DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); RANCANGAN
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); 22.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jambi.
6.Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jambi.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Jambi.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
11.Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan Tertentu.
12.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan pegawai yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan di luar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
14.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
15.Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
17.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
18.Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama.
19.Produktivitas Kerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20.Penilaian Kinerja adalah pengukuran produktivitas kerja berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap pegawai oleh atasan langsung atau pejabat penilai atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
21.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kerja atau Target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
22.Disiplin Kerja adalah tingkat kehadiran pegawai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
23.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
25.Tim Pelaksana TPP ASN Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana TPP adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan dalam rangka mengelola pelaksanaan pengukuran kinerja dalam rangka pemberian TPP ASN.
26.Aplikasi SKP Online atau e-Kinerja adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja berdasarkan indikator kinerja yang menghasilkan produktivitas kerja pegawai.
27.Prestasi Kerja adalah produktivitas kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan PK yang mencerminkan capaian kinerja pegawai dan satuan organisasinya.
28.Target Tahunan adalah sasaran kerja pegawai atau target yang diajukan pegawai dan disetujui oleh atasan langsungnya dengan mempertimbangkan target-target kerja unit organisasi.
29.Target Bulanan adalah rincian dari Target Tahunan yang disesuaikan dengan rencana dan capaian target setiap bulan dalam tahun berkenaan.
30.Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas atau SK yang diterbitkan oleh kepala unit kerja, kepala PD atau Gubernur dan waktu pelaksanaannya berkesinambungan minimal sebulan.
31.Kreatifitas adalah kemampuan ASN untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi organisasi yang dibuktikan dengan surat pengakuan yang diterbitkan oleh kepala PD atau Gubernur.
32.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
33.Daftar Hadir Elektronik secara daring atau luring adalah pengisian kehadiran oleh ASN pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik.
34.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
35.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
36.Izin Sementara adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala unit kerja ASN yang bersangkutan untuk menggunakan hak cuti karena yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
37.Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Lapor LHKPN adalah ASN yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN.
38.Batas waktu pelaporan LHKPN adalah batas waktu pelaporan LHKPN pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, bagi wajib lapor yang diangkat setelah tanggal 01 Januari maka batas waktu pelaporannya adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diangkat.
39.Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN serta sebagai panduan dalam penghitungan besaran TPP yang akan diterima oleh masing-masing ASN berdasarkan Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja.

Pasal 3

(1)Pemberian TPP dimaksudkan untuk memotivasi peningkatan disiplin, produktivitas, kinerja dan pelayanan publik ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB II

ASAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Pemberian TPP berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.akuntabel;
c.proporsionalitas;
d.efektif dan efisien;
e.keadilan dan kesetaraan;
f.kesejahteraan; dan
g.optimalisasi.

Pasal 5

(1)Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan.
(2)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai.
(4)Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(5)Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai.
(6)Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai.
(7)Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Prinsip-prinsip pemberian TPP yaitu:

a.TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
b.TPP bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah;
c.TPP diberikan secara bertahap berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan keberhasilan atau capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pegawaidapat menerima honorarium pada belanja operasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

Selain berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.prestasi kerja;
c.tempat bertugas;
d.kondisi kerja;
e.kelangkaan profesi; dan/atau
f.pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 9

(1)Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan basic TPP serta kemampuan keuangan daerah.
(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
(3)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan SKP dan PK yang telah dinilai oleh atasannya/Pejabat Penilainya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenaiklasifikasi dan besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)TPP Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.
(2)Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaiklasifikasi dan besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…