DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah yang meliputi, Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Pengisian Jabatan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 57);
21.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 27); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
12.Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
22.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimputan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
24.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
25.Pajak Alat Berat yang selanjutnya disebut PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
26.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran.
27.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
28.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan alat berat.
29.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
30.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah
31.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
32.Pejabat adalah pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi kewenangan tertentu di Badan Pendapatan Daerah.
33.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
c.pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.pelaksanaan kesekretariatan Badan;
e.pelaksanaan tugas di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagi hasil dan pendapatan lain-lain;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 1) Subbagian Umum dan Keuangan; 2) Subbagian Program dan Pelaporan; dan 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 2) Subbidang Analisis dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Subbidang Pendapatan Daerah I; 2) Subbidang Pendapatan Daerah II; dan 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. e.Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari: 1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; 2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan terkoordinasi melalui Sekretaris/Kepala Bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Badan;
b.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Badan;
c.penataan organisasi dan tatalaksana;
d.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
e.pengoordinasian dan penyusunan rencana program serta anggaran Badan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana, program pengelolaan pegawai dan keuangan;
b.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan Badan;
c.melaksanakan pembinaan pegawai;
d.menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
e.menyiapkan penataan organisasi dan tatalaksana;
f.mengelola tata naskah Badan, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan Badan;
g.melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam kepegawaian;
h.melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan Badan;
i.melaksanakan pemeliharaan di bidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
j.mengelola surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan;
k.melaksanakan pemeliharaan kantor dan inventaris kantor;
l.menghimpun peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas Badan, bekerjasama dengan unit kerja lainnya;
m.melaksanakan fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada;
n.menyusun dan mengelola mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai;
o.menyusun rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS;
p.mengatur dan menyiapkan absensi pegawai;
q.menyusun rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup Badan;
r.menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia lingkup Badan;
s.melaksanakan koordinasi tentang upaya penyelenggaran bimtek dengan unit dan instansi terkait;
t.memantau dan menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik;
u.mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Badan;
v.mengelola pengumuman dan penyelenggaraan publikasi informasi Badan;
w.melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
x.menyusun tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
y.melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
z.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan; aa. melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan; bb. menyusun laporan keuangan/pelaksanaan anggaran Badan; dan cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana strategis (Renstra) Badan;
b.menyusun usulan rencana kerja kegiatan tahunan Badan;
c.menyiapkan bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di lingkup Badan;
d.melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Badan;
e.mengkaji dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Badan;
f.melaksanakan konsultasi teknis dengan unit kerja terkait dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan lainnya lingkup Badan;
g.menyusun perencanaan umum dan sinkronisasi penyusunan program anggaran di lingkup Badan;
h.menyusun laporan dan evaluasi rencana kerja Badan;
i.menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi antara Bidang;
j.melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya perencanaan, pengembangan, pelaporan dan peraturan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
b.penyusunan rencana strategis program optimalisasi Pendapatan Daerah dan kajian pengembangan potensi sumber Pendapatan Daerah;
c.pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
d.pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Pendapatan Daerah;
e.pengoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah dalam rangka Perencanaan Pendapatan Daerah, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Peraturan Pendapatan Daerah;
f.pengoordinasian penyusunan program dan anggaran bidang;
g.menyelenggarakan penyusunan kinerja belanja intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah, perencanaan kinerja dan pengembangan layanan pendapatan Daerah;
h.pelaksanaan penyusunan konsep perjanjian kerja sama dan produk hukum lainnya aspek Pendapatan Daerah;
i.penyelenggaraan penghitungan alokasi dan penetapan serta koordinasi belanja bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…