DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 27 Tahun 2023

Nomor: 27
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
14.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalananan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalananan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, dan diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka 7a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi J ambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi. 5a. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
7.Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 7a. Pimpinan DPRD adalah pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
9.Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10.Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertangggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Biro, Bagian/Bidang, dan UPTD.
13.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.
14.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi tempat kedudukan dengan tujuan Ibukota Provinsi lain dan/atau daerah lainnya di luar Provinsi tempat kedudukan.
15.Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
16.Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
17.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan SPPD.
18.Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat, Pegawai Tidak Tetap, serta Pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
19.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
21.Plafon Tarif yang ditetapkan adalah tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi.
22.Tempat Kedudukan adalah kantor dimana SKPD/UPTD tersebut berada.
23.Tempat Bertolak adalah tempat/kota dimana Pelaksana SPD berada saat akan melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan dengan alasan tugas kedinasan dan/atau di luar tugas kedinasan.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
25.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Jambi.
26.Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
27.Pegawai Tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
28.Pihak Lain adalah tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
2.Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

a.Tingkat A, terdiri dari: - Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD; - Pejabat Eselon I;
b.Tingkat B, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, PNS Non Eselon Gol. IV/e dan Pejabat dalam Kelompok Fungsional Tertentu Gol. IV/e;
c.Tingkat C, Pejabat Eselon III, Pejabat Komisioner pada KID dan KIPD, Tenaga Ahli Gubernur, Tenaga Ahli DPRD, PNS Non Eselon Gol. IV/c s.d Gol. IV/d, dan Pejabat dalam Kelompok Fungsional Tertentu Gol. IV/b s.d Gol. IV/d;
d.Tingkat D, Pejabat Eselon IV, PNS Non Eselon Gol. IV/a s.d Gol. IV/b dan Tokoh Masyarakat, Pejabat dalam Kelompok Fungsional Tertentu s.d Gol. IV/a;
e.Tingkat E, PNS Non Eselon Golongan I s.d. Golongan III; dan
f.Tingkat F, Pegawai Tidak Tetap dan anggota masyarakat.
1. 3.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum;
(2)Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.uang harian;
2. b.biaya transport;
3. c.biaya penginapan; dan
4. d.uang representasi.
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT adalah:
1. a.Gubernur/Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas :
  1. 1.Gubernur dan Wakil Gubernur;
  2. 2.Sekretaris Daerah; dan
  3. 3.Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
2. b.Penandatanganan sebagaimana huruf a dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
3. c.Ketua DPRD terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Penandatanganan sebagaimana huruf c dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua DPRD;
5. e.Asisten atas nama Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
6. f.Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat DPRD.
(2)Pejabat yang berwenang menandatangani SPT pada lingkup SKPD adalah:
1. a.Kepala SKPD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing SKPD; dan
2. b.Kepala Badan Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
(3)SPPD merupakan dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(4)Dalam hal Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih dari 1 (satu) orang, maka Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPT untuk 1 (satu) orang atau lebih.

5.Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pelaksana SPPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa :
1. a.SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
2. b.Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, dan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
3. c.Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya sesuai dengan tempat tujuan pada Surat Perintah Tugas (SPT);
4. d.Daftar pengeluaran riil atas biaya taksi dari dan ke bandara di tempat tujuan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
5. e.Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
6. f.Laporan hasil perjalanan dinas.
(2)Dalam hal bukti pengeluaran transportasi udara hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan surat keterangan dari Maskapai Penerbangan berikut biaya pengeluaran riil, dan pelaksana SPPD harus membuat surat pernyataan kehilangan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19730729 200012 1 002
(3)Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur menyampaikan :
1. a.disposisi Gubernur/Wakil Gubernur;
2. b.tiket pesawat pergi-pulang;
3. c.boarding pass dan airport tax pergi; dan
4. d.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
(4)Pertanggungjawaban komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum dengan menyampaikan bukti biaya riil disertai Pakta Integritas sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran X.
(5)Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 November 2023 GUBERNUR JAMBI H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 November 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 27 ttd ttd LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 27 TAHUN 2023 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023 KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat, tanggal lahir : NIK : Jabatan : Alamat : Dengan ini menyatakan: 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor …… tanggal …… dalam rangka melaksanakan kegiatan …………..… ke ………. dari tanggal ….. s.d. ….. …… 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jambi, ……………….. 20.. Pelaksana Perjalanan Dinas, ……………………………….. Meterai Rp.10.000

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…