DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan Keenam atas Pergub Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan : a) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 3 Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 3); b) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 33); c) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 27). d) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 27). e) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 5). diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut dengan SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
7.Sekretariat Dewan yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
8.Sekretaris Dewan yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
9.Asisten adalah Asisten I, II dan III Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
10.Staf Ahli adalah Staf Ahli bidang Pemerintah , Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
11.Biro adalah Biro-Biro pada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. 4
12.Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Biro-Biro Sekretaris Daerah dan Bagian-Bagian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi.
13.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian yang ada pada Bagian Biro- Biro Sekretaris Daerah dan Bagianp-Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.
15.Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing
2.Ketentuan Pasal 4 A huruf g dihapus sehingga Pasal 4 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

A Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :

a.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
b.Badan Kesbangpol.
c.Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
d.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
e.Satuan Polisi Pamong Praja.
f.Kantor Perwakilan Provinsi Jambi.
g.dihapus.
h.Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
i.Biro Pemerintahan.
j.Biro Hukum.
1. 3.Ketentuan Pasal 108 A ditambah dengan huruf k, sehingga Pasal 108 A berbunyi sebagai berikut;

Pasal 108

A Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan;

a.Badan Kepegawaian Daerah.
b.Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
c.Sekretariat KORPRI.
d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
e.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
f.Dinas Pendapatan Daerah.
g.Inspektorat.
h.Biro Organisasi.
i.Biro Umum.
j.Biro Humas dan Protokol.
k.Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 April 2015 GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 6 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. RIDHAM PRISKAP BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 22

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…