DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2021

Nomor: 24
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BUS TRANS SIGINJAI

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang Penyelanggaraan Bus Trans Siginjai Jambi. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1058 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1605);

12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BUS TRANS SIGINJAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah dalam Provinsi Jambi.
2.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5.Bus Trans Siginjai adalah angkutan umum yang berkapasitas angkut bersifat massal yang dioperasikan di Provinsi Jambi yang beroperasi dan menghubungkan simpul transportasi antar Kabupaten/Kota.
6.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermodal, yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
7.Koridor adalah rute yang dilalui oleh Bus Trans Siginjai Jambi.
8.Halte atau Shelter adalah tempat pemberhentian kendaraan Bus Trans Siginjai Jambi untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
9.Angkutan Pengumpan (Feeder) adalah angkutan umum yang berhubungan dengan trayek angkutan massal.
10.Penumpang Umum yang selanjutnya disebut penumpang adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dengan angkutan umum.
11.Halte atau Shelter Portable adalah tempat pemberhentian kendaraan Bus Trans Siginjai Jambi yang tidak dilengkapi bangunan.
12.Halte atau Shelter tetap adalah tempat pemberhentian kendaraan Bus Trans Siginjai Jambi yang dilengkapi bangunan.
13.E-ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas perjalanan penumpang tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket.
14.Faktor Muat adalah perbandingan antara kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Bus Trans Siginjai Jambi untuk menyediakan alternatif jenis angkutan massal berbasis jalan dan memberikan kemudahan transportasi bagi pelajar/siswa/mahasiswa dan penumpang umum lainnya.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah perkotaan dan menghubungkan antar simpul transportasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pelaksanaan dan fasilitas pendukung; dan
b.operasional dan pemeliharaan (maintenance) Bus Trans Siginjai.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 4

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan Bus Trans Siginjai disediakan Halte atau Shelter dan Angkutan Penumpang (Feeder).
(2)Halte atau Shelter dibangun disetiap koridor yang dilalui Bus Trans Siginjai pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(3)Setiap armada Bus Siginjai harus melalui koridor yang telah ditetapkan dan berhenti untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada Halte atau Shelter yang telah disediakan.
(4)Halte atau Shelter terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
1. a.Halte atau Shelter tetap; dan
2. b.Halte atau Shelter Portable.
(5)Halte atau Shelter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disebabkan kondisi dan keterbatasan lahan.
(6)Halte atau Shelter Portable sebaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipasang pada lokasi yang belum tersedia.

Pasal 5

(1)Angkutan pengumpan (Feeder) sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau bekerjasama dengan pengusaha jasa angkutan umum lainnya.
(2)Penyediaan Angkutan Pengumpan (Feeder) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung perpindahan penumpang dari dan/atau ke moda (jenis) angkutan Bus Trans Siginjai.

Pasal 6

(1)Setiap armada Bus Trans Siginjai wajib didukung oleh fasilitas keamanan dan kenyamanan Halte atau Shelter.
(2)Keamanan dan kenyamanan Halte atau Shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.fasilitas aksesibilitas penyandang cacat; dan
2. b.tempat tunggu Penumpang.

BAB III

OPERASIONAL BUS TRANS SIGINJAI

Pasal 7

(1)Koridor Bus Trans Siginjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur sebagai berikut:
1. a.Koridor I : Bapelkes Pijoan – Simpang. Setiti – Simpang. Sungai Duren - IAIN Mendalo – Simpang. Rimbo – Simpang. UPCA - IAIN Telanai – UNJA Telanai – Simpang. Museum – Masjid Agung Al Falah – Pasar Angso Duo – Simpang. Pertamina – Simpang. Sijenjang – Terminal Sijenjang PP.
2. b.Koridor II ; Kantor Bupati Muaro Jambi – Pasar Sengeti – Jembatan Batanghari I – Kantor Gubernur Jambi – Simpang. Museum Negeri – Simpang Tanjung (Telkom) – Simpang Pulai – Simp. Museum Perjuangan – Pasar Angso Duo – Jembatan Sungai Asam – Simpang Bata – Simpang Yayasan Atas – Simpang 4 Jelutung – Simpang Bukit Baling – Simpang Candra – Bandara Sultan Thaha Jambi PP.
3. c.Koridor III : Simpang 3 Tempino – Pasar Sebapo – Simpang 4 Pall X – Simpang Kota Baru – Simp. Kantor Walikota Jambi – Simpang Perum Camat – Simpang Kebun Kopi – Simpang Beringin – Simpang Xaverius – Simpang 3 Paal Merah Lama PP.
4. d.Koridor IV : Terminal Alam Barajo – Simpang Paal X – Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor – Asrama Brimob Lingkar Selatan – Simpang Pall Merah Lama – Simpang Ahok – Simpang Tangkit – Simp. Pasir Putih – Simpang Marene – Simpang Sijenjang – Simpang Niaso – Candi Muaro Jambi PP.
(2)Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Bus Trans Siginjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), masyarakat dilarang memarkirkan kendaraan bermotor pada setiap koridor yang dilalui Bus Trans Siginjai.
(3)Untuk memenuhi kebutuhan transportasi bagi pelajar/mahasiawa dan penumpang lainnya, armada Bus Trans Siginjai beroperasi pada setiap Koridor mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dan dalam hal dibutuhkan, jam operasional dapat disesuaikan.
(4)Rincian jadwal pelayanan Bus Trans Siginjai pada setiap Koridor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi. pada tanggal 23 September 2021 GUBERNUR JAMBI, ttd H. AL HARIS Diundang di Jambi pada tanggal 23 September 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI / ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…