DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 dan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 dan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kadua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) telah beberpa kali diubah diubah dengan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

a.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 8);
b.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 28), diubah sebagai berikut: 3
1. 1.Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jami;
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
7.Dinas Pekerjaaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi;
8.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
9.Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
10.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
11.Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
13.Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
15.Dinas Kelauatan dan Perikanan adalah Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jambi;
16.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi;
17.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
18.Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi;
19.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
20.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
21.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
22.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural;
23.Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing. 4
2.Ketentuan Paragraf 3 Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan dan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum;
2. b.penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
3. c.penyiapan bahan-bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang Pekerjaan Umum;
4. d.pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
5. e.penyusunan perencanaan umum dan koordinasian singkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum di wilayah provinsi;
6. f.pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
7. g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Bidang Perumahan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum agar berjalan dengan lancar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
1. a.pembinaan dan penyusunan program di bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
2. b.pembinaan dan penyusunan program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman;
3. c.pembinaan dan penyusunan program perumahan swadaya;
4. d.pembinaan dan penyusunan program perumahan formal; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan Paragraf 1 Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 69

(1)Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Kawasan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
1. a.penetapan kebijakan dan startegi Provinsi Jambi dalam pengembagan perumahan dan kawasan pemukiman;
2. b.penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) provinsi;
3. c.pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) skala provinsi;
4. d.pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP);
5. e.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) kabupaten/kota;
6. f.perencanaan urusan teknis, program kegiatan administrasi kepegawaian serta pelaporan asset bidang perumahan;
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan perencanaan teknis bidang perumahan; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  1. 5.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan Swadaya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan swadaya;
2. b.penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya;
3. c.penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku swadaya;
5. e.pelaksanaan fasilitasi kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan; 6
6. f.pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan pembangunan perumahan swadaya;
7. g.pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan strategi, program dan SNPM pembangunan perumahan swadaya;
8. h.pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  1. 6.Ketentuan Paragraf 3 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pembinaan Perumahan Formal serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasiaan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota;
2. b.pengoordinasian peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.pengoordinasian pelaksnaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi;
4. d.pengoordinasian efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan startegi nasional perumahan skala provinsi;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan industri komponen bangunan, konsultan kontraktor dan pengembang;
7. g.pelaksanaan hasil program perencanaan tahunan dan kegiatan pembangunan perumahan formal;
8. h.pelaksanaan koordinasi ke kabupaten/kota terkait laju pertumbuhan dan pengendalian kawasan perumahan formal; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. j.
  1. 7.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(3)Sub Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar;
(4)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan dan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan;
2. b.penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
3. c.penyiapan bahan-bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang perhubungan;
4. d.pelaksanaan kerjasama dengan seksi pendataan dan penyiapan informasi/publikasi bidang perhubungan;
5. e.penyusunan perencanaan umum dan koordinasian singkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang perhubungan di wilayah provinsi;
6. f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  1. 8.Ketentuan Paragraf 3 Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Sub bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan rencana anggaran pembiayaan;
2. b.pengumpulan dan pengolahan administrasi keuangan;
3. c.penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
4. d.pembentukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
5. e.penyusunan rencana anggaran pendapatan Dinas;
6. f.penyiapan urusan administrasi kas dan gaji;
7. g.penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
8. h.pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di bidang transportasi;
9. i.pelaksanaan monitoring pengadaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
10. j.penyusunan laporan keuangan Dinas;
11. k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. l.penyusunan dan pelaksanaan pendataan asset baik APBD dan APBN Dinas; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8
  1. 9.Ketentuan Paragraf 1 Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

1) Seksi Angkutan dan Pelabuhan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Angkutan dan Pelabuhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan agar berjalan dengan lancar. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Angkutan dan pelabuhan mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan penilaian dan monitoring evaluasi kegiatan angkutan laut dalam dan luar negeri, kegitan pelayaran rakyat, perintis dan penunjang angkutan laut serta pengevaluasian permohonan SIUP perusahaan penunjang angkutan laut dan pelayaran rakyat.
b.pengawasan, pengendalian, penilaian monitoring dan pengevaluasian pekerjaan dan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan regional;
c.penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, jasa pengurusan transportasi penunjang anggkutan dan tenaga bongkar muat
d.pengevaluasian dan penilaian pemohonan pembangunan/ pengoperasionalan pelabuhan khusus dan dermaga untuk kepentingan sendiri serta monitoring kinerja operasional pelabuhan;
e.pemberian rekomendasi penetapan Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasional;
f.penetapan Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasinal;
g.pemberian pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut nasional dan internasional;
h.penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut dan pelabuhan ragional;
i.penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin pengerukan dan reklamasi di wilayah pelabuhan khusus regional;
j.penyiapan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyebrangan dan fasilitas pendukung lainnya;
k.penyiapan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transfortasi;
l.penyiapan pelaksanaan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
m.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
n.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1. 10.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 88

(1)Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan agar berjalan dengan lancar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan dan pengelolaan data kapal-kapal pendalaman dan kapal berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
2. b.perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkup Dinas;
3. c.penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional;
4. d.penyiapan bahan rekomendasi rencana induk pelabuhan peyeberangan, Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) yang terletak pada jaringan nasional dan antar negara;
5. e.penyiapan bahan rencana induk, Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
6. f.penyiapan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional;
7. g.penyiapan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
8. h.penyiapan bahan rencana induk pelabuhan laut ragional dan penetapan PUKS di pelabuhan regional;
9. i.penetapan titik lokasi pemasangan rambu lalu lintas, fasilitas dan peralatan pelabuhan;
10. j.penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan dan dermaga;
11. k.Penetapan keputusan pelasanaan pembangunan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
12. l.penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
13. m.penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai GT 300 di tugas pembantuan provinsi;
14. n.penyiapan bahan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);
15. o.pengadaan kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);
16. p.penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut;
17. q.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
18. r.pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  1. 11.Ketentuan Paragraf 3 Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: 10

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…