DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, Pengelolaan dan organisasi kartu kredit pemerintah daerah, Uang persediaan kartu kredit pemerintah daerah, Pengajuan,penerbitan dan aktivitas kartu kredit pemerintah daerah, Pelaksaan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah daerah, Biaya penggunaan KKPD, Monitoring dan evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
11.Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pengguna alat pembayaran menggunakan kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas payment initiation dan/atau acquiring services atau PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana, dan pengguna alat pembayaran menggunakan kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
7.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
8.Pemegang KKPD adalah Pejabat dan/atau Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan Pengguna Anggaran.
9.Administrator KKPD adalah Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan Gubernur melaksanakan Administrasi Penggunaan KKPD.
10.Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberikan Kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai Pengguna KKPD.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
20.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Perangkat Daerah.
21.Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan bank lain.
22.Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPT KKPD adalah daftar hasil verifikasi Pengguna Anggaran yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit KKPD.
23.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional pada Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
24.UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.
25.UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
26.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP.
27.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan.
28.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
29.Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
30.Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
31.Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.
32.Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.
33.Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E- purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
34.Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
35.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
36.Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penerapan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan APBD melalui penggunaan KKPD.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah :

a.mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
b.memperlancar pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh SKPD; dan
c.penggunaan KKPD bersumber dari APBD berjalan dengan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.penggunaan KKPD;
b.pengelola KKPD;
c.uang persediaan KKPD;
d.pengajuan, penerbitan dan aktivasi penggunaan KKPD;
e.pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
f.biaya penggunaan KKPD; dan
g.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
(2)KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Penerbit KKPD.
(3)Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bank yang sama dengan tempat rekening kas umum daerah/rekening BUD, dan kantor pusat bank tersebut telah bekerjasama dengan BUD.
(4)Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)/ Media Daring/ QRIS;
2. b.aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai;
3. c.efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah Daerah dari transaksi UP;
4. d.akuntabilitas pembayaran tagihan Pemerintah Daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD; dan
5. e.mendukung akselerasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

BAB III

PENGELOLA DAN ORGANISASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
b.melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD;
c.menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD;
d.memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA;
e.menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
f.menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
g.menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;
h.menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
i.memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
j.melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
k.menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD;
l.memberikan rekomendasi kepada Gubernur atas permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;
m.memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
n.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
o.memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
p.menerbitkan surat penarikan KKPD;
q.menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
r.melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
s.menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan
u.menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Gubernur.

Pasal 7

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
b.melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;
c.menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD;
d.melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD;
e.melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA;
f.mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak memenuhi persyaratan;
g.menerbitkan SP2D GU KKPD;
h.melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan;
i.melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;
j.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;
k.meminta Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat Perangkat Daerah;
l.menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD;
m.menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
n.menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan
o.menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

Pasal 8

(1)Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
2. b.menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada Gubernur melalui PPKD selaku BUD;
3. c.menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
4. d.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Gubernur melalui PPKD selaku BUD;
5. e.melakukan pengujian terhadap:
  1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
  2. 2.kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
  3. 3.kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
  4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
  5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
  6. 6.kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
6. f.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
7. g.menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
8. h.menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
9. i.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
10. j.menerbitkan NPD KKPD;
11. k.menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
12. l.melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.
(2)Selain mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA mempunyai tugas:
1. a.mengajukan permohonan penerbitan KKPD kepada Bank penerbit melalui BUD;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja dan pembayaran melalui UP KKPD beserta hambatan dan kendala;
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan UP KKPD kepada BUD secara berkala (ditentukan apakah bulan/triwulan atau semester).

Pasal 9

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang:

a.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA;
b.melakukan pengujian terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
6. 6.kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
c.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
d.menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
e.menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
f.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan
g.menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP.

Pasal 10

(1)Dalam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja menggunakan KKPD;
2. b.mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan KKPD;
3. c.membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan
4. d.menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.
(2)Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggungjawab kepada pemegang KKPD.

Pasal 11

(1)Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;
2. b.menyiapkan DPT;
3. c.menyiapkan NPD KKPD;
4. d.melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh BP;
5. e.menyiapkan SPM GU KKPD;
6. f.menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
7. g.menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan
8. h.menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD.
(2)Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;
2. b.menyiapkan DPT KKP;
3. c.menyiapkan NPD KKPD; dan
4. d.menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD oleh BP.
(3)Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK SKPD juga bertugas:
1. a.melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD;
2. b.menyampaikan hasil verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD kepada PA; dan
3. c.menyimpan seluruh dokumen kelengkapan beserta bukti-bukti pendukung sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM GU KKPD.
(4)Dalam hal ditunjuk PPK Unit SKPD, maka seluruh dokumen kelengkapan beserta bukti-bukti pendukung diuji dan disimpan oleh PPK Unit SKPD sesuai kewenangannya.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…