DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, meliputi: Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan UPTD; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 51); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPTD PMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
10.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
(2)UPTD PMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD PMHP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(2)Susunan organisasi UPTD PMHP terdiri dari:
1. a.kepala UPTD PMHP;
2. b.sub bagian Tata Usaha;
3. c.seksi Penerapan Mutu;
4. d.seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu; dan
5. f.kelompok jabatan fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi UPTD PMHP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

UPTD PMHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam rangka penerapan mutu, pengujian dan penerbitan hasil uji mutu produk hasil perikanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PMHP menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pelayanan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
b.pelaksanaan verifikasi persyaratan teknis Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar ekspor produk hasil perikanan;
c.pelaksanaan pengujian mutu produk hasil perikanan;
d.penerbitan hasil pengujian mutu produk hasil perikanan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 5

Pasal 6

(1)UPTD PMHP dipimpin oleh seorang kepala UPTD PMHP.
(2)Kepala UPTD PMHP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan verifikasi, pengujian mutu dan keamanan produk hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD PMHP menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana program dan anggaran UPTD;
b.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program kegiatan penerapan mutu hasil perikanan;
c.pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
d.pelaksanaan verifikasi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Kelayakan Pengolahan (SKP) dan standar ekspor hasil produk perikanan;
e.pelaksanaan uji coba diversifikasi produk hasil perikanan;
f.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang pada dinas; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PMHP.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD PMHP dalam rangka menyiapkan bahan administrasi surat menyurat, kearsipan, kelengkapan rumah tangga, penyimpanan dan pemeliharaan barang dan aset, administrasi kepegawaian lingkup UPTD.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PMHP;
b.pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
c.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
d.pengelolaan kepegawaian;
e.pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
f.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PMHP; 6
g.penyusunan standar operasional prosedur UPTD PMHP;
h.penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PMHP;
i.pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PMHP; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Penerapan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PMHP.
(2)Seksi Penerapan mutu mempunyai tugas membantu kepala UPTD PMHP dalam rangka melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan penerapan teknologi mutu hasil produk perikanan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…