DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Perlindungan Gambut, Pencegahan, Pengendalian, Pemeliharaan, Tata Kelola Hidrologi Gambut, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melindungi dan mengelola Ekosistem Gambut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1343);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Lahan Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
22.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa- sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 55 cm atau lebih dan terakumulasi pada rawa dan/atau lebih atau nama-nama tempat yang dikenal di masyarakat.
8.Moratorium Gambut adalah penundaan pemberian penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.
9.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
10.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas untuk melaksanakan sebagian urusan dinas bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
11.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
14.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
15.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat RPPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang yang dibuat secara tertulis yang memuat potensi, masalah Ekosistem Gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang ditujukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum.
16.Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
17.Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
18.Titik Penaatan adalah satu atau lebih lokasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut sebagai titik kontrol pengawasan.
19.Titik Pemantauan adalah satu atau lebih lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan pengukuran tinggi muka air tanah secara rutin untuk mengetahui status kerusakan Ekosistem Gambut.
20.Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai dan laut dan/atau pada rawa.
21.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitasnya.
22.Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
23.Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karateristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya lingkungan untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
24.Pencegahan adalah upaya terpadu untuk mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, ekonomi, sosial budaya dan hukum.
25.Pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas dalam Ekosistem Gambut yang bertujuan untuk memastikan fungsi Ekosistem Gambut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
26.Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Ekosistem Gambut secara lestari.
27.Penanggulangan adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakat dan pendekatan hukum.
28.Tata Kelola Lahan Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menjaga keseimbangan dan kelestarian Ekosistem Gambut agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, ekologi bagi masyarakat dengan cara memperbaiki fungsi alam lahan gambut, meningkatkan kemampuan hidrologis Ekosistem Gambut dan mendukung ekosistem yang ada di sekitar;
b.meminimalisir potensi bencana lingkungan yakni banjir dan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
c.meningkatkan upaya perlindungan Ekosistem Gambut guna melestarikan fungsi dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut.
d.Melindungi dan melestarikan Ekosistem Gambut secara terpadu; dan
e.Meminimalisir bencana lingkungan yang merupakan bagian inheren dari modernisasi.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Perlindungan Gambut;
b.Pencegahan;
c.Pengendalian;
d.pemeliharaan; dan
e.tata kelola hidrologi Gambut.

BAB II

PERLINDUNGAN GAMBUT

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi wilayah lindung Gambut.
(2)Wilayah lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru terhadap badan usaha.
(3)Wilayah/Kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah lindung Gambut mencantumkan:
1. a.nama-nama tempat soak, buluran, sako, danau, talang, lubuk, pematang, dengat, olak, payo, payo dalam, rawa, bento, lebak, lebak lebung, atau nama-nama tempat yang dikenal di masyarakat sebagai kawasan lindung;
2. b.tanda-tanda seperti, 2-3 mata cangkul, akar bakait, pakis dan tanaman jelutung atau kait-kait, yang dikenal di masyarakat sebagai Kawasan Lindung Gambut;
3. c.penamaan lain dan nama tempat berdasarkan pengetahuan masyarakat Gambut di Daerah; dan
4. d.areal yang sudah dibangun sekat kanal oleh Pemerintah Daerah.
(4)Perlindungan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional;
2. b.penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB);
3. c.peta fungsi Ekosistem Gambut Provinsi; dan
4. d.pengetahuan masyarakat sekitar lahan Gambut.
(5)Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengacu pada hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan.
(6)Inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Pemerintah, Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani, dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 5

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 6

(1)Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara :
1. a.penyiapan regulasi teknis;
2. b.penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah;
3. c.pengembangan sistem deteksi dini;
4. d.penyiapan sarana dan prasarana alat kebakaran;
5. e.peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. f.bantuan sarana produksi kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan Gambut sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat;
7. g.pengembangan inovasi teknologi budidaya lahan tanpa bakar serta budidaya lahan ramah Gambut; dan
8. h.pengamanan areal Gambut yang rusak, rawan kebakaran dan areal Gambut bekas kebakaran.
(2)Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
1. a.ekosistem gambut dengan fungsi lindung; dan
2. b.ekosistem gambut dengan fungsi budidaya.
(3)Upaya pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berupa pemberian sanksi administrasi dan penghentian pemberian penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru.
(4)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru lingkungan atau pencabutan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru lingkungan.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut.
(2)Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
(3)Upaya pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut;
2. b.penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut; dan
3. c.pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.

Pasal 8

Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

a.pemadaman kebakaran;
b.pembuatan sekat kanal atau bangunan pengendali air yang terintegrasi dengan kesatuan hidrologis Gambut; dan/atau
c.cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.

Pasal 9

Penghentian pemberian penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan pada:

a.hutan alam Primer;
b.lahan Gambut yang berada di hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap;
c.hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
d.areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.

Pasal 10

Penghentian pemberian penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan Gambut, dengan pengecualian diberikan pada:

a.permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penundaan Pemberian Penerbitan Rekomendasi dan Izin Lokasi Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
b.pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk program kedaulatan pangan nasional antara lain padi, tebu, jagung, sagu, kedelai, dan singkong;
c.perpanjangan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru di bidang usahanya masih berlaku yang memenuhi syarat kelestarian;
d.restorasi ekosistem;
e.pelaksanaan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan negara;
f.jalur evakuasi korban bencana alam dan penampungan sementara korban bencana alam;
g.penyiapan pusat pemerintahan/ibukota pemerintahan/kantor pusat pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
h.infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan peningkatan infrastruktur eksisting; dan
i.prasarana penunjang keselamatan umum.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…