DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tenaga Ahli Gubernur, Pembinaan dan Pengawasan, Hak Keuangan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu Tenaga Ahli Gubernur untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 470, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI GUBERNUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
9.Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
10.ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
11.Percepatan adalah proses untuk mempercepat, peningkatan kecepatan atau percepatan, dan laju perubahan kecepatan.
12.Tenaga Ahli Gubernur yangs selanjutnya disebut TAG adalah setiap orang yang ditunjuk untuk membantu Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk membantu percepatan pembangunan khususnya program unggulan, prioritas dan strategis sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

a.membantu Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
b.memastikan implementasi kebijakan prioritas Gubernur terlaksana secara efektif dan efesien.

BAB II

TENAGA AHLI GUBERNUR

Pasal 4

(1)Dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah, Gubernur membentuk Tenaga Ahli Gubernur (TAG).
(2)TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pembina;
2. b.Pengarah;
3. c.Ketua;
4. d.Ketua Harian; dan
5. e.Sekretariat.
(3)Persyaratan keanggotaan TAG sebagai berikut :
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.pendidikan minimal strata dua (S2);
4. d.sanggup bekerja penuh waktu apabila dibutuhkan;
5. e.mempunyai kompetensi keilmuan sesuai bidangnya;
6. f.berasal dari unsur ASN dan Non ASN; dan
7. g.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
(4)TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi ke dalam 3 (tiga) bidang sesuai urusannya, yang terdiri dari :
1. a.bidang Tata Kelola Pemerintahan
2. b.bidang Perekonomian Masyarakat dan daerah; dan
3. c.bidang Sumber Daya Manusia.
(5)Bidang TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari ketua dan anggota.
(6)Pembentukan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Bapeda.
(7)TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Jangka waktu keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan masa jabatan Gubernur, atau sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan sesuai evaluasi kinerja anggota TAG atas rekomendasi dari Penanggungjawab TAG.

Pasal 6

(1)Anggota TAG dapat diberhentikan apabila :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka;
2. b.mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. c.meninggal dunia;
4. d.sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
5. e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota; dan
6. f.Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja oleh Penanggung Jawab TAG.
(2)Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti.
(3)Pemberhentian keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

TAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

TAG bertugas membantu Gubernur dalam hal :

a.melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah;
b.melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur sesuai dengan ruang lingkup bidangnya;
c.memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur sesuai dengan ruang lingkup bidangnya;
d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur sesuai dengan ruang lingkup bidangnya;
e.melaksanakan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pembangunan;
f.melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan;
g.menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur sesuai dengan ruang lingkup bidangnya;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
i.melaporkan dan mempertanggungjawab pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 9

TAG mempunyai kewenangan untuk :

a.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program Pemerintah Daerah;
b.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh data/informasi;
c.mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dalam rangka efektivitas percepatan pembangunan.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, TAG dapat menghadiri rapat pimpinan Perangkat Daerah dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…