DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu SAtu Pintu

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi :
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.Perizinan; dan
3. c.Nonperizinan.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui OSS yang di kelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Perizinan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(5)Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinci diurai berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor:
1. a.pertanian;
2. b.perternakan;
3. c.perkebunan;
4. d.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
5. e.kesehatan, obat, dan makanan;
6. f.pariwisata;
7. g.lingkungan hidup dan kehutanan;
8. h.perhubungan/tranportasi;
9. i.pertambangan dan energi sumber daya mineral;
10. j.perikanan dan kelautan;
11. k.sosial;
12. l.ketenagakerjaan;
13. m.perindustrian;
14. n.perdagangan;
15. o.pendidikan dan kebudayaan;
16. p.komunikasi dan informatika; dan
17. q.koperasi dan UMKM.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 33 Pasal 6
(1)Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis Perangkat Daerah terkait.
(2)Seluruh jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dan Batubaraserta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Provinsi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 04 November 2022 GUBERNUR JAMBI, ttd H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 04 November 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. Sektor Bidang Usaha Risiko Perizinan Berusaha Jangka Waktu Masa Berlaku Parameter KBLI Judul KBLI Ruang Lingkup Parameter Risiko Tingkat Risiko Skala Usaha Luas Lahan 1. Energi dan Sumber Daya Mineral 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari

1.Pemegang IUP:

a.Tahap eksplorasi:3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau
b.Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. Seluruh
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 2. Energi dan Sumber Daya Mineral 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; Ø 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan.
b.Tahap operasi produksi: Ø pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; Ø pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; Seluruh Ø pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB:Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau.
b.Tahap operasi produksi: pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. Seluruh 4. Energi dan 08104 Penggalian Pasir Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: Seluruh Sumber Daya Mineral sertifikat standar 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau.
b.Tahap operasi produksi: pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; Ø 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan. Seluruh
b.Tahap operasi produksi: Ø pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; Ø pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; Ø pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 6. Energi dan Sumber Daya Mineral 08106 Penggalian Gips Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau
b.Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling Seluruh lama 10 (sepuluh) tahun;
1. 2.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 7. Energi dan Sumber Daya Mineral 08107 Penggalian Tras Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
2. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau
b.Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. Seluruh 8. Energi dan Sumber Daya 08108 Penggalian Batu Apung Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk Seluruh Mineral perlambang -an batuan; atau
b.Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 9. Energi dan Sumber Daya Mineral 08109 Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; Ø 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; Ø 3 (tiga) tahun untuk Seluruh pertambangan batuan.
b.Tahap operasi produksi: Ø pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; Ø pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; Ø pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 10. Energi dan Sumber Daya Mineral 08911 Pertambangan Belerang Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk Seluruh pertambang -an mineral bukan logam.
b.Tahap operasi produksi pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 11. Energi dan Sumber Daya Mineral 08912 Pertambangan Fosfat Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam.
b.Tahap operasi produksi: Ø pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; Ø pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. Seluruh
1. 2.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 12. Energi dan Sumber Daya Mineral 08913 Pertambangan Nitrat Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
2. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam;
b.Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
1. 2.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. Seluruh 13. Energi dan Sumber Daya Mineral 08914 Pertambangan Yodium Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
2. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam;
b.Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
1. 2.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. Seluruh 14. Energi dan Sumber Daya Mineral 08915 Pertambangan Potash (Kalium Karbonat) Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
2. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam;
b.Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
1. 2.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang Seluruh 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 15. Energi dan Sumber Daya Mineral 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
2. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; Ø 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan.
b.Tahap operasi produksi: Ø pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; Ø pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; Seluruh Ø pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 16. Energi dan Sumber Daya Mineral 08991 Pertambangan Batu Mulia Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; Ø 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan.
b.Tahap operasi produksi: Seluruh Ø pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; Ø pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; Ø pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.
1. 2.Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
2. 3.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 17. Energi dan Sumber Daya Mineral 08992 Penggalian Feldspar dan Kalsit Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
3. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam.
b.Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling Seluruh lama 10 (sepuluh) tahun.
1. 2.Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 18. Energi dan Sumber Daya Mineral 08994 Penggalian Asbes Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
2. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam.
b.Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. Seluruh 19. Energi dan Sumber Daya Mineral 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari
1. 1.Pemegang IUP:
a.Tahap eksplorasi: Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; Ø 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; Seluruh Ø 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan.
b.Tahap operasi produksi: Ø pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; Ø pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. 20. Energi dan Sumber Daya Mineral 08999 Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl Seluruh Seluruh N/A Tinggi NIB, izin dan sertifikat standar 14 Hari Sepanjang umur tambang Seluruh C. NON PERIZINAN
1. 1.ESDM
2. 1.Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan logam jenis tertentu, dan WIUP Baru dengan ketentuan: berada dalam satu daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
3. 2.Pemberian Persetujuan dan Perpanjangan Suspensi KegiatanUsaha Pertambangan yang diberikan oleh Gubernur. GUBERNUR JAMBI ttd H. AL HARIS Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…