DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 November 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI GUBERNUR JAMBI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi perlu dibentuk Tenaga Ahli Gubernur Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli Gubernur Jambi. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI GUBERNUR JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
7.ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Jambi.
9.Tenaga Ahli Gubernur selanjutnya disebut TAG adalah setiap orang yang ditunjuk untuk membantu Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih dalam pelaksanaan program pembangunan melalui pembentukan Tenaga Ahli yang melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah khususnya program unggulan, prioritas dan strategis sesuai dengan Visi Misi Gubernur Jambi terpilih.

BAB II

TENAGA AHLI GUBERNUR

Pasal 3

Pembentukan Tenaga Ahli Gubernur sebagai berikut :

(1)Strukutur TAG terdiri dari:
1. a.Koordinator TAG;
2. b.bidang/kelompok kerja TAG paling banyak 3 (tiga) bidang sesuai urusan, terdiri dari : 1) bidang tata kelola pemerintahan; 2) bidang perekonomian masyarakat dan daerah; dan 3) bidang sumber daya manusia.
(2)Bidang/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan 1 (satu) orang.
(3)Keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut :
1. a.warga negara indonesia;
2. b.pendidikan minimal strata dua (S2);
3. c.mempunyai kompetensi sesuai bidangnya; dan
4. d.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
(4)Masa kerja keanggotaan TAG adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur.
(5)Susunan keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Pemberhentian keanggotaan TAG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat
(4)sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja anggota TAG atas rekomendasi Koordinator TAG.
(2)Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TAG dapat diberhentikan apabila :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
2. b.mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1(satu) bulan sebelumnya;
3. c.meninggal dunia;
4. d.sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
5. e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(3)Dalam hal anggota TAG mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, anggota TAG yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.
(4)Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti.

Pasal 5

(1)Pemberhentian keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 6

Tenaga Ahli Gubernur Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Tugas koordinator dan bidang masing-masing anggota TAG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa analisis, pendampingan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
(3)TAG menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
(4)Penilaian kinerja TAG, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas TAG, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan bersifat non struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
(3)Struktur dan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Rekrutmen TAG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 10

(1)Anggota TAG dapat diberikan hak keuangan berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarannya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Standar Biaya Umum.
(3)Biaya perjalanan dinas bagi anggota TAG disetarakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Jambi.
(4)Besaran keuangan TAG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…