DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, meliputi: Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan UPTD; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
10.Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
10.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Bapelkes pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
(2)UPTD Bapelkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD Bapelkes berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(2)Susunan organisasi UPTD Bapelkes terdiri dari :
1. a.kepala UPTD Bapelkes;
2. b.sub bagian tata usaha;
3. c.seksi Pelatihan;
4. d.seksi Pengendali Mutu Pelatihan; dan
5. f.kelompok jabatan fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi UPTD Bapelkes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

UPTD Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Bapelkes menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program/kegiatan UPTD Bapelkes;
b.penyelenggaraan pelatihan pegawai kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat bidang kesehatan;
c.penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan di daerah kabupaten/kota;
d.penyusunan perencanaan daerah binaan dalam bidang pelatihan kesehatan;
e.pengembangan SDM kesehatan;
f.penyediaan sarana pelatihan; 5
g.penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
h.pelaksanaan evaluasi, pengembangan metode pelatihan dan laporan pelatihan; dan
i.pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)UPTD Bapelkes dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
(2)Kepala UPTD Bapelkes mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Bapelkes menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan dinas;
b.penyusunan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan melalui pelatihan;
c.penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
d.penyelenggaraan akreditasi, standarisasi serta sertifikasi pelatihan;
e.pelaksanaan evaluasi serta pengembangan metodologi pelatihan kesehatan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Bapelkes.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD;
b.pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan UPTD;
c.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD;
d.pengelolaan kepegawaian UPTD;
e.pengelolaan keuangan dan barang milik daerah UPTD; 6
f.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD;
g.penyusunan standar operasional prosedur UPTD;
h.penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD;
i.pelaksanaan penyusunan laporan UPTD; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Bapelkes.
(2)Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 23 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017