DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2018

Nomor: 24
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, meliputi: Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan UPTD; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); SALINAN 2
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9.Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
7.Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei yang selanjutnya disebut UPTD Museum Siginjei adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang meliputi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasy.
10.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha, pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan dan kesenangan. 4
15.Museum Umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi.
16.Museum Khusus adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi.
17.Satuan Kerja Museum yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja nonstruktural pada UPTD Museum Siginjei yang terdiri dari Satuan Kerja Museum Gentala Arasy dan Satuan Kerja Museum Perjuangan Rakyat Jambi.
18.Museum Gentala Arasy adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam Jambi.
19.Museum Perjuangan Rakyat Jambi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Jambi.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
(2)UPTD Museum Siginjei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Museum Siginjei Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD Museum Siginjei berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(2)Susunan organisasi UPTD Museum Siginjei terdiri dari :
1. a.kepala UPTD Museum Siginjei
2. b.sub bagian Tata Usaha;
3. c.seksi Pengelolaan Koleksi;
4. d.seksi Bimbingan dan Publikasi;
5. e.kelompok jabatan fungsional; dan
6. f.satker.
(3)Bagan struktur organisasi UPTD Museum Siginjei sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5

Pasal 4

UPTD Museum Siginjei mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional dan nasional.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Museum Siginjei menyelenggarakan fungsi :

a.pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
b.pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
c.pelaksanaan, perawatan, pelestarian, dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
d.pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah;
e.pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi;
f.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)UPTD Museum Siginjei dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
(2)Kepala UPTD Museum Siginjei mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal,regional dan nasional.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Museum Siginjei menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana program kerja UPTD Museum Siginjei, satuan kerja Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan satuan kerja Museum Gentala Arasy; 6
b.pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
c.pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
d.pelaksanaan, perawatan, pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
e.pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah;
f.pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi;
g.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Siginjei.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Museum Siginjei, Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasy meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat- menyurat, kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Museum Siginjei;
b.pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
c.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
d.pengelolaan kepegawaian;
e.pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
f.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Museum Siginjei;
g.penyusunan standar operasional prosedur UPTD Museum Siginjei;
h.penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Museum Siginjei;
i.pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Museum Siginjei; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7

Pasal 10

(1)Seksi pengelolaan koleksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Siginjei.
(2)Seksi pengelolaan koleksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang pengelolaan koleksi pada Museum Siginjei, Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasy.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…