DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 57); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada ASN yang:

a.ditugaskan/diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
b.titipan yang bertugas di luar instansi Provinsi Jambi;
c.ditahan terkait tindak pidana oleh penegak hukum;
d.diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
e.nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
f.diberhentikan sementara sebagai ASN;
g.melaksanakan perpanjangan tugas belajar sampai dengan ditetapkannya Keputusan pemberhentian tugas belajar yang bersangkutan;
h.cuti di luar tanggungan negara;
i.pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kecuali yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional, ajudan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan;
j.masih menguasai dan belum mengembalikan aset atau Barang Milik Daerah yang sudah bukan menjadi haknya kepada Negara/Daerah; dan
k.belum melakukan pelunasan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas nama pribadi, baik roda dua maupun roda empat, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember tahun berjalan.
1. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(2)Daftar pegawai penerima TPP pada Perangkat Daerah berdasarkan rekap penilaian produktivitas kerja.
(3)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada :
1. a.penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
2. b.penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN; dan
3. c.besaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
4. d.pajak penghasilan atas pembayaran TPP ditanggung Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
1. a.dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
2. a.uraian tugas jabatan;
3. b.IKU atau Indikator Kinerja Utama;
4. c.perjanjian kinerja; dan/atau
5. d.IKI atau Indikator Kinerja Individu.
(5)Pembayaran TPP 13 dan TPP tunjangan hari raya dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan besarannya diatur dalam Keputusan Gubernur.
(6)TPP PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dipersamakan dengan kelas jabatan pelaksana dengan tetap menerima tunjangan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Kelas Jabatan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pembina.
(8)Ketentuan mengenai kelas jabatan berpedoman pada peraturan mengenai kelas jabatan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Pembayaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan bukti kehadiran melalui aplikasi Sistem Informasi Absensi Online (SiAbon);
2. b.dihapus
3. c.Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan maka TPP-nya berkurang:
  1. 1.sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  2. 2.paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
4. d.Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan 1 (satu) bulan penuh tidak dapat menerima TPP pada bulan yang bersangkutan;
5. e.Pegawai yang terlambat masuk kerja, maka dikenakan pengurangan TPP dari unsur Disiplin Kerja sebagai berikut: Terlambat Datang (TD) Lama Keterlambatan Persentase Penguranganper hari TD 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5% TD 2 31 menit s.d. < 61 menit 1 % TD 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25% TD 4 > 91 menit 1,5%
6. f.Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya atau cepat pulang dikenakan pengurangan TPP dari unsur Disiplin Kerja sebagai berikut: Cepat Pulang (CP) Lama Cepat Pulang Sebelum Waktunya Persentase Penguranganper hari CP 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5% CP 2 31 menit s.d. < 61 menit 1 % CP 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25% CP 4 > 91 menit 1,5 %
7. g.Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari Senin pagi atau hari besar nasional dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari unsur Disiplin Kerja, kecuali terdapat alasan yang sah.
8. h.Pegawai yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dokter TPP-nya hanya dibayarkan dari unsur Disiplin Kerja.
(2)Pembayaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja (PK) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.produktivitas kerja dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja berdasarkan pretasi kerja dalam aplikasi E-Kinerja;
2. b.pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat kinerja Sangat Baik TPP dari unsur Produktivitas Kerjanya dibayarkan 100% (seratus persen);
3. c.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat kinerja Baik TPP dari unsur Produktivitas Kerjanya dibayarkan 100% (seratus persen);
4. d.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat kinerja Cukup TPP dari unsur Produktivitas Kerjanya dibayarkan 90 % (sembilan puluh persen);
5. e.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat kinerja Kurang TPP dari unsur Produktivitas Kerjanya dibayarkan 75 % (tujuh puluh lima persen);
6. f.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat kinerja Sangat Kurang TPP dari unsur Produktivitas Kerjanya dibayarkan 50% (lima puluh persen);
7. g.pegawai yang tidak membuat target bulanan dan/atau tidak melaporkan realisasi SKP bulanan TPP dari unsur Produktivitas Kerjanya tidak dibayarkan;
8. h.pegawai yang sudah melaporkan realisasi SKP bulanan tetapi tidak terdapat predikat kinerja dan/atau pejabat Penilai yang tidak menilai atau memberikan umpan balik realisasi SKP bulanan bawahannya, dianggap tidak terjadinya dialog kinerja dan keduanya dikenakan pengurangan TPP sejumlah 5% (lima persen) dari unsur Produktivitas Kerja.
(3)Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada saat inspeksi mendadak dikenakan pengurangan TPP sejumlah 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP.
(4)Besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)wajib lapor LHKPN dan LHKAN yang tidak melaporkan LHKPN dan LHKAN sampai dengan batas waktu pelaporan LHKPN dan LHKAN, pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat.
(6)Wajib lapor LHKPN diwajibkan menyampaikan SPT Tahunannya sebagai dasar pembayaran TPP
(7)Pegawai yang secara sah terbukti TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) dilakukan pembayaran melalui TPP sesuai dengan hasil rekomendasi inspektorat.

4.Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 30

(1)TPP dibebankan kepada APBD Provinsi Jambi.
(2)TPP dibayarkan terhitung sejak Januari sampai dengan Desember pada Tahun Anggaran berjalan atau sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(3)Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
(4)Permintaan pembayaran uang TPP diajukan dengan:
1. a.pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung oleh Pejabat Penanggung Jawab melalui Bendahara Pengeluaran dari masing masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
  1. 1.daftar rekapitulasi pembayaran TPP;
  2. 2.daftar nominatif pembayaran TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
  3. 3.daftar rekapitulasi laporan Produktivitas Kerja atau realisasi SKP bulanan;
  4. 4.daftar rekapitulasi Disiplin Kerja atau kehadiran;
  5. 5.surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan/atau
  6. 6.surat izin cuti (jika ada);
2. b.Daftar nominatif pembayaran TPP untuk Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan daftar nominatif pembayaran TPP untuk Badan, Dinas, Sekretariat DPRD dan Kantor/Satuan disahkan oleh Kepala/Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Kepala Kantor/Satuan serta daftar perhitungan uang TPP pada Inspektorat Daerah disahkan oleh Inspektur dan RSJ/RSU disahkan oleh Direktur.
(5)Pembayaran kekurangan TPP dilakukan di bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
(6)Pembayaran kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama BPKPD. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 3 Desember 2025 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 3 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 24……… ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, M. Ali Zaini, SH, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…