DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, dan ditambah 4 (empat) angka yakni angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
8.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi atau yang disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi. Jabatan Administrasi terdiri atas Administrator, Pengawas, dan Pelaksana.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 1) dan angka 2) diubah, dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari :

a.pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu : 1) PDH warna khaki; 2) PDH putih hitam; 3) PDH khas melayu Jambi; dan 4) PDH batik bermotif batik jambi;
b.pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e.pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f.pakaian Dinas Upacara disingkat PDU untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
g.pakaian seragam KORPRI; dan
h.pakaian Linmas.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dikecualikan pada saat pelaksanaan acara atau kegiatan tertentu, pakaiaan Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.PDH Pria : 1) PDH warna khaki : a) kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu bagi JPT; b) kemeja lengan pendek, berlidah bahu bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) celana panjang; dan d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam. 2) PDH putih hitam : a) kemeja putih lengan panjang/pendek bagi JPT; b) kemeja putih lengan pendek bagi bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) celana panjang warna hitam atau gelap; d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam. 3) PDH khas Melayu Teluk Belango : a) kemeja Teluk Belango dengan warna yang sama dengan celana; b) mengenakan kain sarung dengan motif Batik Jambi sebatas lutut/paha; c) mengenakan kopiah hitam. 4) PDH batik bermotif Batik Jambi : a) kemeja Batik Jambi lengan panjang/pendek bagi JPT diselaraskan dengan Lacak Jambi; b) kemeja Batik Jambi lengan pendek bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana yang diselaraskan dengan Lacak Jambi; c) celana panjang warna hitam atau gelap; d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
2. b.PDH Wanita : 1) PDH warna khaki : a) baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu; b) baju lengan pendek berlidah bahu bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) rok minimal 15 cm dibawah lutut warna khaki; d) sepatu pantovel warna hitam; e) bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab, menyesuaikan model pakaiannya dan warna jilbab sesuai dengan warna baju; f) bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh; g) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam. 2) PDH putih hitam : a) kemeja putih lengan panjang/pendek bagi JPT b) kemeja putih lengan pendek bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) rok/celana panjang warna hitam atau gelap; d) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam; e) bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab, menyesuaikan model pakaiannya dan warna jilbab sesuai dengan warna baju; f) bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh; 3) PDH khas melayu Baju Kurung: a) baju kurung yang diselaraskan pemakaiannya dengan kain sarung bermotif Batik Jambi; b) mengenakan tutup kepala berupa Tengkuluk Jambi; c) sepatu pantovel warna hitam; d) bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju; e) bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh; 4) PDH batik bermotif Batik Jambi: a) kemeja Batik Jambi lengan panjang/pendek bagi JPT; b) kemeja batik lengan pendek bagi Administrator, Pengawas dan Pelaksana; c) rok/celana panjang warna hitam atau gelap; d) bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab, menyesuaikan model pakaiannya dan warna jilbab sesuai dengan warna baju; e) bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh. f) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
  1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : NO JENIS PAKAIAN HARI KETERANGAN

1.PDH Warna Khaki Senin dan Selasa - 2. PDH Warna Putih Hitam Rabu -
3.PDH Khas Melayu Kamis -
4.PDH Batik Jum’at -
5.Pakaian Linmas - Digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara
6.KORPRI - Digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara
7.PSL dan /atau PSR Pada Acara Resmi Sesuai Ketentuan Acara
8.PSH Pada acara atau melaksanakan tugas tertentu Sesuai kebutuhan

(2)Pada saat pelaksanaan kegiatan pengajian atau olahraga, jadwal pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan kegiatan.

5.Ketentuan Pasal 14 huruf b dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

a.tutup Kepala;
b.dihapus;
c.lencana KORPRI;
d.tanda Jasa;
e.papan Nama;
f.nama Pemerintah Provinsi Jambi;
g.nama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
h.lambang daerah Provinsi Jambi; dan
i.tanda Pengenal.
1. 6.Ketentuan Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari :

a.topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
b.topi apel terbuat dari bahan dasar kain warna kuning khaki berlogo Korpri;
c.topi apel sebagaimana huruf b bagi PNS golongan I dan II polos, bagi PNS golongan III terdapat logo padi dan kapas, bagi PNS golongan IV terdapat logo padi kapas serta les/pita warna kuning;
d.topi lapangan berkain dasar beludru warna biru dongker berlogo Pemerintah Provinsi Jambi.
1. 7.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
(2)Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.warna coklat untuk JPT Madya;
2. b.warna merah untuk JPT Pratama;
3. c.warna biru untuk Administrator;
4. d.warna hijau untuk pejabat Pengawas;
5. e.warna kuning untuk Pelaksana;
6. f.warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
  1. 8.Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II
(1)Segala penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi harus dimaknai sebagai Perangkat Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 26 – 2 – 2018 GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI Diundangkan di Jambi pada tanggal 2 – 3 – 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Model Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

1.Pakaian Dinas Harian

a.PDH Pria Keterangan :
a.Lidah Bahu h. Nama Pemerintah Provinsi
b.Kancing Baju i. Logo Pemerintah Provinsi
c.Ikat Pinggang j. Tanda Pengenal
d.Saku Baju k. Sambungan Bahu
e.Saku Celana Depan l. Saku Belakang
f.Lencana KORPRI m. Lengan Panjang
g.Papan Nama n. Nama Pemerintah Provinsi
b.PDH Pria Kemeja Warna Putih Keterangan :
a.Lencana KORPRI
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal
c.PDH Wanita Warna Khaki Keterangan :
a.Lencana KORPRI g. Saku Depan
b.Nama Pem Prov h. Rok
c.Logo Pem Prov i. Celana Panjang
d.Papan Nama j. Lengan Panjang
e.Tanda Pengenal k. Kerah Rebah
f.Kancing Baju
d.PDH Wanita Berjilbab Warna Khaki Keterangan :
a.Lencana KORPRI f. Kancing Baju
b.Nama Pemerintah Provinsi g. Saku Depan
c.Logo Pemerintah Provinsi h. Rok
d.Tanda Pengenal i. Celana Panjang
e.Papan Nama j. Kerah Rebah
e.PDH Wanita Kemeja Warna Putih Keterangan :
a.Lencana KORPRI
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal
f.PDH Kemeja Warna Putih Wanita Berjilbab Keterangan :
a.Lencana KORPRI
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal PDH Khas Melayu Pria Keterangan :
a.Pakai peci hitam
b.Kancing baju sebanyak 5 buah
c.Pakai kain sarung batik Jambi
d.Kantong baju atas a b c d
g.PDH Khas Melayu Wanita Keterangan :
a.Tengkuluk batik Jambi
b.Asesoris kalung khas Jambi (dapat digunakan)
c.Kain sarung batik Jambi a b c
h.Pakaian Seragam Korpri Keterangan : GU BERNUR JAMBI, H. ZUMI ZOLA ZULKIF
a.Papan nama
b.Lencana Korpri
c.Tanda Pengenal b a c
i.Pakaian Sipil Harian (PSH) Pria Keterangan : Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan
d.Tanda Pengenal
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama.
j.PSH Wanita Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda Pengenal.
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama.
k.PSH Wanita Berjilbab Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda pengenal
e.Kancing.
f.Saku bawah dengan tutup.
g.Papan nama
l.PSH Wanita Hamil Keterangan :
a.Krah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda Pengenal Kancing.
e.Kancing
f.Papan nama.
m.Pakaian Sipil Resmi (PSR) PSR Pria Keterangan :
a.Kerah Berdiri.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju depan.
d.Tanda Pengenal.
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama.
n.PSR Wanita Keterangan :
a.Kerah rebah.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju atas.
d.Tanda Pengenal.
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama.
o.PSR Wanita Berjilbab Keterangan :
a.Kerah rebah.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju atas.
d.Tanda pengenal
e.Saku bawah dengan tutup.
f.Kancing.
g.Papan nama
p.PSR Wanita Hamil Keterangan :
a.Kerah rebah.
b.Lencana Korpri.
c.Saku baju atas
c.Tanda Pengenal.
d.Kancing.
e.Papan nama.
q.Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PSL Pria Keterangan :
a.Kemeja warna putih.
b.Dasi.
c.Lengan Panjang.
d.Saku atas jas.
e.Saku bawah jas dengan tutup.
f.Kancing.
r.PSL Wanita Keterangan :
a.Kemeja warna putih.
b.Dasi.
c.Lengan Panjang.
d.Saku atas jas.
e.Saku bawah jas dengan tutup.
f.Kancing.
s.PSL Wanita Berjilbab Keterangan :
a.Kemeja warna putih.
b.Dasi.
c.Lengan Panjang.
d.Saku atas jas.
e.Saku bawah jas dengan tutup.
f.Kancing.
t.PSL Wanita Hamil Keterangan :
a.Kemeja warna putih.
b.Dasi.
c.Lengan Panjang.
d.Kancing.
u.Pakaian Dinas Lapangan Keterangan : GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
a.Lidah bahu
b.Kancing baju
c.Papan nama
d.Saku baju
e.Ikat pinggang
f.Saku depan
g.Krah baju
h.Lencana Korpri
i.Nama Pemda Jambi
j.Lambang Daerah Provinsi Jambi
k.Tanda Pengenal
l.Sambungan baju
m.Saku belakang Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…