DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan Pendidikan Antikorupsi diharapkan dapat mengajak Masyarakat untuk terlibat dalam gerakan Antikorupsi, serta membangun perilaku budaya Antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya Antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk menguatkan sikap antikorupsi.
5.Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan Integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan Antikorupsi.
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
8.Pendidik adalah tenaga professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
11.Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
12.Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
13.Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
14.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan atau Masyarakat yang mengabdikan diri pada dunia pendidikan.
15.Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter Antikorupsi, meliputi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD dan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.implementasi Pendidikan Antikorupsi;
b.kerjasama dan koordinasi;
c.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembiayaan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan pada:

a.Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b.ASN; dan
c.Pegawai BUMD.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibedakan menjadi:

a.sektor formal, yang terdiri dari : 1) kurikuler; 2) kokurikuler; dan 3) ekstrakurikuler.
b.sektor non formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi:

a.materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus;
b.melakukan Insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Antikorupsi;
c.Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
d.melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 8

(1)Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
(2)Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
1. a.pelatihan teknis;
2. b.pelatihan fungsional;
3. c.pelatihan manajerial;
4. d.pelatihan dasar;
5. e.pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
6. f.pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kompenen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluhan Antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam Kurikulum Antikorupsi.

Pasal 10

(1)Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pegawai BUMD dilakukan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
(2)Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…