DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi, Ketentuang Umum, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Pengisian Jabatan, Jabatan Perangkat Daerah dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 57);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
10.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
11.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
12.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
13.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
14.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
15.Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
19.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
20.Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c.pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Keuangan; dan.
  2. 2.Subbagian Program dan Pelaporan.
3. c.Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Jasa Konstruksi;
  2. 2.Seksi Pengendalian Konstruksi dan Pemanfaatan Teknologi; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan dan Kerja sama Konstruksi.
4. d.Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  3. 3.Seksi Pengendalian Ruang.
5. e.Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  2. 2.Seksi Irigasi dan Rawa; dan
  3. 3.Seksi Sungai, Pantai dan Air Baku.
6. f.Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Penyelenggaraan Wilayah I;
  2. 2.Seksi Penyelenggaraan Wilayah II; dan
  3. 3.Seksi Penyelenggaraan Wilayah III.
7. g.Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Air Minum;
  2. 2.Seksi Penataan Bangunan; dan
  3. 3.Seksi Penyehatan Lingkungan.
8. h.UPTD; dan
9. i.Kelompok Jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan terkoordinasi melalui Sekretaris/Kepala Bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Dinas;
b.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
c.penataan organisasi dan tata laksana;
d.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
e.pengoordinasian dan penyusunan rencana program serta anggaran Dinas; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program pengelolaan pegawai;
b.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan Dinas;
c.melaksanakan pembinaan pegawai;
d.menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
e.menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
f.mengelola tata naskah Dinas, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan Dinas;
g.melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam kepegawaian;
h.melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
i.melaksanakan pemeliharaan di bidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga kantor;
j.mengelola surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan;
k.melaksanakan pemeliharaan kantor dan inventaris kantor;
l.menghimpun peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas Dinas, bekerja sama dengan unit kerja lainnya;
m.melaksanakan fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada;
n.menyusun dan mengelola mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai;
o.menyusun rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS;
p.mengatur dan menyiapkan absensi pegawai;
q.menyusun rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup Dinas;
r.menyelenggarakan bimbingan teknis pekerjaan umum terhadap sumber daya manusia lingkup Dinas;
s.melaksanakan koordinasi tentang upaya penyelenggaran bimtek dengan unit dan instansi terkait;
t.memantau dan menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik;
u.mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
v.mengelola pengumuman dan penyelenggaraan publikasi informasi Dinas;
w.melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
x.menyusun tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
y.melaksanakan sistem akuntansi;
z.melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum; aa. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP lingkup Bidang; bb. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja; cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan; dd. melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan; ee. menyusun laporan keuangan/pelaksanaan anggaran Dinas; dan ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas;
b.menyusun usulan rencana kerja kegiatan tahunan Dinas;
c.menyiapkan bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d.melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Dinas;
e.menyusun perencanaan umum dan sinkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah Provinsi;
f.menyusun laporan dan evaluasi rencana kerja Dinas;
g.menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi antara Bidang;
h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…