DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub tersebut mengatur mengenai Penganggaran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban atas Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

a.sebagai petunjuk teknis agar terwujud suatu mekanisme yang mengatur secara efektif dalam pengelolaan Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b.mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.penganggaran;
b.penggunaan; dan
c.pertanggungjawaban.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja penerima lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur, rincian objek Belanja Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
(3)Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan Khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
(4)Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 5

(1)Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Gubernur dan sebesar 30% (tiga puluh persen ) untuk Wakil Gubernur.
(2)Dalam hal Gubernur berhalangan tetap maka Wakil Gubernur dapat menggunakan 100% Biaya Penunjang Operasional, dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap maka Gubernur dapat menggunakan Biaya Operasional 100%.
(3)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap maka Biaya Operasional dapat digunakan Penjabat Gubernur sebesar 100% yang terhitung mulai menjabat sebagai Penjabat Gubernur.

Pasal 6

(1)Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
1. a.biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Gubernur/Wakil Gubernur;
2. b.biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan /musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Jambi di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. c.biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Gubernur/Wakil Gubernur serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondisi wilayah yang kondusif; dan
4. d.biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
(2)Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah.
(3)Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung ( SPP-LS);
2. b.ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung ( SPP-LS); dan
3. c.rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
(4)Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilakukan melalui:
1. a.bendahara pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
2. b.Gubernur atau Wakil Gubernur.
(5)Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui bendahara pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima /kuitansi atau bukti lainnya yang sah.
(6)Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Gubernur dan Wakil Gubernur didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur.
(7)Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
(8)Sisa penggunaan biaya Penunjang Operasioanal satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 29 Mei 2020 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 29 Mei 2020 Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…