DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
7.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
19.Manajemen PNS Adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
c.pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Program dan Pelaporan.
3. c.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengembangan Perumahan; dan
  2. 2.Seksi Kawasan Permukiman.
4. d.Bidang Pengembangan Permukiman.
  1. 1.Seksi Peningkatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Infrastruktur; dan
  2. 2.Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).
5. e.Bidang Pertanahan.
  1. 1.Seksi Pengadaan dan Pengembangan Pertanahan; dan
  2. 2.Seksi Pengendalian dan Penertiban Tanah.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan terkoordinasi melalui Sekretaris/Kepala Bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Sekretariat serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Dinas;
b.pengoordinasian dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
c.pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran lingkup Dinas;
d.pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi Sekretariat;
e.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
f.pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.pengoordinasian pengelolaan tindak lanjut hasil evaluasi pekerjaan maupun rekomendasi atas temuan pekerjaan di Dinas;
h.pengoordinasian pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
i.pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;
j.pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional serta evaluasi kinerja ASN lingkup Dinas;
k.pengoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi lingkup Dinas;
l.pengoordinasian penilaian secara visual dan teknik Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) atas pelaksanaan kegiatan Dinas;
m.penyediaan sistem data dan informasi lingkup Dinas; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

a.menyusun standar operasional prosedur pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
b.mengkaji peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi;
c.menyusun rencana pelaksanaan tugas Subbagian;
d.mengoordinasikan dan merancang standar operasional prosedur pelayanan administrasi Subbagian;
e.mengelola administrasi kepegawaian meliputi penempatan formasi, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan pegawai, usulan mutasi dan pemberhentian pegawai lingkup Badan;
f.mengoordinasikan penyusunan dokumen yang terkait dengan pedoman dan teknis pelaksanaan fungsi lingkup Dinas yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pedoman atau petunjuk teknis lainnya yang terkait dengan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian;
g.melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi kebutuhan air, listrik, telepon, kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor dan lingkungan kantor;
h.melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
i.mengelola administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penomoran, serta pendistribusian dan pengiriman surat baik surat masuk maupun surat keluar;
j.mengelola dan menata kearsipan;
k.melaksanakan penyusunan pengajuan permohonan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu asuransi kesehatan dan kartu tabungan asuransi pegawai negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai lingkup Dinas;
l.menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
m.menyusun standar operasional prosedur pelayanan administrasi keuangan dan aset lingkup Dinas;
n.melaksanakan ketatausahaan dan tindak lanjut hasil evaluasi pekerjaan maupun rekomendasi atas temuan pekerjaan Dinas;
o.melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
p.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi keuangan Dinas;
q.melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
r.melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
t.menyusun catatan atas laporan keuangan Dinas;
u.melaksanakan perbendaharaan keuangan;
v.menyiapkan pembukuan keuangan Dinas;
w.melaksanakan urusan akuntansi Dinas;
x.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
y.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
z.menyusun laporan tahunan keuangan Dinas; aa. menyusun standar operasional prosedur pelayanan administrasi dan aset lingkup Dinas; bb. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris; cc. menyiapkan berita acara serah terima aset; dd. melaksanakan inventarisir peralatan dan perlengkapan kantor lainnya; ee. melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; ff. melaksanakan pencatatan seluruh barang milik daerah yang berada di lingkup Dinas yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; gg. melaksanakan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; hh. menyusun rencana dan program pengelolaan barang milik Negara dan lingkup Dinas; ii. melaksanakan penatausahaan barang milik Negara pada tingkat Dinas; jj. melaksanakan pengendalian dan pelaporan barang milik Negara; kk. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik Negara; ll. mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak; mm. menyusun dan melaporkan aset Dinas; nn. menginventarisir kekayaan milik Negara dan Daerah; oo. menyusun kartu inventaris barang dan ruangan; pp. melaksanakan kegiatan sensus barang secara berkala; qq. menyiapkan bahan usulan penghapusan aset; dan rr. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.menyusun program anggaran, program pengelolaan dan rencana kegiatan Subbagian;
b.melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
c.menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
d.menyusun laporan dan evaluasi rencana kerja Dinas;
e.melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
f.melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
g.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan Dinas;
h.melaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi pekerjaan maupun rekomendasi atas temuan pekerjaan di Dinas;
i.mengelola bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monev;
j.menyiapkan bahan yang didapat dari hasil pengumpulan bahan untuk proses pekerjaan selanjutnya;
k.menginput dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) setiap bulan;
l.mengoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi di lingkup dinas;
m.mengoordinasikan penilaian secara visual dan teknik Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) atas pelaksanaan kegiatan di Dinas;
n.menyediakan sistem data dan informasi lingkup Dinas; dan
o.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.Penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur kegiatan lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d.Penyusunan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e.pengendalian penyiapan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f.pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…