DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi, meliputi: Nama Objek, Subjek dan Golongan Tarif; Ruang Lingkup Pelayanan; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif; Konsultasi Pemeriksaan Laboratorium; Pemeriksaan dan Pemberian Surat Keterangan Bebas Narkoba; Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; Tata Cara Pemungutan; Pengelolaan Penerimaan LABKES.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
c.bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan yang dimaksud dalam ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
d.bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengatur penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah; 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 4
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
17.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3). Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/Menkes/SK/VII/ 2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
2.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Prajustitia;
3.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI /2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
4.Keputusan Gubernur Jambi Nomor 371/Kep.Gub/BPKAD/ 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI 5

BAB II

NAMA OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

(1)Nama Tarif adalah tarif pelayanan laboratorium kesehatan 8
(2)Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Labkes.

Pasal 3

(1)Obyek tarif adalah pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan oleh Labkes.
(2)Subyek tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan dari Labkes.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan di golongkan sebagai tarif jasa umum

Pasal 5

Jenis Layanan laboratorium dan besaran tarif tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

(1)Laboratorium Kesehatan merupakan pusat rujukan yang mencakup rujukan pemeriksaan/specimen, rujukan sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi.
(2)Laboratorium Kesehatan melaksanakan pemeriksaan Laboratorium yang meliputi pemeriksaan Mikrobiologi, Imunologi, Kimia Patologi, Kimia Kesehatan dan Toksikologi.
(3)Laboratorium Kesehatan melaksanakan pengambilan sample pemeriksaan sesuai dengan permintaan.
(4)Pengambilan sample dilapangan sebagaimana pada ayat (3) dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF 9

Pasal 7

(1)Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
(2)Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan Labkes.
(3)Tarif Pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dan setiap jenis pelayanan. KOMPONEN TARIF

Pasal 8

(1)Tarif Pelayanan kesehatan di Labkes terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang meliputi komponen :
1. a.Jasa sarana sebesar 60 %
2. b.Jasa pelayanan sebesar 40 %

BAB V

KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 9

(1)Pelayanan konsultasi Laboratorium dilakukan oleh tenaga ahli.
(2)Tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA

Pasal 10

(1)Pemeriksaan Bebas Narkoba meliputi :
1. a.Pemeriksaan sederhana, dan canggih atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan.
2. b.Jenis dan macam pemeriksaan sesuai dengan permintaan. 10
(2)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Besarnya tarif pemeriksaan dan surat keterangan tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 11

(1)Setiap badan dan atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau bimtek dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
(2)Tarif pendidikan, pelatihan dan/atau bimtek dimaksud sebagaimana ayat (1) tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…