Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Provinsi;
3.Izin Galian untuk Penempatan Kabel Serat Optik dan Pipa;
4.Izin Jalan Khusus Lintas Kabupaten;
5.Izin Jalan Bebas Hambatan Lintas Kab/Kota;
6.Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
7.Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
8.Izin Pengambilan Air Permukaan;
9.Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
10.Izin Usaha Simpan Pinjam;
11.Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
12.Izin Usaha Tanaman Pangan;
13.Izin Usaha Hortikultura;
14.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;
15.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak;
16.Izin Usaha Peternakan;
17.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
18.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
19.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan;
20.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
21.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;
22.Izin Usaha Distributor Obat Hewan;
23.Izin Usaha Perkebunan (IUP);
24.Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan;
25.Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak Potong Antar Provinsi dan Pulau;
26.Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau;
27.Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran DOC/DOD/Puyuh Antar Provinsi/Pulau;
28.Rekomendasi Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;
29.Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Negeri yang Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Ketahanan Pangan (JMKP);
30.Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Negeri yang Tidak Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Keamanan Pangan (Non Sertifikat JMKP);
31.Sertifikat Prima;
32.Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
33.Sertifikat Usaha;
34.Izin Operasional Pramuwisata;
35.Izin Membawa Benda Museum Keluar Daerah Provinsi;
36.Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk Dipatenkan;
37.Rekomendasi Pengisian Kesenian dalam Rangka Kerja Sama Luar Negeri;
38.Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel;
39.Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi;
40.Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
41.Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
42.Izin Mendirikan Rumah Sakit Type B;
43.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
44.Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya;
45.Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
46.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
47.Izin Operasi;
48.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
49.Sertifikat Laik Operasi (SLO);
50.Surat Izin Pengambilan Air Tanah;
51.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan (IUP Operasi Produksi untuk Penjualan);
52.IUP/IUPK Eksplorasi yang Tidak Menemukan Potensi Sumber daya Mineral atau Batubara dalam Kegiatan Eksplorasi;
53.IUP/IUPK Eksplorasi yang Telah Mendapatkan Persetujuan Studi Kelayakan;
54.Penerbitan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Komisaris Badan Usaha;
55.Penerbitan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris yang Diterbitkan Oleh Gubernur untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
56.Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
57.Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan);
58.Penerbitan, dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian (IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian);
59.Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi);
60.Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi);
61.Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK Eksplorasi);
62.Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi);
63.Persetujuan Program Kemitraan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
64.Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
65.Penerbitan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah;
66.Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
67.Izin Lokasi Perairan;
68.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
69.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
70.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
71.Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
72.Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
73.Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
74.Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 5 Gt sampai dengan 30 Gt;
75.Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 5 Gt sampai dengan 30 Gt;
76.Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil;
77.Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 Gt sampai dengan 30 Gt;
78.Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi;
79.Rekomendasi Izin Usaha Industri;
80.Izin Tanki Tanam;
81.Izin Usaha Industri;
82.Izin Perluasan;
83.Izin Perluasan Kawasan Industri;
84.Rekomendasi Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
85.Izin Penimbunan Tanki Tanam;
86.Angka Pengenal Importir(API);
87.Rekomendasi Perdagangan Bahan Berbahaya;
88.Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Siup-Mb Bagi Distributor;
89.Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya;
90.Izin Lingkungan;
91.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
92.Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Jasa Usaha;
93.Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasilan;
94.Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3;
95.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3;
96.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengelolaan Limbah B3;
97.Izin Pembuangan Air Limbah;
98.IzinEmisi;
99.Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota;
100.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura);
101.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery);
102.Izin Pengada dan Pengedar Benih dan /atau Bibit Terdaftar;
103.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
104.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
105.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
106.Izin Usaha Industri Primer Hutan Kayu (IUIPHHK);
107.Izin Usaha Industri Primer Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
108.Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal APL yang Telah Dibebani Izin Peruntukan;
109.IPK dan HPK yang Telah Dikonservasi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan;
110.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Hak;
111.Izin Pengumpul Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Hak;
112.Persetujuan Pembuatan Koridor;
113.Persetujuan Penggunaan Koridor;
114.Rekomendasi dalam Rangka Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
115.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK- HTI) pada Hutan Produksi;
116.Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan;
117.Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
118.Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
119.Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
120.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
121.Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
122.Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
123.Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Provinsi dan/atau Antar Negara;
124.Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang;
125.Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
126.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
127.Pengoperasian Angkutan Barang Khusus;
128.Izin Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau;
129.Izin Operasional Angkutan Orang;
130.Izin Operasional Pelabuhan Penyebrangan;
131.Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
132.Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
133.Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan;
134.Sertifikat Uji Tipe (SUT);
135.Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
136.Sertifikat Bengkel BBG;
137.Sertifikat Instalasi Rancang Bangun pada Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;
138.Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
139.Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi dan/atau Antar Negara;
140.Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
141.Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek;
142.Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
143.Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan (Pelayaran Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara);
144.Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Pelayaran Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara);
145.Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan (Pelayaran Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara);
146.Izin Pelabuhan Umum;
147.Izin Usaha Angkutan Laut;
148.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
149.Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
150.Persetujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air;
151.Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
152.Surat Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi;
153.Izin Terminal Khusus/TUKS;
154.Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
155.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
156.Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
157.Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
158.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi;
159.Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
160.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
161.Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
162.Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
163.Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kota/Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
164.Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
165.Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
166.Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
167.Rekomendasi Rubah Bentuk;
168.Rekomendasi Rubah Sifat;
169.Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi;
170.Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar-Daerah Provinsi, dan Pelabuhan;
171.Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi;
172.Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
173.Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
174.Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi;
175.Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
176.Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
177.Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
178.Penerbitan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
179.Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
180.Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
181.Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
182.Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
183.Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
184.Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
185.Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK;
186.Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK);
187.Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
188.Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;
189.Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi;
190.Surat Keterangan Penelitian (SKP);
191.Izin Lokasi Lintas Kab/Kota;
192.Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
193.Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
194.Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;
195.Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS; dan
196.Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM- UKS. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…