DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, menyatakan penanganan benturan kepentingan di instansi pemerintah ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan penanganan benturan kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang– Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
13.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jambi.
5.Pejabat/Pegawai adalah PNS, CPNS, dan Non PNS yang bertugas di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
6.Unit Kerja adalah unit kerja di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
7.Atasan langsung adalah kepala unit kerja dari unit kerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
8.Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
9.Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/balas jasa.
10.Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat / pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan / kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
11.Perangkapan Jabatan, adalah seseorang penyelenggara Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memilki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.
12.Kelemahan Sistem Organisasi, adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
13.Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14.Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
15.Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
16.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

(1)Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat/Pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
(2)Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
1. a.menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai pada unit kerja/instansi/ SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
2. b.menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
3. c.meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
4. d.meningkatkan integritas; dan
5. e.menciptakan pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yakni tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

BENTUK DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

(1)Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi :
1. a.Pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. b.Pejabat/Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
3. c.Pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Pejabat/Pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
5. e.Pejabat/Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
(2)Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. a.situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. b.situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menggunakan aset jabatan dan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. c.situasi perangkapan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang memilki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainya;
4. d.situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. e.situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. f.situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
7. g.situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. h.situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memilki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya; dan
9. i.situasi yang memungkinkan Pejabat/Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
(3)Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi :
1. a.kepentingan pribadi;
2. b.perangkapan jabatan;
3. c.hubungan afiliasi;
4. d.gratifikasi; dan
5. e.kelemahan sistem organisasi.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

(1)Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
(2)Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
(4)Pejabat/Pegawai yang memilki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaranguntuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.
(5)Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi secara administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(7)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 7

(1)Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
(2)Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelahaan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
(3)Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil talaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
(4)Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil talaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
(5)Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
(6)Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
(7)Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 8

Atasan langsung melakukan pengawasan dan memonitor terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan meliputi :

a.komitmen dan keteladanan pimpinan;
b.partisipasi dan keterlibatan para Penyelenggara Pemerintah Daerah;
c.perhatian khusus atas hal tertentu;
d.beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
e.penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

(1)Setiap unit kerja di Jajaran Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
(2)Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektifitas implementasi pedoman ini.
(3)Untuk pelaksanaan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim yang ditunjuk oleh Inspektur.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012