DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut : 1 Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan; dan
  3. 3.subbagian program.
3. c.bidang deposit, pengembangan koleksi layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan terdiri dari:
  1. 1.seksi deposit dan pengembangan bahan perpustakaan;
  2. 2.seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan; dan
  3. 3.seksi pelestarian dan alih media bahan perpustakaan.
4. d.bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca terdiri dari:
  1. 1.seksi pembinaan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan;
  2. 2.seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan; dan
  3. 3.seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.
5. e.bidang konservasi arsip terdiri dari:
  1. 1.seksi pelayanan arsip;
  2. 2.seksi pengolahan arsip; dan
  3. 3.seksi akuisisi arsip.
6. f.bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan terdiri dari:
  1. 1.seksi pembinaaan tenaga kearsipan;
  2. 2.seksi pengembangan kearsipan; dan
  3. 3.seksi pelestarian arsip.
7. g.unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. 2 Ketentuan Pasal 34 huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pelayanan Arsip menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan bahan perumusan prosedur dan mekanisme layanan informasi kearsipan;
b.pelaksanaan administrasi peminjaman dan layanan arsip serta digitalisasi arsip;
c.pemberian layanan jasa teknis dan fasilitasi informasi lain yang berkaitan dengan kearsipan;
d.pelaksanaan pengelolaan ruang layanan dan diorama kearsipan;
e.penyelenggaraan jaringan sistem kearsipan dan teknologi informasi kearsipan;
f.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang pelayanan kearsipan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3 Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Seksi Pembinaan Tenaga Kearsipan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan sistem kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4 Ketentuan Pasal 42 huruf c, huruf d, huruf f dihapus, dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yaitu f.1, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pembinaan Tenaga Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan bahan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan kearsipan serta bahan pembinaan dan petunjuk teknis tenaga pengelola arsip dan arsiparis;
b.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyelenggarakan bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi dan apresiasi kearsipan;
c.dihapus;
d.dihapus;
e.pelaksanaan pembinaan keterampilan, kesejahteraan dan karir tenaga pengelola arsip serta penilaian angka kredit arsiparis;
f.dihapus; f.1 penciptaan dan pendataan tenaga arsiparis; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 5 Ketentuan Pasal 44 huruf c, huruf d dihapus, dan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu d.1, d.2, dan d.3, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pengembangan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan gerakan sadar arsip;
b.perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kearsipan dan penyelenggaraan transformasi/alih media digital;
c.dihapus;
d.dihapus; d.1 penyiapan bahan-bahan media penyuluhan informasi kearsipan melalui media massa dan melaksanakan pengelolaan penerbitan kearsipan; d.2 pembuatan pedoman modul/manual ke-pengelolaan arsip dinamis dan statis, jadwal retensi arsip dan pola klasifikasi arsip; d.3 pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan/atau masyarakat di bidang kearsipan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6 Ketentuan Pasal 52 dicabut. 7 Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 52A, sehingga Pasal 52A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

A Perubahan Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 07 – 08 – 2017 GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI Diundangkan di Jambi pada tanggal 07 – 08 – 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. ERWAN MALIK BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH NIP. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI. NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAG PROGRAM SUBBAG KEUANGAN SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG DEPOSIT PENGEMBANGAN KOLEKSI LAYANAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN BIDANG PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BIDANG KONSERVASI ARSIP BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN SEKSI DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN LAYANAN, OTOMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN SEKSI PELESTARIAN DAN ALIH MEDIA BAHAN PERPUSTAKAAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA PERPUSTAKAAN SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA SEKSI PELAYANAN ARSIP SEKSI PENGELOLAAN ARSIP SEKSI AKUISISI ARSIP SEKSI PEMBINAAN TENAGA KEARSIPAN SEKSI PENGEMBANGAN KEARSIPAN SEKSI PELESTARIAN ARSIP UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…